Di artikel ini · 13 bagian
UU 3/2024 adalah perubahan kedua atas UU 6/2014 tentang Desa. Perubahan yang paling sering diuji: masa jabatan kepala desa dan anggota BPD menjadi 8 tahun dengan batas 2 periode, RPJM Desa menjadi 8 tahun, dan ADD paling sedikit 10% dari DAU dan DBH yang diterima kabupaten/kota.
Berapa lama masa jabatan kepala desa? Peserta yang belajar dari buku terbitan sebelum 2024 akan menjawab enam tahun, dan pilihan itu hampir selalu tersedia di soal. Jawabannya kini delapan tahun. Jebakan serupa muncul pada masa keanggotaan BPD, batas periode, jangka waktu RPJM Desa, sampai siapa yang berwenang mengangkat perangkat desa.
Semua perubahan itu berasal dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU ini disahkan dan diundangkan pada 25 April 2024 dan berlaku sejak tanggal itu. Isinya tidak mengganti UU Desa secara keseluruhan. UU 3/2024 hanya mengubah 17 pasal, menyisipkan 7 pasal baru, dan mengubah 2 penjelasan pasal. Pasal lain tetap berlaku seperti semula.
Karena itu, cara belajarnya bukan menghafal ulang seluruh UU Desa, melainkan mengetahui bagian mana yang berubah, apa bunyinya sekarang, dan bagian mana yang sebenarnya tidak berubah walaupun sering dikira berubah. Panduan ini menyusun perbedaannya lengkap dengan nomor pasal, lalu menunjukkan bentuk soal yang biasa muncul.
1. Urutan perubahan UU Desa dari 2014 sampai sekarang
UU 3/2024 disebut perubahan kedua karena UU Desa pernah diubah sebelumnya. Perubahan pertama datang dari UU Cipta Kerja. Bagian BUM Desa dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Pasal 117) mengubah ketentuan BUM Desa sehingga BUM Desa berstatus badan hukum. UU 11/2020 kemudian diganti oleh Perppu Nomor 2 Tahun 2022 yang ditetapkan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023. Bagian menimbang UU 3/2024 secara tegas menyebut bahwa yang diubah adalah UU 6/2014 "sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023".
Tahun | Peraturan | Kedudukannya |
|---|---|---|
2014 | UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | Undang-undang induk, diundangkan 15 Januari 2014. |
2020–2023 | UU Cipta Kerja (UU 11/2020, kemudian Perppu 2/2022 yang ditetapkan menjadi UU 6/2023) | Perubahan pertama, terutama mengenai BUM Desa. |
2024 | UU Nomor 3 Tahun 2024 | Perubahan kedua, berlaku 25 April 2024. |
2026 | PP Nomor 16 Tahun 2026 | Peraturan pelaksanaan UU Desa yang berlaku sejak 27 Maret 2026 dan mencabut PP 43/2014 beserta perubahannya. |
Geser tabel ke samping
Ada dua putusan Mahkamah Konstitusi yang juga perlu diketahui. Putusan Nomor 128/PUU-XIII/2015 menyatakan syarat domisili satu tahun bagi calon kepala desa (Pasal 33 huruf g) dan calon perangkat desa (Pasal 50 ayat (1) huruf c) bertentangan dengan UUD 1945. Putusan Nomor 92/PUU-XXII/2024 menyangkut ketentuan peralihan dalam UU 3/2024, yang dibahas pada bagian kepala desa di bawah.
Bagi peserta ujian, urutan ini berguna untuk menyikapi soal yang menyebut "UU Desa yang berlaku saat ini". Jawaban yang tepat mengikuti bunyi pasal setelah perubahan terakhir, bukan naskah 2014.
2. Tabel perbedaan UU 6/2014 dan UU 3/2024
Tabel berikut merangkum perubahan yang paling sering dijadikan bahan soal. Kolom pasal merujuk pada nomor pasal UU Desa setelah diubah.
