Di artikel ini · 8 bagian
1. Berapa batas usia perangkat desa?
Batas usia perangkat desa perlu dibedakan antara usia calon saat mengikuti pengisian jabatan dan usia perangkat yang sudah menjabat. Syarat usia calon adalah 20 tahun sampai dengan 42 tahun. Sementara itu, usia genap 60 tahun merupakan salah satu alasan perangkat desa diberhentikan.
Artinya, batas 42 tahun bukan batas akhir bekerja. Perangkat yang diangkat sesuai ketentuan dapat tetap bertugas sampai usia genap 60 tahun, selama tidak ada alasan berhenti lainnya.
Dasar pembahasan ini adalah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU Nomor 3 Tahun 2024 sebagai perubahan keduanya, serta PP Nomor 16 Tahun 2026. PP tersebut ditetapkan dan diundangkan pada 27 Maret 2026, berlaku sejak diundangkan, serta mencabut PP Nomor 43 Tahun 2014 beserta perubahannya.
2. Apa saja syarat menjadi perangkat desa?
Pasal 50 ayat (1) UU Desa yang diubah melalui UU Nomor 3 Tahun 2024 memuat persyaratan calon perangkat desa. Ketentuan tersebut diulang kata demi kata dalam Pasal 69 ayat (1) PP Nomor 16 Tahun 2026.
Unsur persyaratan | Ketentuan |
|---|---|
Calon | Warga Desa yang memenuhi persyaratan |
Ketakwaan | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa |
Pendidikan | Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat |
Usia | Berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun |
Persyaratan lain | Memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam Perda kabupaten/kota |
Geser tabel ke samping
Persyaratan dalam Perda harus memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (2). Untuk daerah berkekhususan, ayat (3) mengarahkan agar mengikuti aturan yang berlaku bagi daerah tersebut.
Rentang usia 20–42 tahun tidak berubah sejak UU Nomor 6 Tahun 2014. UU Nomor 3 Tahun 2024 menambahkan syarat ketakwaan dan menghapus syarat domisili satu tahun sebelum pendaftaran, bukan mengubah rentang usia calon perangkat desa.
Jika kamu menggunakan ijazah Paket C, SMK, atau MA, periksa pengumuman panitia untuk memastikan ketentuan pendidikan yang diterima sebagai “sederajat”. Jangan menyimpulkan kelayakan berkas hanya dari penyebutan jenjang pendidikan secara umum.
Umur 42 tahun lebih beberapa bulan, masih boleh mendaftar?
UU Desa dan PP Nomor 16 Tahun 2026 hanya menyebut “berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun”. Keduanya tidak menjelaskan apakah seseorang yang telah berusia 42 tahun lebih beberapa bulan masih memenuhi syarat.
Karena itu, jawabannya perlu dicari dalam Perda, Perbup, dan pengumuman panitia. Perhatikan apakah ada rumusan seperti “belum genap 43 tahun” atau “paling tinggi 42 tahun pada saat pendaftaran”. Kedua rumusan tersebut belum tentu memiliki arti yang sama karena perlu dibaca sesuai ketentuan daerah. Periksa pengumuman panitia atau sumber resmi daerah untuk memastikan ketentuan yang berlaku.
Jika rumusannya belum jelas, mintalah penjelasan panitia sebelum menyerahkan berkas. Tidak ada ketentuan nasional dalam sumber yang dirujuk di sini yang dapat dijadikan dasar untuk menjawab semua kasus usia 42 tahun lebih beberapa bulan.
Usia dihitung saat mendaftar atau saat dilantik?
UU Desa, PP Nomor 16 Tahun 2026, serta Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tidak menyebut secara tegas apakah usia calon perangkat dihitung saat pendaftaran atau pengangkatan.
Titik penghitungan usia perlu diperiksa dalam Perda, Perbup, atau ketentuan panitia di daerah masing-masing. Sebagai contoh, Perda Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (1) huruf d dan Perbup Temanggung Nomor 49 Tahun 2016 menggunakan frasa “pada saat pendaftaran”. Keduanya merupakan contoh peraturan yang sudah lama dan mungkin telah diubah, sehingga bukan acuan otomatis untuk seleksi saat ini.
