Di artikel ini · 8 bagian
Formasi sekretaris desa tidak selalu diisi melalui pendaftaran umum, dan materi seleksinya tidak seragam antardaerah. Karena itu, persiapan perlu dimulai dari pemeriksaan jalur pengisian jabatan, lalu dilanjutkan dengan mempelajari tugas sekretaris desa atau sekdes dan pengumuman seleksi setempat.
Kamu juga perlu membedakan aturan tentang seluruh perangkat desa dengan ketentuan khusus sekdes. UU Desa mengatur kedudukan umum perangkat desa, sedangkan rincian tugas sekdes terdapat dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015.
1. Pahami kedudukan dan empat fungsi sekretaris desa
Perangkat desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Pembagian ini tercantum dalam Pasal 48 UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 65 ayat (1) PP Nomor 16 Tahun 2026. Perangkat desa membantu kepala desa dan bertanggung jawab kepadanya.
Sekretariat desa dipimpin sekdes, dengan bantuan paling banyak tiga kepala urusan menurut Pasal 66 PP Nomor 16 Tahun 2026. Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Pasal 3 mengenal urusan tata usaha dan umum, keuangan, dan perencanaan, dengan susunan paling sedikit dua urusan.
Sekdes bertugas membantu kepala desa di bidang administrasi pemerintahan. Pasal 7 Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 membagi tugas tersebut ke dalam empat fungsi berikut.
Fungsi | Lingkup pekerjaan |
|---|---|
Ketatausahaan | Tata naskah, administrasi surat-menyurat, arsip, dan ekspedisi. |
Umum | Administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat dan kantor, penyiapan rapat, administrasi aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. |
Keuangan | Administrasi keuangan, sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. |
Perencanaan | Penyusunan rencana APB Desa, inventarisasi data pembangunan, pemantauan dan evaluasi program, dan penyusunan laporan. |
Geser tabel ke samping
Kepala urusan berkedudukan sebagai staf sekretariat yang membantu sekdes menurut Pasal 8 peraturan tersebut. Jadi, pekerjaan sekdes berhubungan dengan pekerjaan para kaur, bukan terbatas pada surat-menyurat. Untuk memahami pembagian pekerjaan administrasi, baca juga tugas Kaur Tata Usaha dan Umum.
Jangan menyebut Pasal 48 sampai Pasal 50 UU Desa sebagai rincian tugas khusus sekdes. Pasal-pasal tersebut berlaku untuk perangkat desa secara umum. UU Desa menyebut sekdes secara khusus, antara lain, dalam Pasal 45 tentang pelaksanaan tugas kepala desa yang diberhentikan sementara dan Pasal 69 ayat (11) tentang pengundangan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
Selain itu, Pasal 40 ayat (3) PP Nomor 16 Tahun 2026 mengatur sekdes menjalankan tugas kepala desa ketika kepala desa cuti karena mencalonkan diri kembali. Ketentuan ini perlu dibedakan dari keadaan pemberhentian sementara yang diatur UU Desa.
2. Bedakan koordinasi, verifikasi, dan pencairan keuangan desa
Dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa merupakan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa atau PKPKD. Sekdes menjalankan tugas sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa atau PPKD. Dasarnya adalah Pasal 1 angka 15 sampai angka 17 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
Menurut Pasal 4, PPKD terdiri atas sekdes, kaur dan kasi, serta Kaur Keuangan. Istilah PTPKD berasal dari ketentuan lama dan sudah diganti dengan PPKD. Perbedaan istilah ini layak diperhatikan ketika menemukan soal atau bahan belajar lama.
Pasal 5 menempatkan sekdes sebagai koordinator penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa, rancangan peraturan terkait anggaran, tugas perangkat pelaksana PPKD, dan laporan keuangan desa. Sekdes juga memverifikasi dokumen pelaksanaan anggaran, rencana anggaran kas, dan bukti penerimaan maupun pengeluaran.
Apa tugas sekdes terhadap SPP?
Untuk setiap Surat Permintaan Pembayaran atau SPP, sekdes wajib meneliti kelengkapan, menguji kebenaran perhitungan tagihan, dan menguji ketersediaan dana. Sekdes juga wajib menolak SPP yang tidak memenuhi persyaratan. Pembagian tugas ini terdapat dalam Pasal 55 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
Kepala desa memberikan persetujuan sesuai hasil verifikasi sekdes, lalu Kaur Keuangan mencairkan pembayaran. Misalnya, pada pengajuan pembayaran material perbaikan jalan, pemeriksaan berkas oleh sekdes berbeda dari persetujuan kepala desa dan pencairan oleh Kaur Keuangan.
Siapa yang memeriksa buku kas umum?
Buku kas umum ditutup setiap akhir bulan. Laporannya disampaikan Kaur Keuangan kepada sekdes paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, sehingga ada batas waktu penyerahan laporan untuk diperiksa.
Menurut Pasal 67 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, sekdes memverifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis laporan tersebut sebelum melaporkannya kepada kepala desa. Jadi, jangan menyamakan pihak yang mencatat transaksi dengan pihak yang memeriksa laporannya.