Materi | UU 6/2014 (naskah awal) | Setelah UU 3/2024 | Pasal |
|---|---|---|---|
Masa jabatan kepala desa | 6 tahun sejak pelantikan | 8 tahun sejak pelantikan | 39 ayat (1) |
Batas periode kepala desa | Paling banyak 3 kali, berturut-turut atau tidak | Paling banyak 2 kali, berturut-turut atau tidak | 39 ayat (2) |
Syarat riwayat jabatan calon kepala desa | Tidak pernah menjabat selama 3 kali masa jabatan | Tidak pernah menjabat selama 2 kali masa jabatan | 33 huruf k |
Jumlah calon kepala desa | Tidak diatur secara khusus | Paling sedikit 2 orang, dengan mekanisme jika hanya ada 1 calon | 34A (baru) |
Masa keanggotaan BPD | 6 tahun, paling banyak 3 kali | 8 tahun, paling banyak 2 kali | 56 ayat (2) dan (3) |
Keterwakilan perempuan di BPD | Pengisian secara demokratis, tanpa angka | Memperhatikan 30% keterwakilan perempuan | 56 ayat (1) |
Jaminan bagi kepala desa | Jaminan kesehatan | Jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan | 26 ayat (3) huruf c |
Tunjangan purnatugas | Belum ada | 1 kali di akhir masa jabatan bagi kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD | 26 ayat (3) huruf d, 50A huruf c, 62 huruf g |
Wewenang kepala desa atas perangkat desa | Mengangkat dan memberhentikan | Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepada bupati/wali kota | 26 ayat (2) huruf b |
Laporan akhir masa jabatan | Kepada bupati/wali kota | Dalam forum Musyawarah Desa dan kepada bupati/wali kota | 27 huruf b dan f |
Alokasi dana Desa (ADD) | Paling sedikit 10% dari dana perimbangan setelah dikurangi DAK | Paling sedikit 10% dari DAU dan DBH yang diterima kabupaten/kota | 72 ayat (4) |
Penghasilan tetap | Bersumber dari dana perimbangan dalam APBN yang diterima kabupaten/kota dan ditetapkan dalam APBD kabupaten/kota (Pasal 66 ayat (2)) | Ditambah ketentuan bahwa 10% dari DAU diprioritaskan untuk penghasilan tetap | 72 ayat (5) |
Insentif RT dan RW | Tidak disebut | Termasuk prioritas belanja desa sesuai kemampuan keuangan daerah | 74 ayat (2) |
RPJM Desa | 6 tahun | 8 tahun | 79 ayat (2) huruf a |
Dana konservasi dan/atau rehabilitasi | Tidak ada | Hak desa di kawasan suaka alam, pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi | 5A (baru) |
BUM Desa | Diatur dalam Pasal 87 sampai Pasal 90 | Ditambah kewajiban dikelola profesional dan peluang kerja sama dengan BUMN, BUMD, swasta, dan/atau koperasi | 87A (baru) |
Geser tabel ke samping
Pasal baru lainnya adalah Pasal 50A (hak perangkat desa), Pasal 53A (penatalaksanaan Pemerintah Desa untuk meningkatkan kompetensi dan akuntabilitas kinerja), Pasal 72A (prioritas pengelolaan pendapatan desa), dan Pasal 121A (kewajiban Pemerintah melaporkan pelaksanaan UU ini kepada DPR paling lambat 3 tahun sejak berlaku).
3. Kepala desa: masa jabatan, periode, dan syarat calon
Pasal 39 kini berbunyi bahwa kepala desa memegang jabatan selama 8 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan, secara berturut-turut atau tidak. Dua angka ini berubah bersamaan, sehingga jangan mencampurnya. Delapan tahun dengan batas tiga periode tidak pernah ada dalam UU Desa, begitu pula enam tahun dengan batas dua periode.
Frasa "berturut-turut atau tidak secara berturut-turut" juga sering dijadikan pengecoh. Seseorang yang menjabat satu periode, berhenti, lalu terpilih lagi beberapa tahun kemudian tetap dihitung sudah dua kali menjabat. Karena itu, syarat calon kepala desa di Pasal 33 huruf k ikut berubah menjadi "tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan".
