Di artikel ini · 9 bagian
Dalam seleksi perangkat desa, pertanyaan tentang pengangkatan jarang berhenti pada syarat usia dan pendidikan. Soal bisa menanyakan siapa yang memberikan persetujuan tertulis sebelum kepala desa menerbitkan keputusan, dokumen apa yang menjadi dasar pemberhentian seorang kepala dusun yang genap berusia 60 tahun, atau dari mana penghasilan tetap perangkat desa dibayarkan. Peserta yang belajar dari ringkasan lama sering menjawab dengan ketentuan PP 43 Tahun 2014, padahal aturan itu sudah tidak berlaku.
Peraturan pelaksanaan UU Desa yang berlaku sekarang adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. PP ini ditetapkan dan diundangkan pada 27 Maret 2026 dalam Lembaran Negara Tahun 2026 Nomor 36, dan berlaku sejak tanggal diundangkan (Pasal 188). Pasal 187 mencabut PP 43/2014 beserta seluruh perubahannya, yang terakhir PP 11/2019.
Panduan ini berfokus pada bagian yang paling dekat dengan posisi yang kamu lamar: syarat, tata cara pengangkatan, pemberhentian, penghasilan tetap, dan tunjangan perangkat desa. Perubahan di tingkat undang-undang, seperti masa jabatan kepala desa dan BPD, sudah dibahas dalam artikel perbedaan UU Desa 2014 dan UU 3 Tahun 2024.
1. Letak aturan perangkat desa dalam PP 16/2026
PP 16/2026 cukup panjang, tetapi ketentuan yang menyangkut perangkat desa terkumpul di beberapa pasal. Tabel berikut membantumu menemukan pasal yang tepat saat membaca naskah aslinya.
Materi | Isi pokok | Pasal |
|---|---|---|
Susunan perangkat desa | Sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis | 65 sampai 68 |
Syarat pengangkatan | Takwa, pendidikan, usia, dan syarat lain dalam perda | 69 |
Tata cara pengangkatan | Seleksi, konsultasi, usulan, persetujuan tertulis, keputusan kepala desa | 70 |
PNS yang diangkat menjadi perangkat desa | Wajib mengundurkan diri sebagai PNS | 71 |
Alasan berhenti dan diberhentikan | Termasuk usia genap 60 tahun | 72 |
Tata cara pemberhentian | Konsultasi, rekomendasi tertulis camat, usulan, persetujuan tertulis | 73 |
Aturan teknis lanjutan | Diserahkan kepada peraturan menteri dalam negeri | 74 |
Penghasilan tetap dan kenaikan berkala | Persentase dari gaji pokok PNS golongan II/a, dapat diberi kenaikan berkala 2% tiap 2 tahun | 90 sampai 92 |
Tunjangan, purnatugas, dan jaminan sosial | Hak di luar penghasilan tetap | 93 |
Batas belanja penghasilan aparatur | Paling banyak 30% dari belanja desa | 121 |
Ketentuan peralihan | Perangkat desa berstatus PNS dan penghasilan tetap yang sudah berjalan | 183 dan 184 |
Geser tabel ke samping
Susunan perangkat desa perlu diingat karena sering muncul sebagai soal hafalan. Sekretariat desa dipimpin sekretaris desa dan dibantu paling banyak tiga kepala urusan. Pelaksana teknis terdiri atas paling banyak tiga seksi. Jumlah pelaksana kewilayahan, seperti kepala dusun, tidak dipatok, tetapi ditentukan secara proporsional antara kebutuhan dan kemampuan keuangan desa (Pasal 66 sampai Pasal 68).
2. 1. Syarat menjadi perangkat desa
Pasal 69 ayat (1) menyebut perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi empat syarat: bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat, berusia 20 sampai 42 tahun, dan memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota. Isinya sama dengan Pasal 50 UU Desa setelah diubah UU 3/2024. Dibandingkan PP 43/2014, syarat takwa merupakan tambahan, sedangkan syarat terdaftar dan bertempat tinggal di desa paling kurang satu tahun sudah tidak tercantum.