Sebagai pembanding, ketentuan calon kepala desa justru menyebut titik hitung secara tegas. Pasal 33 huruf e UU Desa yang diubah melalui UU Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan usia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar. Rumusan untuk calon kepala desa ini tidak boleh langsung diterapkan kepada calon perangkat desa.
3. Bagaimana masa kerja perangkat desa ditentukan?
Berapa lama masa jabatan perangkat desa, ada periodenya?
Tidak ada masa jabatan berperiode bagi perangkat desa dalam UU Desa, PP Nomor 16 Tahun 2026, maupun Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017.
Perangkat desa bekerja sampai salah satu alasan berhenti terpenuhi. Karena itu, masa kerjanya tidak dihitung sebagai periode delapan tahun seperti kepala desa atau anggota BPD.
Pasal 53 UU Desa, yang tidak diubah oleh UU Nomor 3 Tahun 2024, membedakan alasan berhenti sebagai berikut:
Meninggal dunia.
Atas permintaan sendiri.
Diberhentikan.
Adapun alasan diberhentikan meliputi usia telah genap 60 tahun, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi persyaratan, atau melanggar larangan. Daftar yang sama dimuat dalam Pasal 72 PP Nomor 16 Tahun 2026.
Pembedaan ini penting ketika membaca soal seleksi. Usia genap 60 tahun termasuk alasan diberhentikan, bukan kategori yang sejajar dengan meninggal dunia atau permintaan sendiri.
Bisakah diperpanjang setelah 60 tahun?
Tidak ada ketentuan perpanjangan masa kerja perangkat desa setelah usia genap 60 tahun dalam peraturan yang dirujuk. Usia tersebut merupakan salah satu dasar pemberhentian.
Ada ketentuan khusus dalam Pasal 12 ayat (2) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 untuk perangkat yang dahulu diangkat dengan periodisasi, telah habis masa tugasnya, dan masih berusia kurang dari 60 tahun. Mereka diangkat sampai usia 60 tahun. Ketentuan ini bukan perpanjangan umum, apalagi dasar bekerja melewati usia 60 tahun.
Untuk tanggal berhenti yang tepat, jangan langsung menganggap selalu jatuh pada tanggal lahir atau akhir bulan. Belum ada ketentuan nasional tentang pilihan tanggal tersebut dalam sumber yang dirujuk. Periksa Perbup dan ketentuan pelaksanaannya kepada pihak yang berwenang di daerah.
Kalau diangkat usia 42 tahun, berapa lama bisa bekerja?
Sebagai ilustrasi, seseorang yang diangkat pada usia 42 tahun dapat bekerja sampai genap 60 tahun, atau sekitar 18 tahun, selama tidak ada alasan berhenti lainnya.
Hitungan tersebut bukan jaminan masa kerja selama 18 tahun. Perangkat dapat berhenti lebih dahulu, misalnya atas permintaan sendiri atau karena alasan pemberhentian lain yang ditentukan peraturan. Tanggal pengangkatan dan tanggal berakhirnya tugas juga perlu diperhatikan dalam penghitungan sebenarnya.
Mengapa ada istilah “akhir masa jabatan” dalam tunjangan purnatugas?
Pasal 50A huruf c UU Desa yang ditambahkan melalui UU Nomor 3 Tahun 2024 menyebut tunjangan purnatugas satu kali pada akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan desa. Istilah tersebut tidak membentuk periode jabatan perangkat desa.
Menurut Pasal 93 ayat (4) PP Nomor 16 Tahun 2026, pembayarannya bersumber dari APB Desa selain Dana Desa, dengan besaran yang diatur melalui Perbup. Karena itu, jangan mengartikan penyebutan tunjangan purnatugas sebagai bukti bahwa perangkat harus diangkat ulang secara berkala.
4. Apa bedanya dengan masa jabatan kepala desa dan BPD?
Perangkat desa, kepala desa, dan anggota BPD memiliki ketentuan masa tugas yang berbeda. Gunakan tabel berikut agar tidak tertukar saat belajar.