Syarat calon kepala desa lainnya sebagian besar tetap. Calon berpendidikan paling rendah tamat SMP atau sederajat dan berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar. Bedanya, syarat terdaftar dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang satu tahun tidak lagi tercantum dalam Pasal 33. Syarat ini sebelumnya sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Putusan MK Nomor 128/PUU-XIII/2015. Penjelasan umum UU 3/2024 memang menyebut bahwa sebagian perubahan merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi.
Ada pula kewajiban baru di Pasal 26 ayat (4) huruf g. Kepala desa wajib mengundurkan diri jika mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain, terhitung sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan. Pengunduran diri itu dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali.
Bagaimana nasib kepala desa yang sudah menjabat saat UU berubah?
Perubahan masa jabatan tidak bisa langsung diterapkan kepada semua orang dengan rumus yang sama. Karena itu, Pasal 118 yang berisi ketentuan peralihan ikut diubah. Pasal ini juga berlaku untuk anggota BPD pada huruf a sampai c.
Huruf | Kondisi saat UU 3/2024 berlaku | Ketentuannya |
|---|---|---|
a | Kepala desa dan anggota BPD yang telah menjabat 2 periode | Dapat mencalonkan diri 1 periode lagi berdasarkan UU ini. |
b | Masih menjabat pada periode pertama atau kedua | Menyelesaikan sisa masa jabatan sesuai ketentuan UU ini dan dapat mencalonkan diri 1 periode lagi. |
c | Masih menjabat pada periode ketiga | Menyelesaikan sisa masa jabatan sesuai UU ini. Berbeda dengan huruf a dan b, huruf ini tidak memberi kesempatan mencalonkan diri lagi. |
d | Kepala desa yang sudah terpilih tetapi belum dilantik | Masa jabatannya mengikuti ketentuan UU ini. |
e | Kepala desa yang masa jabatannya berakhir sampai dengan Februari 2024 | Dapat diperpanjang sesuai ketentuan UU ini. |
f | Perangkat desa berstatus PNS | Melaksanakan tugas sampai ditetapkan penempatannya melalui Peraturan Pemerintah. |
Geser tabel ke samping
Huruf e perlu dibaca bersama Putusan MK Nomor 92/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada 3 Januari 2025. Mahkamah menyatakan huruf e bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak diberlakukan untuk desa yang telah melakukan pemilihan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa". Perkara ini diajukan oleh calon kepala desa terpilih yang pelantikannya tertunda karena masa jabatan kepala desa sebelumnya diperpanjang. Artinya, perpanjangan tidak berlaku bagi desa yang sudah menggelar pemilihan kepala desa berdasarkan aturan lama.
Bandingkan dengan Pasal 118 naskah 2014. Pasal ini menyatakan bahwa masa jabatan kepala desa dan masa keanggotaan BPD yang ada tetap berlaku sampai habis, periodisasinya mengikuti UU tersebut, dan perangkat desa tetap melaksanakan tugasnya. Tidak ada rincian per kondisi seperti pada huruf a sampai f versi 2024. Soal tentang ketentuan peralihan biasanya menyebut kondisi tertentu, misalnya kepala desa yang sedang menjabat periode ketiga, lalu menanyakan haknya. Hafalkan per huruf, bukan sekadar angka 8 dan 2.
4. Pemilihan kepala desa dengan satu calon
Sebelum 2024, UU Desa tidak mengatur jumlah minimal calon. Pasal 34A yang baru menetapkan calon kepala desa paling sedikit 2 orang dan menyusun langkah jika hanya ada satu calon terdaftar.
Panitia pemilihan memperpanjang masa pendaftaran selama 15 hari.
Jika setelah perpanjangan itu calon tidak bertambah, panitia memperpanjang lagi selama 10 hari berikutnya.
Jika setelah perpanjangan kedua tetap hanya ada 1 calon, panitia pemilihan bersama BPD menetapkan calon kepala desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.
Tata cara pemilihan satu calon diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. PP 16/2026 memuatnya dalam Pasal 44 sampai Pasal 46. Jika musyawarah mencapai mufakat, pemilihan dilanjutkan dengan satu calon dan surat suara memuat satu kolom foto calon dan satu kolom kosong. Jika tidak tercapai mufakat, pemilihan dianggap batal dan bupati/wali kota mengangkat PNS pemerintah kabupaten/kota sebagai penjabat kepala desa. PP ini juga menetapkan bahwa "Hari" berarti hari kerja (Pasal 1 angka 17). Detail tahapan di lapangan tetap perlu dicocokkan dengan peraturan daerah setempat.
