Info seleksi· · 13 menit baca · diperbarui

Formasi Kepala Dusun: Tugas, Syarat, dan Materi Ujian

Kepala dusun termasuk perangkat desa yang paling dekat dengan warga, tetapi tugas dan syaratnya mudah tertukar dengan jabatan lain. Pahami kedudukan, syarat, dan materi seleksinya sebelum kamu menentukan bahan belajar.

Kepala dusun berpeci memegang peta gulung di dekat gapura kayu, di samping tulisan Formasi Kepala Dusun
Di artikel ini · 8 bagian

Mengenal wilayah dan warga dusun memang bekal yang berguna bagi calon kepala dusun, tetapi belum cukup untuk menjawab soal seleksi. Soal bisa menanyakan kepada siapa kepala dusun bertanggung jawab, apa bedanya dengan kepala seksi pemerintahan, atau apakah calon harus sudah lama tinggal di dusun yang dilamar. Pertanyaan seperti ini mudah keliru dijawab jika kamu hanya mengandalkan kebiasaan di desa sendiri.

Aturan yang menjadi rujukan juga sudah berganti. Sejak 27 Maret 2026, peraturan pelaksanaan UU Desa adalah PP Nomor 16 Tahun 2026, yang mencabut PP 43/2014 beserta seluruh perubahannya. Rincian tugas kepala dusun sendiri tidak ada di PP tersebut, melainkan di Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Sementara itu, syarat tambahan dan tata cara ujian ditentukan oleh peraturan di kabupaten masing-masing.

Panduan ini merangkum ketiganya: kedudukan dan tugas kepala dusun, perbedaannya dengan kaur dan kasi, syarat pengangkatan, tahapan seleksi, dan materi yang perlu kamu siapkan.

1. Apa itu kepala dusun dan di mana kedudukannya?

Dusun adalah bagian wilayah desa. Pasal 8 ayat (4) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebut bahwa dalam wilayah desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain sesuai asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat. Karena itu, di beberapa daerah dusun dikenal dengan nama lain, seperti dukuh atau jorong, dan sebutan jabatannya ikut menyesuaikan. Permendagri 84/2015 Pasal 4 ayat (4) menyerahkan penetapan sebutan tersebut kepada peraturan bupati/wali kota.

Dalam susunan pemerintah desa, kepala dusun termasuk perangkat desa. PP 16/2026 Pasal 65 membagi perangkat desa menjadi tiga unsur: sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Kepala dusun berada di unsur kedua. Pasal 67 menyebut pelaksana kewilayahan sebagai unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan.

Ada dua hal dari ketentuan ini yang perlu kamu ingat. Pertama, kepala dusun membantu dan bertanggung jawab kepada kepala desa, bukan kepada sekretaris desa. Pasal 49 ayat (3) UU Desa menyatakan perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa dalam melaksanakan tugasnya. Kedua, jumlah kepala dusun tidak dipatok dalam angka tertentu. Jumlahnya ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa (PP 16/2026 Pasal 67 ayat (2)). Permendagri 84/2015 Pasal 4 ayat (2) menambahkan pertimbangan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, kepadatan penduduk, dan sarana prasarana penunjang tugas.

2. Apa saja tugas kepala dusun?

Permendagri 84/2015 Pasal 10 menyebut kepala kewilayahan atau kepala dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Untuk menjalankan tugas itu, kepala dusun memiliki empat fungsi.

Fungsi menurut Permendagri 84/2015 Pasal 10

Contoh di lapangan

Pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah

Mengetahui warga yang baru datang atau pindah, membantu menjaga keamanan lingkungan, dan menjadi penghubung saat terjadi bencana atau perselisihan antarwarga.

Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya

Memantau pembangunan jalan atau saluran air yang dikerjakan di dusun dan menyampaikan masalah yang ditemukan kepada kepala desa.

Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan untuk meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya

Menggerakkan kerja bakti dan mengajak warga merawat fasilitas umum di dusun.

Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Mendorong warga ikut serta dalam musyawarah dan kegiatan desa.

Geser tabel ke samping

Kolom contoh di atas hanya ilustrasi agar fungsinya lebih mudah dibayangkan. Rincian tugas di desamu bisa lebih lengkap karena Permendagri 84/2015 Pasal 15 meminta bupati/wali kota mengatur lebih lanjut susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa dalam peraturan bupati/wali kota.

Peran kepala dusun juga terlihat dalam perencanaan pembangunan. Permendagri 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 15 ayat (2) menyebut musyawarah dusun sebagai salah satu cara melibatkan masyarakat saat menggali gagasan untuk penyusunan RPJM Desa. Artinya, usulan warga dari tingkat dusun menjadi bahan perencanaan desa.