Jabatan | Ketentuan masa tugas | Batas periode |
|---|---|---|
Perangkat desa | Bekerja sampai salah satu alasan berhenti terpenuhi, termasuk diberhentikan karena usia genap 60 tahun | Tidak menggunakan masa jabatan berperiode |
Kepala desa | Delapan tahun sejak pelantikan | Paling banyak dua kali masa jabatan, berturut-turut atau tidak |
Anggota BPD | Delapan tahun sejak pengucapan sumpah/janji | Paling banyak dua kali masa keanggotaan |
Geser tabel ke samping
Ketentuan kepala desa terdapat dalam Pasal 39 UU Desa yang diubah melalui UU Nomor 3 Tahun 2024. Pasal 50 PP Nomor 16 Tahun 2026 menambahkan bahwa masa jabatan kepala desa antarwaktu hasil Musyawarah Desa ikut dihitung sebagai periode. Sementara itu, masa keanggotaan BPD diatur dalam Pasal 56 ayat (2)–(3) UU Desa yang telah diubah.
Syarat calon kepala desa juga berbeda. Pendidikan yang dipersyaratkan paling rendah tamat SMP, dengan usia paling rendah 25 tahun saat mendaftar dan tanpa batas usia atas. Ketentuan tersebut tidak menggantikan syarat calon perangkat desa.
Jika perangkat desa mencalonkan diri sebagai kepala desa, Pasal 42 PP Nomor 16 Tahun 2026 mewajibkan cuti sejak terdaftar sebagai bakal calon. Setelah ditetapkan sebagai calon, yang bersangkutan wajib mengundurkan diri.
5. Bagaimana prosedur pemberhentian perangkat desa?
Mencapai usia genap 60 tahun merupakan dasar pemberhentian, tetapi proses administrasinya tetap harus mengikuti ketentuan. Pasal 53 ayat (3) UU Desa mengatur bahwa pemberhentian ditetapkan kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati atau wali kota.
Pasal 73 ayat (1) PP Nomor 16 Tahun 2026 merinci urutannya:
Kepala desa berkonsultasi dengan camat.
Camat memberikan rekomendasi tertulis.
Kepala desa mengusulkan pemberhentian kepada bupati atau wali kota.
Bupati atau wali kota memberikan persetujuan tertulis.
Kepala desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa.
Urutan ini penting karena pemberhentian tidak cukup dilakukan atas keputusan kepala desa sendiri tanpa prosedur tersebut. Menurut ayat (2), jika tata caranya tidak diikuti, keputusan kepala desa dicabut oleh bupati atau wali kota dan kepala desa dikenai sanksi.
6. Apakah PP Nomor 16 Tahun 2026 mengubah ketentuan perangkat yang sedang menjabat?
Apakah PP Nomor 16 Tahun 2026 mengubah syarat usia atau memberhentikan perangkat yang sedang menjabat?
Tidak. Syarat usia calon tetap 20–42 tahun dan batas usia pemberhentian tetap genap 60 tahun, sama dengan ketentuan sejak 2014. PP ini tidak memerintahkan pemberhentian perangkat non-PNS hanya karena peraturannya mulai berlaku.
Pasal 183 menyatakan bahwa perangkat non-PNS tetap bertugas sampai habis masa tugasnya. Frasa ini perlu dibaca bersama ketentuan alasan berhenti, bukan ditafsirkan sebagai periode jabatan baru.
Ketentuan peralihannya membedakan status perangkat sebagai berikut:
Status | Ketentuan PP Nomor 16 Tahun 2026 |
|---|---|
Perangkat berstatus PNS yang sedang menjabat | Memiliki waktu paling lama dua tahun sejak PP berlaku untuk memilih tetap menjadi perangkat dan wajib mengundurkan diri sebagai PNS |
Perangkat non-PNS yang sedang menjabat | Tetap bertugas sampai habis masa tugasnya |
PNS yang akan diangkat menjadi perangkat | Wajib mengundurkan diri sebagai PNS menurut Pasal 71 |
Geser tabel ke samping
Ketentuan peralihan tersebut berkaitan dengan status kepegawaian, bukan perubahan batas usia. Karena itu, jangan menyimpulkan bahwa semua perangkat yang sedang menjabat harus mengikuti pengangkatan ulang.