Soal tentang pasal ini biasanya menguji urutan. Penetapan secara musyawarah baru dilakukan setelah dua kali perpanjangan, bukan sesaat setelah pendaftaran ditutup. Yang bertindak pun panitia bersama BPD, bukan bupati atau camat.
5. BPD: masa keanggotaan dan keterwakilan perempuan
Perubahan pada BPD mengikuti pola kepala desa. Masa keanggotaan menjadi 8 tahun dan anggota dapat dipilih paling banyak 2 kali, berturut-turut atau tidak (Pasal 56 ayat (2) dan (3)). Satu hal yang membedakannya dengan kepala desa adalah titik awal penghitungan. Masa jabatan kepala desa dihitung sejak pelantikan, sedangkan masa keanggotaan BPD dihitung sejak pengucapan sumpah/janji. Perbedaan kecil ini sering muncul sebagai pilihan jawaban.
Pasal 56 ayat (1) kini menambahkan bahwa pengisian anggota BPD dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan. Penjelasannya menyebut "demokratis" dapat berupa pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan. Naskah 2014 sebenarnya sudah menyinggung perempuan, tetapi di tempat lain. Pasal 58 ayat (1), yang tidak diubah, menyebut jumlah anggota BPD ditetapkan dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa, tanpa angka persentase. Angka 30% baru muncul pada 2024.
Hak anggota BPD dalam Pasal 62 juga bertambah. Tunjangan anggota BPD bersumber dari APB Desa yang berasal dari alokasi dana Desa, dengan besaran yang ditetapkan peraturan bupati/wali kota. Anggota BPD juga berhak atas jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan serta tunjangan purnatugas. Fungsi BPD dalam Pasal 55, yaitu membahas rancangan Peraturan Desa, menampung aspirasi, dan mengawasi kinerja kepala desa, tidak berubah.
6. Penghasilan tetap, tunjangan, jaminan sosial, dan purnatugas
Perubahan di bidang kesejahteraan tersebar di beberapa pasal, sehingga mudah tertukar. Pasal 66 tentang penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa tidak diubah. Penghasilan tetap tetap diterima setiap bulan dan bersumber dari dana perimbangan yang ditetapkan dalam APBD kabupaten/kota. Yang baru adalah Pasal 72 ayat (5): 10% dari dana alokasi umum dalam perhitungan ADD diprioritaskan untuk membayar penghasilan tetap dan diteruskan dari rekening Pemerintah ke rekening desa.
Hak kepala desa dalam Pasal 26 ayat (3) diperluas. Jaminan kesehatan kini menjadi jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Penjelasannya juga merinci "tunjangan", antara lain tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan kinerja, dan tunjangan hasil pemanfaatan tanah milik desa seperti tanah bengkok. Hak yang sama untuk perangkat desa kini dirumuskan tersendiri dalam Pasal 50A.
Tunjangan purnatugas adalah hak baru bagi kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD. Batasnya perlu diperhatikan. Tunjangan ini diberikan 1 kali di akhir masa jabatan, sesuai kemampuan keuangan desa, dan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Penjelasan UU menyebutnya sebagai penerimaan yang sah sebagai penghargaan, dalam bentuk uang atau yang setara. UU tidak menyebut nominal. PP 16/2026 pun menyerahkan besarannya kepada peraturan bupati/wali kota, dengan sumber APB Desa selain Dana Desa (Pasal 93 ayat (4)). Jadi pilihan jawaban yang mencantumkan angka rupiah tertentu atas nama UU Desa patut dicurigai.
7. Perangkat desa dan pengisian jabatannya
Bagi calon perangkat desa, bagian ini paling dekat dengan posisi yang dilamar. Syarat dalam Pasal 50 ayat (1) kini terdiri atas bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat, berusia 20 sampai 42 tahun, dan syarat lain dalam peraturan daerah kabupaten/kota. Syarat pendidikan dan usia tidak berubah dari 2014. Syarat domisili satu tahun hilang karena sudah dibatalkan oleh Putusan MK Nomor 128/PUU-XIII/2015, sedangkan syarat takwa ditambahkan.