Namun, tugas tersebut tetap memiliki batas. Kepala dusun membantu kepala desa di wilayahnya, bukan mengambil alih kewenangan kepala desa. Penetapan peraturan di desa merupakan fungsi kepala desa (Permendagri 84/2015 Pasal 6), sedangkan urusan keuangan dan perencanaan anggaran berada di sekretariat desa. Ketika menghadapi soal berbasis kasus, perhatikan apakah tindakan dalam pilihan jawaban memang termasuk fungsi kepala dusun atau sebenarnya milik jabatan lain.

Perlu dicatat, Permendagri 84/2015 disusun untuk melaksanakan PP 43/2014. PP 16/2026 tidak merinci fungsi kepala dusun, dan basis data peraturan.go.id masih mencantumkan status Permendagri 84/2015 sebagai berlaku. Meski begitu, periksa apakah sudah ada peraturan menteri baru yang menyesuaikan dengan PP 16/2026 sebelum ujian.

3. Apa bedanya kepala dusun dengan kaur dan kasi?

Ketiga jabatan ini sama-sama perangkat desa dan sama-sama menerima penghasilan tetap dengan patokan "perangkat desa lainnya". Penjelasan Pasal 90 PP 16/2026 menyebut perangkat desa lainnya meliputi kepala urusan, kepala seksi, dan kepala kewilayahan/kepala dusun. Perbedaannya terletak pada unsur, pihak yang dibantu, dan cakupan kerjanya.

Jabatan

Unsur

Membantu

Cakupan kerja

Jumlah

Kepala urusan (kaur)

Staf sekretariat

Sekretaris desa

Pelayanan administrasi pendukung tugas pemerintahan

Paling banyak 3 (PP 16/2026 Pasal 66)

Kepala seksi (kasi)

Pelaksana teknis

Kepala desa

Tugas operasional sesuai bidangnya

Paling banyak 3 (PP 16/2026 Pasal 68)

Kepala dusun

Pelaksana kewilayahan

Kepala desa

Tugas kepala desa di wilayah dusunnya

Proporsional (PP 16/2026 Pasal 67)

Geser tabel ke samping

Uraian unsur dan pihak yang dibantu di tabel ini merujuk pada Permendagri 84/2015 Pasal 8 sampai Pasal 10. Dari tabel tersebut terlihat bahwa kaur bekerja di bawah koordinasi sekretaris desa, sedangkan kasi dan kepala dusun membantu kepala desa secara langsung.

Cara membedakan kasi pemerintahan dan kepala dusun: lihat cakupan wilayahnya. Kedua jabatan sama-sama memiliki fungsi pembinaan ketenteraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah. Namun, fungsi kasi pemerintahan tidak dibatasi pada wilayah tertentu dan juga mencakup penyusunan rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, serta pendataan dan pengelolaan profil desa (Permendagri 84/2015 Pasal 9). Kepala dusun menjalankan fungsi serupa di wilayah dusunnya dan ditambah tugas mengawasi pembangunan di wilayah tersebut.

Perbedaan ini penting dipahami karena pilihan jawaban bisa memuat fungsi yang mirip. Jika soal menyebut kegiatan di satu dusun tertentu, kemungkinan besar yang dimaksud adalah peran kepala dusun. Jika soal menyebut penyusunan rancangan peraturan desa atau pengelolaan profil desa, jawabannya mengarah ke kasi pemerintahan.

4. Apa syarat menjadi kepala dusun?

Syarat menurut aturan pusat

PP 16/2026 Pasal 69 ayat (1) menyebut perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi syarat berikut:

  1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

  2. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat.

  3. Berusia 20 sampai dengan 42 tahun.

  4. Memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.

Isi pasal ini sama dengan Pasal 50 UU Desa setelah diubah UU Nomor 3 Tahun 2024. Syarat tersebut berlaku untuk semua formasi perangkat desa, termasuk kepala dusun. Aturan pusat tidak membuat syarat khusus yang hanya berlaku bagi kepala dusun.

Untuk kelengkapan berkas, rujukan yang selama ini dipakai adalah Pasal 3 Permendagri 83/2015 sebagaimana diubah Permendagri 67/2017. Daftarnya meliputi KTP atau surat keterangan tanda penduduk, surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta menjaga keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, ijazah dari tingkat dasar sampai terakhir yang dilegalisasi, akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir, surat keterangan berbadan sehat, dan surat permohonan menjadi perangkat desa. Panitia di daerahmu bisa meminta dokumen tambahan, jadi tetap ikuti daftar dalam pengumuman resmi.

Apakah calon harus tinggal di dusun yang dilamar?

Di tingkat pusat, jawabannya tidak. Syarat terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa paling kurang satu tahun sebelum pendaftaran pernah tercantum dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c UU Desa. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 128/PUU-XIII/2015, yang diucapkan pada 23 Agustus 2016, menyatakan ketentuan itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Permendagri 67/2017 kemudian menghapus syarat yang sama dari Permendagri 83/2015, dan PP 16/2026 juga tidak mencantumkannya.