Syarat lain dalam perda tidak boleh disusun sesuka hati. Pasal 69 ayat (2) mewajibkan syarat tersebut memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat. Untuk daerah yang memiliki kekhususan, persyaratan pengangkatan perangkat desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (ayat (3)). Karena itu, dua kabupaten bisa meminta kelengkapan berkas yang berbeda walaupun dasar hukumnya sama.
Ada satu hal yang tidak dijawab PP. Pasal 69 tidak menyebut kapan usia 20 sampai 42 tahun itu dihitung, apakah saat mendaftar atau saat diangkat. Detail seperti ini biasanya diatur dalam perda, peraturan bupati, atau tata tertib panitia. Jika usiamu mendekati batas atas, baca ketentuan daerahmu sebelum menyiapkan berkas.
3. 2. Pengangkatan: apa yang berubah dari PP 43/2014
Tahapan pengangkatan dalam Pasal 70 ayat (1) sudah dijelaskan langkah demi langkah dalam artikel perbedaan UU Desa 2014 dan UU 3 Tahun 2024. Bagian ini menyoroti hal yang lebih sering menjebak, yaitu perbedaannya dengan PP 43/2014.
Unsur | PP 43/2014 (Pasal 66) | PP 16/2026 (Pasal 70) |
|---|---|---|
Seleksi calon | Penjaringan dan penyaringan atau seleksi oleh kepala desa | Sama |
Konsultasi | Kepala desa berkonsultasi dengan camat | Kepala desa berkonsultasi dengan camat atas nama bupati/wali kota |
Dokumen dari camat | Rekomendasi tertulis camat | Tidak ada rekomendasi tertulis camat dalam tata cara pengangkatan |
Usulan | Tidak ada | Kepala desa mengusulkan pengangkatan kepada bupati/wali kota berdasarkan hasil konsultasi |
Dasar penerbitan keputusan | Rekomendasi tertulis camat | Persetujuan tertulis bupati/wali kota |
Bentuk pengangkatan | Keputusan kepala desa | Keputusan kepala desa |
Akibat jika prosedur dilanggar | Tidak diatur dalam pasal ini | Keputusan kepala desa dicabut bupati/wali kota dan kepala desa dikenai sanksi |
Geser tabel ke samping
Perubahan terbesar ada pada pihak yang "membuka jalan" bagi keputusan kepala desa. Dahulu, rekomendasi tertulis camat sudah cukup menjadi dasar pengangkatan. Sekarang, camat tetap dimintai konsultasi, tetapi dasar penerbitan keputusan adalah persetujuan tertulis bupati/wali kota. Meski begitu, yang menandatangani keputusan pengangkatan tetap kepala desa, bukan bupati.
Batas waktu "tujuh hari kerja" untuk rekomendasi camat yang sering muncul di modul lama juga perlu dibaca hati-hati. Angka itu berasal dari Permendagri 83/2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, tepatnya Pasal 4 ayat (1) huruf e, bukan dari PP 43/2014, dan PP 16/2026 tidak memuat tenggat untuk konsultasi maupun persetujuan. Pasal 74 menyerahkan rincian pengangkatan dan pemberhentian kepada peraturan menteri dalam negeri. Jadi, periksa aturan teknis yang dipakai panitia di daerahmu, termasuk apakah sudah ada peraturan menteri baru yang menyesuaikan dengan PP 16/2026.
Bagaimana jika calon berstatus PNS?
Ketentuan ini berubah cukup tajam. PP 43/2014 Pasal 67 mengizinkan PNS kabupaten/kota setempat diangkat menjadi perangkat desa dengan izin tertulis pejabat pembina kepegawaian, lalu dibebaskan sementara dari jabatannya tanpa kehilangan hak sebagai PNS. PP 16/2026 Pasal 71 justru mewajibkan PNS yang akan diangkat menjadi perangkat desa mengundurkan diri sebagai PNS. Yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri dan menerima hak kepegawaian sesuai peraturan.