Perubahan yang lebih halus ada di Pasal 26 ayat (2) huruf b. Naskah 2014 menyebut kepala desa berwenang "mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa". Setelah 2024, bunyinya menjadi "mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati/wali kota". Meski begitu, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 53 ayat (3) tidak diubah. Keduanya tetap menyebut perangkat desa diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati/wali kota.
Tata caranya kini dirinci dalam Pasal 70 ayat (1) PP 16/2026. Kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa, berkonsultasi dengan camat atas nama bupati/wali kota, lalu hasil konsultasi itu menjadi dasar kepala desa mengusulkan pengangkatan kepada bupati/wali kota. Setelah itu, bupati/wali kota memberikan persetujuan tertulis kepada kepala desa (huruf d), dan persetujuan tertulis itu menjadi dasar kepala desa mengangkat perangkat desa dengan Keputusan Kepala Desa (huruf e). Jika pengangkatan tidak mengikuti tata cara ini, keputusan kepala desa tersebut dicabut oleh bupati/wali kota dan kepala desa dikenai sanksi (Pasal 70 ayat (2)). Pasal 70 tidak mengatur jangka waktu maupun pelantikan perangkat desa. Rincian lebih lanjut diserahkan kepada peraturan menteri dalam negeri (Pasal 74), jadi cek juga aturan turunan dan peraturan daerah di tempatmu. Dengan demikian, peran camat tetap ada sebagai pihak yang dimintai konsultasi atas nama bupati/wali kota. PP 16/2026 juga mengatur pembinaan dan pengawasan desa oleh camat.
Dalam soal, perhatikan kata kerja yang dipakai. "Berkonsultasi", "mengusulkan", "memberikan persetujuan tertulis", dan "mengangkat" merujuk pada tahap yang berbeda, dan pelakunya juga berbeda. Jika soal menyebut UU Desa setelah perubahan 2024 dan menanyakan wewenang kepala desa menurut Pasal 26, jawaban yang sesuai bunyi pasal adalah mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepada bupati/wali kota.
8. Laporan kepala desa, Musyawarah Desa, dan pengawasan
Pasal 27 disusun ulang. Kewajiban kepala desa kini meliputi:
memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setempat setiap akhir tahun anggaran,
menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa,
memberikan laporan pertanggungjawaban secara horizontal, lisan dan tertulis, kepada BPD setiap akhir tahun anggaran,
menjadi pengayom semua golongan masyarakat,
menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara vertikal kepada bupati/wali kota setiap akhir tahun anggaran,
menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatan kepada bupati/wali kota.
Dibandingkan naskah 2014, ada dua hal baru yang sering ditanyakan. Pertama, laporan akhir masa jabatan kini juga disampaikan di hadapan masyarakat melalui forum Musyawarah Desa. Penjelasan pasal menyebut forum ini sebagai pertemuan antara kepala desa dan masyarakat desa secara dialogis dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Kedua, laporan kepada BPD disebut laporan pertanggungjawaban yang disampaikan lisan dan tertulis, sedangkan naskah 2014 menyebutnya laporan keterangan secara tertulis.
Ketentuan pokok Musyawarah Desa dalam Pasal 54 tidak berubah. Musyawarah Desa tetap diikuti BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat, membahas hal strategis seperti penataan desa, perencanaan desa, kerja sama desa, rencana investasi, pembentukan BUM Desa, penambahan dan pelepasan aset desa, serta kejadian luar biasa, dan diselenggarakan paling kurang sekali setahun.
Dari sisi pengawasan, kepala desa berhak atas pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan (Pasal 26 ayat (3) huruf e). Penjelasan UU 3/2024 membatasi hak ini. Pelindungan hukum berlaku antara lain dalam penggunaan anggaran desa untuk program pembangunan, kecuali ditemukan penyimpangan berdasarkan temuan audit BPKP. Jadi, hak ini bukan kekebalan. Ketentuan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam Pasal 112 sampai Pasal 115 tidak diubah oleh UU 3/2024.
