Di artikel ini · 9 bagian
Kaur, kasi, dan kepala dusun sama-sama membantu kepala desa, tetapi kedudukan dan tugasnya berbeda. Kaur membantu sekretaris desa dalam urusan administrasi, kasi membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional, sedangkan kepala dusun membantu kepala desa di wilayah dusunnya.
Perbedaan ini penting ketika soal menanyakan siapa yang menyusun rancangan regulasi desa, melaksanakan pembangunan, atau mengawasi pembangunan di suatu dusun. Bidang pekerjaannya dapat berkaitan, tetapi kata kerja dan lingkup tugasnya tidak sama.
1. Apa saja unsur dalam struktur pemerintah desa?
Pemerintah desa terdiri atas kepala desa yang dibantu perangkat desa. Menurut Pasal 48 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perangkat desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Pembagian ini juga tercantum dalam Pasal 65 ayat (1) PP Nomor 16 Tahun 2026.
Ketiga unsur tersebut merupakan pembantu kepala desa. Sementara itu, BPD bukan bagian dari pemerintah desa dan bukan perangkat desa. Karena itu, jangan memasukkan BPD ke dalam kelompok kaur, kasi, atau kepala dusun ketika mengerjakan soal struktur pemerintahan.
Unsur perangkat desa | Jabatan | Kedudukan dan lingkup kerja |
|---|---|---|
Sekretariat desa | Sekretaris desa dan kepala urusan | Sekdes memimpin sekretariat, sedangkan kaur menjadi unsur staf sekretariat. |
Pelaksana teknis | Kepala seksi | Membantu kepala desa melaksanakan tugas operasional. |
Pelaksana kewilayahan | Kepala dusun atau sebutan lain | Membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. |
Geser tabel ke samping
Istilah pelaksana teknis tidak berarti tenaga dengan keahlian teknik bangunan atau mesin. Dalam struktur ini, istilah tersebut menunjuk pelaksana tugas operasional yang dijalankan kepala seksi.
Dasar teknis uraian jabatan dalam artikel ini adalah Permendagri Nomor 84 Tahun 2015. Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 masih berstatus berlaku di peraturan.go.id dan masih menjadi rujukan Perbup tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa. Sementara itu, Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 68 ayat (3) PP Nomor 16 Tahun 2026 memerintahkan pembentukan peraturan menteri baru. Pencarian kami per 17 November 2026 belum menemukan Permendagri pengganti, jadi periksa status terbarunya di peraturan.go.id dan JDIH Kemendagri.
Adapun PP Nomor 16 Tahun 2026 berjudul Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bukan "PP tentang perangkat desa". Ketentuan perangkat desa di dalamnya diatur pada Pasal 65 sampai dengan Pasal 75.
2. Perbedaan kedudukan kaur, kasi, dan kepala dusun
Cara awal untuk membedakannya adalah melihat jalur bantuan dan lingkup pekerjaannya. Kaur bekerja sebagai staf sekretariat, kasi menangani pelaksanaan urusan operasional, sedangkan kepala dusun menjalankan tugas kewilayahan.
Jabatan | Kedudukan | Membantu siapa? | Fokus pembeda |
|---|---|---|---|
Kaur | Unsur staf sekretariat desa | Sekretaris desa | Administrasi sesuai urusan. |
Kasi | Unsur pelaksana teknis | Kepala desa | Pelaksanaan tugas operasional. |
Kepala dusun | Unsur pelaksana kewilayahan | Kepala desa | Pelaksanaan tugas di wilayah dusun. |
Geser tabel ke samping
Membantu tidak sama dengan bertanggung jawab. Pasal 8 ayat (2) Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 menyebut kaur membantu sekretaris desa. Namun, menurut Pasal 49 ayat (3) UU Desa, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Jadi, jangan mengubah hubungan kerja kaur dengan sekdes menjadi pernyataan bahwa kaur bertanggung jawab kepada sekdes sebagai aturan nasional.
Kedudukan sekdes juga perlu dibedakan dari kaur. Sekdes adalah unsur pimpinan Sekretariat Desa, sedangkan kaur merupakan unsur stafnya. Kamu dapat mempelajari hubungan pekerjaan keduanya melalui uraian tugas sekretaris desa.