3. Periksa syarat pengangkatan formasi sekretaris desa
Syarat nasional pengangkatan perangkat desa berlaku pula untuk sekdes. Dasarnya adalah Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2024 dan Pasal 69 ayat (1) PP Nomor 16 Tahun 2026.
Calon harus merupakan warga desa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat. Rentang usia pengangkatan adalah 20 sampai 42 tahun. Artinya, calon perlu memenuhi batas bawah sekaligus batas atas, bukan hanya memenuhi pendidikan.
Calon juga harus memenuhi persyaratan lain dalam Perda kabupaten atau kota yang memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat. Tidak ada syarat nasional khusus yang mewajibkan calon sekdes memiliki ijazah lebih tinggi daripada persyaratan umum perangkat desa.
PP tersebut tidak menetapkan apakah usia dihitung saat pendaftaran atau saat pengangkatan. Untuk persoalan itu, baca ketentuan daerah dan pengumuman panitia. Jangan pula memakai syarat domisili satu tahun sebagai syarat nasional karena ketentuan tersebut telah dihapus melalui Putusan MK Nomor 128/PUU-XIII/2015 dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017.
4. Ikuti alur pengangkatan menurut PP Nomor 16 Tahun 2026
PP Nomor 16 Tahun 2026 mencabut PP Nomor 43 Tahun 2014 beserta perubahannya, termasuk PP Nomor 11 Tahun 2019. Karena itu, panduan yang hanya menjelaskan persetujuan camat lalu penerbitan keputusan kepala desa tidak lagi menggambarkan alur Pasal 70 secara lengkap.
Tahap | Tindakan yang diatur |
|---|---|
Penjaringan dan seleksi | Kepala desa melaksanakan penjaringan dan penyaringan atau seleksi. |
Konsultasi | Kepala desa berkonsultasi dengan camat atas nama bupati atau wali kota. |
Pengusulan | Kepala desa memakai hasil konsultasi sebagai dasar usulan kepada bupati atau wali kota. |
Persetujuan tertulis | Bupati atau wali kota memberikan persetujuan tertulis. |
Pengangkatan | Kepala desa mengangkat perangkat desa dengan keputusan kepala desa. |
Geser tabel ke samping
Alur ini sejalan dengan perubahan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Desa, yaitu kepala desa mengusulkan pengangkatan perangkat desa kepada bupati atau wali kota. Penjelasan perubahan kewenangan tersebut dapat dibaca dalam perbedaan UU Desa 2014 dan UU Nomor 3 Tahun 2024.
PNS yang akan diangkat menjadi perangkat desa wajib mengundurkan diri sebagai PNS menurut Pasal 71 PP Nomor 16 Tahun 2026. Ketentuan itu berbeda dari masa peralihan bagi perangkat desa yang sudah berstatus PNS. Rincian pengangkatan dan peralihannya tersedia dalam panduan PP Nomor 16 Tahun 2026 tentang perangkat desa.
Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 beserta perubahannya dan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 masih menjadi acuan teknis sampai ada pengganti, tetapi kamu wajib membaca pengumuman panitia untuk memastikan penerapannya setelah PP terbaru.
5. Pastikan lowongan memang terbuka untuk umum
Formasi sekdes tidak selalu diisi melalui pendaftaran masyarakat umum. Perbup Majalengka Nomor 5 Tahun 2022 Pasal 17 memprioritaskan perangkat desa yang sudah ada dan dinilai mampu, termasuk memahami pemerintahan, pembangunan, keuangan desa, dan pemberdayaan.
Apabila tidak ada perangkat yang memenuhi kebutuhan tersebut, pengisian dilakukan melalui penjaringan dan penyaringan. Ketentuan Majalengka ini merupakan contoh aturan daerah, bukan ketentuan nasional untuk semua desa.
Perbup Pemalang Nomor 43 Tahun 2020 juga membolehkan pengisian melalui mutasi, tetapi kamu perlu membaca kembali Perbup tersebut untuk memastikan rincian persyaratan dan pasal yang mengaturnya.
Nama jabatan pun dapat berbeda. Di Sleman, sekdes disebut Carik dan memimpin Sekretariat Kalurahan berdasarkan Perda Sleman Nomor 12 Tahun 2025. Jika sedang membandingkan lowongan, bedakan jabatan sekretariat ini dari formasi kepala dusun sebagai pelaksana kewilayahan.
6. Apa saja materi yang diujikan?
Tidak ada standar materi ujian nasional untuk seleksi sekdes. Pasal 70 PP Nomor 16 Tahun 2026 hanya menyebut penjaringan dan penyaringan atau seleksi, tanpa menetapkan mata ujian nasional.
Jumlah soal, durasi, bobot, ambang kelulusan, dan penggunaan CAT ditentukan daerah, jadi periksa ketentuannya dalam Perbup dan pengumuman panitia di daerah masing-masing.