9. Keuangan desa: dana desa, ADD, dan prioritas belanja
Sumber pendapatan desa dalam Pasal 72 ayat (1) masih tujuh jenis, sama seperti 2014. Perubahannya ada pada rumusan beberapa ayat.
Dana Desa (ayat (2)). Naskah 2014 menyebut alokasi dari belanja pusat dengan mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Rumusan baru menyebutnya "dana Desa dari dana transfer daerah" yang dapat ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan negara.
Bagi hasil pajak dan retribusi daerah (ayat (3)). Paling sedikit 10%. Angka ini sudah ada sejak 2014, jadi bukan perubahan.
ADD (ayat (4)). Dari paling sedikit 10% dana perimbangan setelah dikurangi DAK menjadi paling sedikit 10% dari DAU dan DBH yang diterima kabupaten/kota dalam APBD.
Penghasilan tetap (ayat (5)). 10% dari DAU tersebut diprioritaskan untuk penghasilan tetap.
Cara membedakan Dana Desa dan ADD: lihat asal uangnya. Dana Desa berasal dari APBN, sedangkan ADD merupakan bagian dari dana yang diterima kabupaten/kota dan dialokasikan kepada desa. Perbedaan istilah keuangan seperti ini dibahas lebih rinci di artikel singkatan keuangan desa.
Pasal 72A yang baru mengarahkan pengelolaan pendapatan desa sesuai prioritas pembangunan desa, pendidikan, pendidikan kemasyarakatan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, guna menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Pasal 74 tetap menyebut belanja desa diprioritaskan untuk kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa, lalu menambahkan bahwa prioritas itu termasuk insentif bagi RT dan RW sesuai kemampuan keuangan daerah. Penjelasannya memberi alasan: walaupun RT dan RW adalah lembaga kemasyarakatan, keduanya membantu pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat.
Hal baru lain ada di Pasal 5A. Desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi. Sebaliknya, jenis kewenangan desa dalam Pasal 19, yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan, dan kewenangan lain yang ditugaskan, tidak diubah.
10. Perencanaan pembangunan, sistem informasi, dan BUM Desa
RPJM Desa kini berjangka 8 tahun, menyesuaikan masa jabatan kepala desa (Pasal 79 ayat (2) huruf a). RKP Desa tetap 1 tahun. Ketentuan bahwa Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa, dan bahwa program pemerintah berskala lokal desa dikoordinasikan atau didelegasikan kepada desa, sudah ada sejak 2014. Keduanya bukan hal baru, walaupun sering disajikan seolah-olah baru.
Tujuan pembangunan desa dalam Pasal 78 ayat (1) juga dirumuskan ulang. Frasa "penanggulangan kemiskinan" diganti menjadi "penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi". Pada Pasal 86 tentang sistem informasi desa, akses yang semula terbuka bagi "masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan" kini dirumuskan sebagai dapat diakses oleh "masyarakat Desa setempat".
Untuk BUM Desa, Pasal 87A menambahkan bahwa pengelolaannya dilakukan secara profesional untuk mendapatkan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUM Desa dapat bekerja sama dengan BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau koperasi untuk membentuk kemitraan yang saling menguntungkan.
11. Yang tidak berubah tetapi sering dikira berubah
Soal yang sulit sering kali bukan menanyakan perubahan, melainkan menyajikan ketentuan lama seolah-olah baru. Hal-hal berikut tetap sama setelah UU 3/2024.
Materi | Ketentuan yang tetap | Pasal |
|---|---|---|
Usia dan pendidikan calon kepala desa | Paling rendah 25 tahun saat mendaftar, paling rendah tamat SMP atau sederajat | 33 |
Usia dan pendidikan calon perangkat desa | 20 sampai 42 tahun, paling rendah SMU atau sederajat | 50 ayat (1) |
Bagi hasil pajak dan retribusi daerah | Paling sedikit 10% | 72 ayat (3) |
RKP Desa | 1 tahun | 79 ayat (2) huruf b |
Fungsi BPD | Membahas Perdes, menampung aspirasi, mengawasi kinerja kepala desa | 55 |
Jumlah anggota BPD | Gasal, paling sedikit 5 dan paling banyak 9 orang | 58 ayat (1) |
Musyawarah Desa | Paling kurang sekali dalam setahun, dibiayai APB Desa | 54 |
Usia pemberhentian perangkat desa | Genap 60 tahun | 53 ayat (2) |
Geser tabel ke samping
Tabel ini juga menjadi pengingat bahwa UU 3/2024 bukan undang-undang baru yang berdiri sendiri. Untuk pasal yang tidak disentuh, rujukannya tetap naskah UU 6/2014.