Sebagai pegangan belajar, kaur dapat dikenali melalui administrasi internal kantor, kasi melalui pelaksanaan urusan yang berkaitan dengan masyarakat, dan kepala dusun melalui wilayah kerjanya. Pegangan ini bukan batas mutlak karena beberapa fungsi saling berkaitan. Dalam soal, tetap perhatikan tugas yang disebut secara khusus.
3. Urusan administrasi yang ditangani kaur
Pasal 8 Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 membagi urusan sekretariat menjadi tata usaha dan umum, keuangan, serta perencanaan. Ketiganya membantu pekerjaan sekretaris desa, tetapi mengurus kebutuhan administrasi yang berbeda.
Jabatan | Tugas dan fungsi yang perlu dikenali |
|---|---|
Kaur Tata Usaha dan Umum | Tata naskah, surat-menyurat, arsip, ekspedisi, administrasi perangkat desa, prasarana dan kantor, rapat, aset, inventarisasi, perjalanan dinas, serta pelayanan umum. |
Kaur Keuangan | Administrasi keuangan, sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, serta administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, dan BPD. |
Kaur Perencanaan | Mengoordinasikan urusan perencanaan, menyusun rencana APB Desa, menginventarisasi data pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta menyusun laporan. |
Geser tabel ke samping
Ketika soal menyebut pengarsipan surat atau inventaris kantor, arah pembahasannya adalah Kaur Tata Usaha dan Umum. Uraian tugas Kaur Tata Usaha dan Umum dapat digunakan untuk memperdalam kelompok pekerjaan tersebut.
Sebaliknya, administrasi pendapatan, pengeluaran, dan penghasilan aparatur masuk dalam fungsi Kaur Keuangan. Namun, jangan memilih jabatan ini hanya karena soal menyebut uang. Periksa dahulu apakah pertanyaannya mengenai administrasi keuangan atau penyusunan rencana APB Desa yang menjadi fungsi Kaur Perencanaan. Materi formasi Kaur Keuangan membantu memperjelas lingkup jabatan tersebut.
Kata kerja mengoordinasikan, memonitor, dan mengevaluasi juga penting untuk Kaur Perencanaan. Jangan menyamakannya dengan pelaksanaan pembangunan oleh Kasi Kesejahteraan atau pengawasan pembangunan di wilayah dusun oleh kepala dusun.
4. Pelaksanaan tugas operasional oleh kasi
Menurut Pasal 9 Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, kepala seksi membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pembagiannya mencakup pemerintahan, kesejahteraan, dan pelayanan.
Jabatan | Tugas dan fungsi yang perlu dikenali |
|---|---|
Kasi Pemerintahan | Manajemen tata praja, penyusunan rancangan regulasi desa, pertanahan, ketenteraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan wilayah, serta pendataan Profil Desa. |
Kasi Kesejahteraan | Pelaksanaan pembangunan sarana prasarana, bidang pendidikan dan kesehatan, serta sosialisasi dan motivasi bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. |
Kasi Pelayanan | Penyuluhan dan motivasi mengenai hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi, pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan, serta ketenagakerjaan. |
Geser tabel ke samping
Menyusun rancangan berbeda dari menetapkan. Kasi Pemerintahan menyusun rancangan regulasi desa, sedangkan fungsi pemerintahan kepala desa mencakup penetapan peraturan di desa. Jika soal menanyakan penyusunan rancangan, jangan langsung memilih kepala desa hanya karena kepala desa memimpin pemerintahan.
Nama jabatan juga bisa mengecoh. "Urusan umum" berada pada Kaur Tata Usaha dan Umum, bukan Kasi Pemerintahan. Begitu pula "pelayanan umum" tercantum dalam fungsi Kaur Tata Usaha dan Umum, sedangkan Kasi Pelayanan memiliki fungsi khusus seperti penyuluhan hak dan kewajiban masyarakat serta pengembangan partisipasi.
Karena itu, kata "pelayanan" saja belum cukup untuk menentukan jawaban. Kamu perlu membaca bentuk pekerjaan yang dimaksud.
5. Apa yang membedakan tugas kepala dusun?
Kepala dusun membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 memuat lingkup tugas tersebut, termasuk ketenteraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan wilayah, pengawasan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan.