7. Apakah batas usia perangkat desa pernah diuji di MK?
Batas usia perangkat desa pernah menjadi objek pengujian dalam dua perkara dengan ketentuan yang berbeda. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XV/2017, yang diucapkan pada 12 Desember 2017, menguji syarat usia calon perangkat desa 20 sampai 42 tahun dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dalam perkara tersebut, MK menolak permohonan untuk seluruhnya dan menilai batas usia sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Rumusan usia yang sama sekarang terdapat dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c UU Nomor 3 Tahun 2024. Namun, putusan tahun 2017 menguji ketentuan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, bukan huruf c dalam undang-undang yang baru.
Sementara itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXII/2024, yang diucapkan pada 29 Agustus 2024, menguji Pasal 53 ayat (2) huruf a UU Desa tentang berhentinya perangkat desa pada usia genap 60 tahun. Pemohonnya seorang mahasiswa yang mempersoalkan tidak adanya masa jabatan berperiode bagi perangkat desa. MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, sehingga pokok permohonannya tidak dipertimbangkan.
Dalam pertimbangannya, MK menyebut syarat usia 20 sampai 42 tahun dalam Pasal 50 UU Nomor 3 Tahun 2024 sebagai patokan untuk dapat diangkat menjadi perangkat desa. MK juga menyatakan bahwa jika batas usia 60 tahun dibatalkan, kepastian hukum mengenai batas usia maksimum perangkat desa justru hilang. Pertimbangan tersebut perlu dibaca bersama amar putusannya yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
Karena itu, hasil kedua perkara tersebut tidak tepat dirangkum sebagai “MK menegaskan batas usia 60 tahun konstitusional”. Putusan tahun 2017 memang menolak permohonan atas syarat usia 20 sampai 42 tahun. Sebaliknya, putusan tahun 2024 menyatakan permohonan terkait usia 60 tahun tidak dapat diterima, bukan menolaknya setelah mempertimbangkan pokok permohonan.
8. Aturan apa yang perlu diperiksa sebelum mendaftar?
Pasal 74 PP Nomor 16 Tahun 2026 menyerahkan pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada Permendagri.
Per 8 November 2026, belum ada Permendagri pengganti Nomor 83 Tahun 2015 di JDIH BPK maupun peraturan.go.id. Rancangan yang beredar di blog bukan peraturan yang berlaku.
Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 masih dipakai sepanjang tidak bertentangan dengan PP Nomor 16 Tahun 2026. Keterangan ini bukan bunyi pasal, dan status terakhir yang dicatat dalam materi ini diperiksa pada 5 November 2026. Periksa JDIH Kemendagri atau peraturan.go.id untuk memastikan status terbarunya.
Sebelum mendaftar, lakukan pemeriksaan berikut:
Baca Perda dan Perbup terbaru yang menjadi dasar seleksi di daerahmu.
Periksa tanggal acuan penghitungan usia dalam pengumuman panitia.
Pastikan ketentuan untuk usia 42 tahun lebih beberapa bulan jika itu sesuai dengan kondisimu.
Cocokkan ijazah dengan persyaratan pendidikan yang diumumkan.
Mintalah penjelasan panitia jika ada rumusan yang belum jelas.
Bagi calon perangkat desa, pemahaman ini berguna untuk dua hal yang berbeda. Kamu dapat memeriksa kelayakan mengikuti seleksi sekaligus memahami tanggung jawab jabatan yang tidak menggunakan periode seperti kepala desa. Saat belajar, bedakan syarat pengangkatan, alasan berhenti, dan prosedur pemberhentian agar tidak keliru membaca pertanyaan berbasis kasus.
Sudah bisa membedakan batas usia pendaftaran dan batas usia pemberhentian perangkat desa? Uji pemahamanmu melalui simulasi CAT Perangkat Desa dan pelajari kembali materi yang masih tertukar.
Bagikan artikel