Pemalang: tertulis, praktik jabatan, dan wawancara
Perbup Pemalang Nomor 43 Tahun 2020 memuat ujian tertulis tentang Pancasila, UUD 1945, Bahasa Indonesia, pengetahuan pemerintahan, dan pengetahuan umum. Ujian dapat memakai CAT, sehingga penggunaan komputer tidak boleh dianggap selalu wajib berdasarkan ketentuan tersebut.
Praktik khusus sekdes mencakup pidato, memimpin rapat, membuat surat dan laporan, mengetik, dan penyuluhan. Wawancaranya mencakup ideologi, wawasan kebangsaan, motivasi, pengetahuan pemerintahan desa, dan rencana kerja.
Majalengka: tertulis dan praktik komputer
Perbup Majalengka Nomor 5 Tahun 2022 Pasal 10 dan Pasal 11 memberi bobot ujian tertulis sebesar 60 persen. Artinya, bagian tertulis memiliki bobot lebih besar daripada praktik komputer, tetapi keduanya tetap diperhitungkan.
Materi tertulis meliputi Pancasila dan UUD 1945, pengetahuan umum, pemerintahan daerah, sistem penyelenggaraan dan administrasi pemerintahan desa, dan pengetahuan khusus jabatan. Pembagian ini tidak dapat langsung diterapkan pada seleksi kabupaten lain.
Sleman: tes dasar sampai praktik komunikasi
Perda Sleman Nomor 12 Tahun 2025 Pasal 32 dan Pasal 33 mengatur ujian bekerja sama dengan perguruan tinggi di DIY. Tahapannya meliputi tes kemampuan dasar berbasis komputer, psikologi, kemampuan bidang, praktik komputer, praktik komunikasi, dan wawancara.
Tes dasar mencakup TIU dan TWK, sedangkan praktik komunikasi meliputi pidato, presentasi, dan memimpin rapat. Istilah TIU dan TWK dalam contoh Sleman tidak berarti semua seleksi perangkat desa memakai pembagian serupa.
Ciamis: periksa kembali rincian komposisinya
Informasi yang merujuk pada Perbup Ciamis Nomor 74 Tahun 2023 menyebut materi Pancasila dan UUD, sosial budaya dan agama, pemerintahan, dan pengetahuan umum, tetapi kamu perlu membaca naskah peraturan dan pengumuman seleksi untuk memastikan rincian komposisinya.
Contoh-contoh tersebut menunjukkan alasan untuk tidak menyalin jadwal belajar dari daerah lain begitu saja. Gunakan pengumuman setempat untuk menentukan bagian yang benar-benar perlu dilatih.
7. Susun latihan berdasarkan pekerjaan sekdes
Mulailah dari aturan tugas jabatan, lalu hubungkan dengan situasi kantor desa. Bahan berikut merupakan dasar belajar berdasarkan pekerjaan sekdes, bukan kisi-kisi resmi seleksi.
Petakan tugas dan pihak yang bertanggung jawab. Baca Pasal 7 Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, lalu bedakan pekerjaan sekdes dengan pekerjaan kaur. Misalnya, pisahkan koordinasi administrasi dari pencatatan kas oleh Kaur Keuangan.
Latih alur keuangan melalui kasus. Gunakan Pasal 5, Pasal 55, dan Pasal 67 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Coba jelaskan siapa yang memverifikasi SPP, menyetujui pembayaran, mencairkan dana, dan memeriksa laporan kas.
Kerjakan contoh administrasi. Misalnya, buat surat undangan rapat dan laporan kegiatan sebagai latihan, lalu periksa susunan dan ketepatan bahasanya. Pelajari pula buku administrasi dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2016, tanpa menganggap peraturan tersebut secara khusus menugaskan sekdes.
Sesuaikan latihan dengan tahapan seleksi. Jika panitia mengumumkan praktik memimpin rapat, latih pembukaan, penyampaian agenda, dan penutupan rapat. Jika ada praktik komputer, ikuti jenis pekerjaan yang disebut dalam pengumuman.
Contoh soal CAT
Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, siapa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD?
A. Kepala desa
B. Sekretaris desa
C. Kaur Keuangan
D. Ketua BPD
Jawabannya B, sekretaris desa. Dasarnya adalah Pasal 1 angka 17 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Kepala desa merupakan PKPKD, sehingga pilihan A keliru karena menyamakan pemegang kekuasaan dengan koordinator pelaksana.
8. Hubungkan materi dengan tanggung jawab jabatan
Calon perangkat desa perlu memahami tugas sekdes karena surat, laporan, perencanaan, dan pengelolaan keuangan melibatkan pembagian pekerjaan. Saat membaca soal kasus, kamu perlu mengenali tindakan yang diminta sebelum menentukan pejabat yang bertanggung jawab.
Sebelum menyusun jadwal belajar, periksa apakah formasi dibuka untuk umum dan catat tahapan seleksinya. Setelah itu, cocokkan materi pengumuman dengan aturan jabatan dan latih bagian yang belum dikuasai, misalnya verifikasi SPP atau penyusunan laporan.
Sudah siap menguji pemahaman tentang tugas dan kewenangan sekretaris desa? Coba simulasi CAT perangkat desa, lalu periksa alasan di balik jawaban yang masih keliru.
Bagikan artikel