Pembeda utamanya adalah lingkup kewilayahan. Misalnya, dalam contoh hipotetis perbaikan jalan dusun, Kasi Kesejahteraan menjalankan fungsi pelaksanaan pembangunan sarana prasarana. Kepala dusun mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya, sedangkan Kaur Perencanaan menjalankan monitoring dan evaluasi program.
Ketiganya dapat berkaitan dengan kegiatan yang sama, tetapi tidak memiliki fungsi yang identik. Untuk pendalaman jabatan kewilayahan ini, baca tugas dan materi kepala dusun.
Perhatikan pula perbedaan istilah kependudukan. Kasi Pemerintahan memiliki fungsi dalam bidang kependudukan, sedangkan kepala dusun secara khusus disebut menangani mobilitas kependudukan. Dalam soal tentang pekerja musiman yang datang dan pergi di suatu dusun, rincian tersebut menjadi petunjuk penting.
Sebutan kepala dusun dapat berbeda, seperti dukuh atau jorong, sesuai pengaturan daerah. Sebutan lain itu ditetapkan melalui peraturan bupati atau wali kota, sehingga kamu perlu menyesuaikannya dengan daerah seleksi.
6. Berapa jumlah kaur, kasi, dan kepala dusun?
PP Nomor 16 Tahun 2026 menetapkan batas atas, yaitu paling banyak tiga kepala urusan pada Pasal 66 ayat (1) dan paling banyak tiga seksi pada Pasal 68 ayat (2). Ketentuan ini tidak menyatakan bahwa setiap desa harus memiliki tiga kaur dan tiga kasi.
Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 memberikan batas bawah paling sedikit dua urusan dan dua seksi. Susunannya dapat dibedakan sebagai berikut.
Kelompok | Susunan tiga | Susunan dua |
|---|---|---|
Urusan | Tata usaha dan umum, keuangan, perencanaan. | Umum dan perencanaan, serta keuangan. |
Seksi | Pemerintahan, kesejahteraan, pelayanan. | Pemerintahan, serta kesejahteraan dan pelayanan. |
Geser tabel ke samping
Jumlah kaur dan kasi tidak ditentukan menurut jumlah penduduk. Pasal 11 Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 mengaitkan susunan dengan tingkat perkembangan desa. Desa swasembada wajib memiliki tiga urusan dan tiga seksi, desa swakarya dapat memiliki tiga urusan dan tiga seksi, sedangkan desa swadaya memiliki dua urusan dan dua seksi.
Namun, kategori swasembada, swakarya, dan swadaya tidak lagi digunakan sebagai kategori resmi evaluasi desa. Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 menggunakan kategori cepat berkembang, berkembang, dan kurang berkembang. Tiap kabupaten kini mengatur pemetaannya ke klasifikasi desa sehingga penerapan Pasal 11 perlu dibaca bersama peraturan bupati setempat. Kami belum memeriksa pemetaan di semua kabupaten, jadi periksa ketentuan yang berlaku di JDIH kabupatenmu.
Untuk kepala dusun, Pasal 4 ayat (2) Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 memuat pertimbangan jumlah penduduk dan luas wilayah. Sementara itu, Pasal 67 ayat (2) PP Nomor 16 Tahun 2026 menyebut jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
Batas paling banyak tiga kaur dan tiga seksi bukan perubahan baru pada 2026. Batas itu sudah terdapat dalam PP Nomor 43 Tahun 2014. Namun, PP tersebut beserta PP Nomor 47 Tahun 2015 dan PP Nomor 11 Tahun 2019 telah dicabut oleh Pasal 187 PP Nomor 16 Tahun 2026, sehingga hanya digunakan sebagai riwayat pengaturan.
7. Ketentuan yang sama bagi kaur, kasi, dan kepala dusun
Perbedaan tugas tidak berarti ketiga jabatan memiliki persyaratan nasional yang berbeda. Pasal 50 ayat (1) UU Desa sebagaimana diubah melalui UU Nomor 3 Tahun 2024 dan Pasal 69 PP Nomor 16 Tahun 2026 mengatur persyaratan yang sama, termasuk bertakwa, berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat, berusia 20 sampai 42 tahun, serta memenuhi syarat lain dalam Perda.
Menurut Pasal 70 PP Nomor 16 Tahun 2026, pengangkatan dilakukan dengan keputusan kepala desa setelah seleksi, konsultasi dengan camat, dan persetujuan tertulis bupati atau wali kota. Artinya, pengangkatan bukan semata-mata keputusan kepala desa tanpa tahapan tersebut.