Untuk perangkat desa berstatus PNS yang sudah menjabat, Pasal 183 memberi masa peralihan paling lama dua tahun untuk memilih tetap menjadi perangkat desa. Pasal 183 ayat (3) menegaskan perangkat desa berstatus PNS tersebut wajib mengundurkan diri sebagai PNS, sejalan dengan Pasal 71. Selama belum ada perangkat desa baru yang diangkat, perangkat desa berstatus PNS tetap menjalankan tugasnya. Perangkat desa yang bukan PNS melanjutkan tugas sampai habis masa tugasnya.
Pasal 71 dan Pasal 183 hanya menyebut PNS. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tidak disebut dalam pasal-pasal perangkat desa (Pasal 65 sampai Pasal 74) maupun dalam ketentuan peralihannya. Jika kamu berstatus PPPK dan berniat mendaftar, tanyakan ketentuannya kepada panitia dan badan kepegawaian daerah sebelum mengambil keputusan.
4. 3. Usia 60 tahun dan alasan pemberhentian lainnya
UU Desa dan PP 16/2026 tidak mengatur masa jabatan berperiode bagi perangkat desa, berbeda dengan kepala desa yang memegang jabatan delapan tahun untuk setiap masa jabatan (Pasal 39 UU Desa setelah diubah UU 3/2024). Perangkat desa bekerja sampai salah satu alasan berhenti dalam Pasal 72 terpenuhi. Sebagai ilustrasi, seseorang yang diangkat tepat pada usia 42 tahun, batas atas syarat usia, dapat bekerja sekitar 18 tahun sebelum mencapai usia 60 tahun, selama tidak ada alasan berhenti lainnya.
Jenis | Alasan | Pasal 72 |
|---|---|---|
Berhenti | Meninggal dunia | Ayat (1) huruf a |
Berhenti | Permintaan sendiri | Ayat (1) huruf b |
Diberhentikan | Usia telah genap 60 tahun | Ayat (2) huruf a |
Diberhentikan | Berhalangan tetap | Ayat (2) huruf b |
Diberhentikan | Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa | Ayat (2) huruf c |
Diberhentikan | Melanggar larangan sebagai perangkat desa | Ayat (2) huruf d |
Geser tabel ke samping
Perhatikan kata "genap". Pemberhentian karena usia berlaku ketika usia 60 tahun sudah tercapai, bukan ketika seseorang memasuki tahun ke-60. Perhatikan juga bahwa usia 60 tahun termasuk alasan "diberhentikan", bukan "permintaan sendiri". Daftar alasan ini sama dengan PP 43/2014 Pasal 68 dan UU Desa Pasal 53 ayat (2), sehingga jawabannya tidak berubah walaupun PP-nya berganti.
Larangan yang dimaksud pada huruf d tidak dirinci dalam Pasal 65 sampai Pasal 74 PP 16/2026, melainkan dalam Pasal 51 UU Desa. Beberapa di antaranya adalah menyalahgunakan wewenang, melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga, melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menjadi pengurus partai politik, merangkap jabatan sebagai anggota BPD atau DPRD, ikut serta dalam kampanye pemilu atau pilkada, serta meninggalkan tugas selama 60 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas. Pelanggaran larangan tidak langsung berujung pemberhentian. Pasal 52 UU Desa mengatur sanksi bertahap, mulai dari teguran lisan dan/atau tertulis, lalu pemberhentian sementara yang dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
Tata cara pemberhentian tidak sama dengan pengangkatan
Pasal 73 mengatur langkah pemberhentian. Kepala desa berkonsultasi dengan camat atas nama bupati/wali kota. Camat kemudian memberikan rekomendasi tertulis tentang pemberhentian tersebut. Rekomendasi itu menjadi dasar kepala desa mengusulkan pemberhentian kepada bupati/wali kota. Setelah bupati/wali kota memberikan persetujuan tertulis, kepala desa memberhentikan perangkat desa dengan keputusan kepala desa. Jika langkah ini dilanggar, keputusan kepala desa dicabut oleh bupati/wali kota dan kepala desa dikenai sanksi.