12. Bagaimana soal ujian biasanya menanyakannya
Ada beberapa pola yang perlu dikenali. Pola pertama adalah angka berpasangan, misalnya masa jabatan dan batas periode, lalu pilihan jawaban mencampur angka lama dan baru. Pola kedua adalah titik awal penghitungan, yaitu pelantikan untuk kepala desa dan sumpah/janji untuk anggota BPD. Pola ketiga adalah urutan prosedur, seperti perpanjangan pendaftaran calon kepala desa. Pola keempat adalah pihak yang berwenang: kepala desa, BPD, camat, atau bupati/wali kota.
Pola terakhir adalah kasus ketentuan peralihan, misalnya kepala desa yang sedang menjalani periode ketiga ketika UU berubah. Soal seperti ini hanya bisa dijawab jika kamu mengingat isi Pasal 118 per huruf.
Contoh soal CAT
Dalam pemilihan kepala desa, masa pendaftaran telah ditutup dan hanya ada 1 calon kepala desa yang terdaftar. Panitia kemudian memperpanjang masa pendaftaran selama 15 hari, tetapi tidak ada calon baru yang mendaftar. Menurut UU Desa sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2024, langkah panitia pemilihan berikutnya adalah ....
A. menetapkan calon tunggal bersama BPD secara musyawarah untuk mufakat
B. memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 hari
C. melaksanakan pemungutan suara dengan satu calon
D. memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 15 hari
Jawaban: B. memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 hari.
Pasal 34A ayat (3) mengatur bahwa jika calon tidak bertambah setelah perpanjangan pertama selama 15 hari, panitia memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 hari berikutnya. Pilihan A memang ada dalam Pasal 34A, tetapi baru dilakukan setelah perpanjangan kedua berakhir dan calon tetap satu orang (ayat (4)). Pemungutan suara pada pilihan C lebih jauh lagi, karena baru dilaksanakan jika musyawarah itu mencapai mufakat (PP 16/2026 Pasal 44 ayat (4)). Soal seperti ini menguji urutan langkah, bukan sekadar hafalan angka.
13. Mengapa calon perangkat desa perlu memahami perubahan ini
Perangkat desa bekerja langsung dengan aturan yang berubah. Dokumen perencanaan seperti RPJM Desa kini disusun untuk delapan tahun. Urusan keuangan menyangkut penghasilan tetap, tunjangan, dan alokasi dana desa dengan dasar perhitungan yang baru. Perangkat desa, termasuk kepala dusun, juga sering menjadi tempat warga bertanya tentang masa jabatan kepala desa atau pengisian anggota BPD. Pemahaman yang tertinggal satu versi bisa membuat penjelasan kepada warga keliru.
Untuk seleksi, materi UU Desa hampir selalu muncul, dan perubahan 2024 memberi bahan soal yang mudah dibuat: angka lama dan angka baru bisa disandingkan dalam satu set pilihan jawaban. Cara belajar yang paling aman adalah membandingkan bunyi pasal sebelum dan sesudah, lalu mengecek naskah resmi di JDIH BPK atau JDIH Sekretariat Negara. Peraturan pelaksanaannya juga sudah berganti ke PP 16/2026, sehingga ringkasan yang masih merujuk PP 43/2014 perlu dibaca dengan hati-hati.
Sudah yakin bisa membedakan ketentuan UU Desa yang lama dan yang baru? Kamu bisa menguji pemahaman dengan soal berbatas waktu melalui simulasi CAT Perangkat Desa.
Bagikan artikel