Ketiganya juga masuk kelompok "perangkat desa lainnya" dalam ketentuan penghasilan tetap pada Pasal 90 ayat (2). Besarannya adalah 100% gaji pokok PNS golongan II/a masa kerja nol tahun. Penjelasan lebih lanjut dapat kamu baca dalam pembahasan PP Nomor 16 Tahun 2026.
Untuk rincian susunan organisasi dan tata kerja, periksa Perbup atau Perwali daerah seleksi. Daerah dapat menggunakan sebutan lain atau menambahkan unsur staf di bawah kaur, kasi, maupun kepala dusun. Karena itu, tabel jabatan dalam artikel ini tidak mencakup seluruh variasi susunan di setiap daerah. Kami belum memeriksa Perbup tiap daerah, jadi periksa susunan dan uraian tugas dalam Perbup yang tersedia di JDIH kabupatenmu.
8. Contoh soal CAT
Soal 1
Menurut Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, Sekretaris Desa berkedudukan sebagai ...
A. Unsur staf sekretariat yang membantu kepala urusan
B. Unsur pimpinan Sekretariat Desa
C. Unsur pelaksana teknis yang membantu Kepala Desa
D. Unsur satuan tugas kewilayahan
Jawaban: B. Unsur pimpinan Sekretariat Desa.
Pasal 7 ayat (1) menempatkan sekretaris desa sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa. Pilihan A membalik kedudukan karena kaurlah yang menjadi unsur staf dan membantu sekdes. Pilihan C mengarah pada kasi, sedangkan pilihan D mengarah pada kepala dusun.
Soal 2
Di sebuah dusun banyak pekerja musiman datang dan pergi setiap bulan. Menurut Pasal 10 ayat (3) Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, perangkat desa yang fungsinya mencakup mobilitas kependudukan serta pembinaan ketenteraman dan ketertiban di wilayah dusun itu adalah ...
A. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
B. Kepala Seksi Kesejahteraan
C. Sekretaris Desa
D. Kepala Dusun
Jawaban: D. Kepala Dusun.
Pasal 10 ayat (3) huruf a mencantumkan mobilitas kependudukan serta pembinaan ketenteraman dan ketertiban dalam fungsi kepala dusun. Petunjuknya adalah pergerakan penduduk dan lingkup wilayah dusun, bukan sekadar administrasi kantor.
Soal 3
Menurut PP Nomor 16 Tahun 2026, ketentuan jumlah kepala urusan dan seksi adalah ...
A. Kaur paling sedikit 3 orang dan seksi paling sedikit 3 seksi
B. Kaur dan seksi ditentukan menurut jumlah penduduk desa
C. Kaur paling banyak 3 orang dan seksi paling banyak 3 seksi
D. Kaur paling banyak 2 orang dan seksi paling banyak 2 seksi
Jawaban: C. Kaur paling banyak 3 orang dan seksi paling banyak 3 seksi.
Dasarnya adalah Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 68 ayat (2). Pilihan A membalik frasa "paling banyak" menjadi "paling sedikit". Pilihan B keliru mengaitkannya dengan jumlah penduduk, sedangkan pilihan D mencampur angka batas bawah dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 dengan batas atas dalam PP.
9. Mengapa materi ini penting bagi calon perangkat desa?
Pemahaman struktur pemerintah desa membantu kamu membedakan jabatan yang namanya mirip dan tugas yang saling berkaitan. Saat membaca soal, tentukan dahulu unsur jabatannya, lalu periksa kata kerja dan lingkup wilayah yang disebutkan.
Materi ini juga menjadi bekal memahami pekerjaan yang dilamar. Sebelum seleksi, cocokkan uraian jabatan dengan Perbup atau Perwali daerahmu agar kamu tidak menganggap susunan nasional selalu diterapkan dengan nama dan rincian yang sama di setiap desa.
Sudah bisa membedakan kedudukan dan tugas kaur, kasi, serta kepala dusun? Uji pemahamanmu melalui simulasi CAT perangkat desa.
Diperbarui 17 November 2026. Aturan rinci tiap desa ditetapkan melalui peraturan bupati atau wali kota, sehingga contoh dalam artikel ini bukan daftar lengkap.
Bagikan artikel