Cara membedakan pengangkatan dan pemberhentian: cari rekomendasi tertulis camat. Dalam tata cara perangkat desa di PP 16/2026, rekomendasi tertulis camat hanya ada pada pemberhentian (Pasal 73). Pada pengangkatan (Pasal 70), camat hanya dimintai konsultasi, dan yang menjadi dasar usulan adalah hasil konsultasi itu. Kedua tata cara sama-sama berakhir dengan persetujuan tertulis bupati/wali kota dan keputusan kepala desa.
5. 4. Penghasilan tetap: besaran, kenaikan berkala, dan batasnya
Penghasilan tetap, yang di lapangan biasa disebut siltap, dibayarkan setiap bulan dan dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari alokasi dana desa atau ADD (Pasal 90 ayat (1)). Bupati/wali kota menetapkan besarannya dengan patokan gaji pokok PNS golongan ruang II/a masa kerja 0 tahun.
Jabatan | Besaran penghasilan tetap | Dasar |
|---|---|---|
Kepala desa | 120% dari gaji pokok PNS golongan II/a masa kerja 0 tahun | Pasal 90 ayat (2) huruf a |
Sekretaris desa | 110% dari gaji pokok PNS golongan II/a masa kerja 0 tahun | Pasal 90 ayat (2) huruf b |
Perangkat desa lainnya | 100% dari gaji pokok PNS golongan II/a masa kerja 0 tahun | Pasal 90 ayat (2) huruf c |
Geser tabel ke samping
Penjelasan Pasal 90 menyebut "perangkat desa lainnya" meliputi kepala urusan, kepala seksi, dan kepala kewilayahan atau kepala dusun. Jadi, jika kamu melamar formasi kaur, kasi, atau kepala dusun, patokan yang berlaku adalah baris ketiga.
Persentase ini sebenarnya bukan hal baru. PP 11/2019 sudah memakai angka 120%, 110%, dan 100% dari gaji pokok PNS golongan II/a, disertai nominal rupiah minimal. Perbedaannya, PP 16/2026 tidak lagi mencantumkan nominal rupiah, menambahkan frasa "masa kerja 0 tahun", dan merinci beberapa hal berikut. Selain ketentuan kekurangan ADD, semuanya tidak ada di PP 11/2019.
Penyesuaian saat gaji PNS naik. Jika gaji pokok PNS golongan II/a naik, bupati/wali kota dapat menyesuaikan besaran penghasilan tetap (ayat (3)).
Kekurangan dana. Jika ADD tidak cukup, kekurangannya dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa (ayat (4)). Ketentuan ini sudah ada di PP 11/2019 Pasal 81 ayat (3). Yang baru adalah ayat (5): jika sumber itu pun tidak cukup, bupati/wali kota dapat menetapkan penghasilan tetap di bawah besaran pada tabel.
Penggantian pejabat. Jika terjadi penggantian perangkat desa, penghasilan tetap yang diberikan sama dengan penghasilan tetap yang diterima pejabat sebelumnya (ayat (6)).
Kenaikan berkala. Penghasilan tetap dapat dinaikkan secara berkala setiap dua tahun sebesar 2% (Pasal 91). Rinciannya ditetapkan dalam tabel kenaikan berkala melalui peraturan bupati/wali kota (Pasal 92).
Dua hal perlu kamu catat dari daftar tersebut. Pertama, PP memakai kata "dapat" untuk penyesuaian dan kenaikan berkala, sehingga pelaksanaannya bergantung pada kebijakan bupati/wali kota di daerahmu. Kedua, ayat (5) membuka kemungkinan penghasilan tetap di bawah patokan. Artinya, persentase dalam PP adalah acuan nasional, bukan jaminan bahwa setiap desa membayar angka yang persis sama.
Ketentuan peralihan juga berpengaruh. Pasal 184 menyatakan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa yang berlaku saat PP terbit tetap berlaku paling lama dua tahun sejak PP berlaku pada 27 Maret 2026, yaitu paling lama sampai Maret 2028. Jadi, jika di daerahmu besaran siltap belum berubah, hal itu belum tentu menyalahi PP selama masih dalam masa peralihan.
Bayangkan kamu lolos seleksi sebagai kepala seksi kesejahteraan. Berapa yang akan kamu terima setiap bulan tidak bisa dihitung hanya dari PP. Angkanya tercantum dalam peraturan bupati/wali kota tentang penghasilan tetap di kabupatenmu, yang menerjemahkan persentase tadi ke rupiah, beserta tabel kenaikan berkalanya. Karena itu, hati-hati dengan unggahan media sosial yang menyebut satu angka siltap untuk seluruh Indonesia.
6. 5. Tunjangan, purnatugas, dan jaminan sosial
Selain penghasilan tetap, Pasal 93 memberi perangkat desa hak atas tunjangan, penerimaan lain yang sah, tunjangan purnatugas, dan jaminan sosial. Tunjangan meliputi tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan kinerja, dan tunjangan hasil pemanfaatan tanah milik desa atau yang sejenis, seperti tanah bengkok. Penerimaan lain yang sah dapat bersumber dari APB Desa dan sumber lain selain Dana Desa.
Hak | Sumber dana | Penentu besaran | Pasal |
|---|---|---|---|
Penghasilan tetap | APB Desa dari ADD, dapat ditambah sumber lain selain Dana Desa | Bupati/wali kota | 90 sampai 92 |
Tunjangan (istri/suami, anak, kinerja, hasil tanah milik desa) | Tidak disebut dalam Pasal 93 | Tidak disebut dalam Pasal 93 | 93 ayat (2) |
Penerimaan lain yang sah | Dapat dari APB Desa dan sumber lain selain Dana Desa | Sesuai peraturan perundang-undangan | 93 ayat (3) |
Tunjangan purnatugas | APB Desa selain Dana Desa | Peraturan bupati/wali kota | 93 ayat (4) |
Jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan | Sesuai peraturan perundang-undangan | Sesuai peraturan perundang-undangan | 93 ayat (5) |
Geser tabel ke samping
Tunjangan purnatugas adalah hak baru yang berasal dari UU 3/2024. Pasal 1 angka 18 PP 16/2026 mendefinisikannya sebagai penerimaan yang sah sebagai penghargaan kepada kepala desa, perangkat desa, serta pimpinan dan anggota BPD yang telah berakhir masa jabatannya, dalam bentuk uang atau yang setara. Batasannya ada tiga: diberikan satu kali di akhir masa jabatan, sesuai kemampuan keuangan desa, dan bersumber dari APB Desa selain Dana Desa. PP tidak menyebut nominal, sehingga pilihan jawaban yang mencantumkan angka rupiah tertentu atas nama PP patut dicurigai.
Semua hak tersebut dibatasi oleh aturan belanja desa. Pasal 121 menetapkan paling banyak 30% dari jumlah belanja desa untuk penghasilan tetap, tunjangan, tunjangan purnatugas, dan jaminan sosial kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya, serta tunjangan, tunjangan purnatugas, jaminan sosial, dan operasional BPD. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Di PP 11/2019, pos 30% itu hanya memuat penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan dan operasional BPD. Kini tunjangan purnatugas dan jaminan sosial ikut dihitung di dalamnya. Batas 30% boleh terlampaui jika ada program strategis nasional dan bupati/wali kota menyetujuinya, sedangkan hasil pengelolaan tanah bengkok tidak ikut dihitung.
7. Ringkasan perbedaan PP 43/2014 dan PP 16/2026 untuk perangkat desa
Materi | PP 43/2014 dan perubahannya | PP 16/2026 |
|---|---|---|
Syarat | SMU atau sederajat, usia 20 sampai 42 tahun, domisili 1 tahun, syarat lain dalam perda | Takwa, SMU atau sederajat, usia 20 sampai 42 tahun, syarat lain dalam perda |
Dasar pengangkatan | Rekomendasi tertulis camat | Persetujuan tertulis bupati/wali kota setelah usulan kepala desa |
Calon berstatus PNS | Izin pejabat pembina kepegawaian, dibebaskan sementara dari jabatan | Wajib mengundurkan diri sebagai PNS |
Alasan diberhentikan | Usia genap 60 tahun, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi syarat, melanggar larangan | Sama |
Dasar pemberhentian | Rekomendasi tertulis camat | Rekomendasi tertulis camat, usulan kepala desa, lalu persetujuan tertulis bupati/wali kota |
Penghasilan tetap | 120%, 110%, dan 100% gaji pokok PNS golongan II/a dengan nominal minimal (PP 11/2019) | Persentase yang sama dengan masa kerja 0 tahun, tanpa nominal, dan dapat diberi kenaikan berkala 2% tiap 2 tahun |
Tunjangan purnatugas | Belum ada | Ada, satu kali di akhir masa jabatan |
Batas 30% belanja desa | Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, serta tunjangan dan operasional BPD (PP 11/2019) | Ditambah tunjangan purnatugas dan jaminan sosial, dan dapat terlampaui untuk program strategis nasional dengan persetujuan bupati/wali kota |
Geser tabel ke samping
8. Contoh soal CAT
Seorang kepala urusan keuangan di sebuah desa telah genap berusia 60 tahun. Kepala desa sudah berkonsultasi dengan camat mengenai pemberhentiannya. Menurut PP Nomor 16 Tahun 2026, dokumen yang menjadi dasar kepala desa mengusulkan pemberhentian tersebut kepada bupati/wali kota adalah ....
A. persetujuan tertulis bupati/wali kota
B. rekomendasi tertulis camat
C. berita acara hasil musyawarah BPD
D. surat permohonan berhenti dari perangkat desa yang bersangkutan
Jawaban: B. rekomendasi tertulis camat.
Pasal 73 ayat (1) huruf b dan c mengatur bahwa camat memberikan rekomendasi tertulis setelah konsultasi, lalu rekomendasi itu menjadi dasar kepala desa mengusulkan pemberhentian kepada bupati/wali kota. Pilihan A memang ada dalam pasal yang sama, tetapi baru diberikan setelah usulan masuk dan menjadi dasar keputusan kepala desa (huruf d dan e). Pilihan C tidak dikenal dalam Pasal 73 karena BPD tidak disebut dalam tahapan pemberhentian perangkat desa. Pilihan D tidak tepat karena usia genap 60 tahun termasuk alasan diberhentikan, bukan berhenti atas permintaan sendiri.
9. Cara mempelajari PP 16/2026 untuk seleksi
Mulailah dari tabel letak pasal di awal artikel ini, lalu baca sendiri Pasal 65 sampai Pasal 74 dan Pasal 90 sampai Pasal 93 dalam naskah resmi di JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id). Bagian ini tidak panjang, dan membaca bunyi pasalnya langsung membantumu mengenali kata kerja yang sering dijadikan pengecoh, seperti "melakukan konsultasi", "memberikan rekomendasi tertulis", "mengusulkan", "memberikan persetujuan tertulis", dan "mengangkat".
Setelah itu, cocokkan dengan aturan di daerahmu. Syarat lain, jadwal seleksi, dan nominal siltap tidak ada di PP, melainkan dalam perda, peraturan bupati/wali kota, dan aturan teknis panitia. Jika menemukan modul yang masih menyebut rekomendasi camat sebagai dasar pengangkatan atau izin pejabat pembina kepegawaian bagi PNS, tandai bagian itu sebagai ketentuan PP 43/2014 yang sudah dicabut.
Sudah bisa membedakan tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa menurut PP 16/2026? Uji pemahamanmu dengan soal berbatas waktu melalui simulasi CAT Perangkat Desa.
Bagikan artikel