Meski begitu, persoalannya tidak berhenti di situ. Syarat lain dalam perda harus memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat (PP 16/2026 Pasal 69 ayat (2)). Sejumlah kabupaten memakai ruang ini untuk mengatur tempat tinggal kepala dusun. Ada yang meminta calon tinggal di dusun bersangkutan, ada pula yang membolehkan calon dari dusun lain tetapi mewajibkannya pindah ke dusun itu setelah diangkat. Ketentuan seperti ini masuk akal karena kepala dusun bertugas di wilayah tertentu.

Jadi, sebelum mendaftar, baca perda dan peraturan bupati tentang perangkat desa di kabupatenmu. Perhatikan juga apakah aturan daerah tersebut sudah disesuaikan dengan PP 16/2026 atau masih memakai rujukan PP 43/2014.

Bagaimana jika kamu berstatus PNS?

PP 16/2026 Pasal 71 mewajibkan PNS yang akan diangkat menjadi perangkat desa untuk mengundurkan diri sebagai PNS. Ketentuan ini berbeda dari aturan lama yang membolehkan PNS dibebaskan sementara dari jabatannya. Penjelasan lengkapnya ada di artikel PP 16 Tahun 2026 tentang perangkat desa.

5. Bagaimana tahapan pengangkatan kepala dusun?

Tata cara pengangkatan kepala dusun sama dengan perangkat desa lainnya. PP 16/2026 Pasal 70 ayat (1) mengaturnya dalam lima langkah.

  1. Kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa.

  2. Kepala desa berkonsultasi dengan camat atas nama bupati/wali kota mengenai pengangkatan tersebut.

  3. Hasil konsultasi menjadi dasar kepala desa mengusulkan pengangkatan kepada bupati/wali kota.

  4. Bupati/wali kota memberikan persetujuan tertulis kepada kepala desa.

  5. Berdasarkan persetujuan tertulis itu, kepala desa mengangkat perangkat desa dengan keputusan kepala desa.

Jadi, yang mengangkat kepala dusun adalah kepala desa, bukan camat dan bukan bupati. Camat berperan sebagai tempat konsultasi, sedangkan bupati/wali kota memberikan persetujuan tertulis. Jika tata cara ini dilanggar, Pasal 70 ayat (2) menyatakan keputusan kepala desa tersebut dicabut oleh bupati/wali kota dan kepala desa diberikan sanksi.

Langkah pertama, yaitu penjaringan dan penyaringan, memuat rincian paling banyak. PP tidak merincinya, sehingga pembentukan panitia, jadwal pendaftaran, seleksi berkas, bentuk ujian, sampai cara menentukan peringkat diatur oleh perda, peraturan bupati, dan tata tertib panitia. Di sejumlah daerah, hasil ujian juga ditambah nilai penghargaan atas jenjang pendidikan atau pengabdian di desa. Karena itu, dua desa di kabupaten berbeda bisa memiliki tahapan yang tidak sama.

Perhatikan juga bahwa tidak setiap kekosongan jabatan diisi melalui seleksi terbuka. Pasal 7 ayat (4) Permendagri 83/2015 sebagaimana diubah Permendagri 67/2017 menyebut pengisian jabatan yang kosong dapat dilakukan melalui mutasi jabatan antarperangkat desa atau melalui penjaringan dan penyaringan. Pastikan pengumuman yang kamu baca memang membuka pendaftaran untuk umum.

Setelah diangkat, kepala dusun tidak memiliki masa jabatan berperiode seperti kepala desa. Perangkat desa bekerja sampai salah satu alasan berhenti dalam PP 16/2026 Pasal 72 terpenuhi, misalnya usia telah genap 60 tahun.

6. Materi apa yang diujikan dalam seleksi kepala dusun?

Tidak ada standar materi ujian perangkat desa yang berlaku secara nasional. PP 16/2026 hanya menyebut penjaringan dan penyaringan atau seleksi, sementara bentuk ujian, jumlah soal, dan bobot nilai ditetapkan oleh daerah dan panitia. Peraturan bupati di beberapa kabupaten, misalnya, membagi seleksi menjadi ujian tertulis, praktik komputer, dan wawancara dengan bobot nilai yang berbeda-beda. Ada yang menetapkan ujian tertulis dengan materi setingkat SMA, seperti Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, dan pengetahuan umum. Ada pula yang memasukkan UU Desa dan peraturan pelaksanaannya.

Cerita peserta juga memperlihatkan keragaman itu. Seorang peserta seleksi kepala dusun di Jawa Timur menceritakan bahwa soal yang ia hadapi mencakup agama, seperti salat Jumat, salat jenazah, Wali Songo, dan Al-Qur'an, kemudian bahasa Indonesia tentang kata baku dan unsur kalimat, serta sejarah kabupaten. Menurutnya, soal tentang kepala dusun dan UU Desa justru hanya sedikit, sedangkan bagian yang paling berat adalah tes komputer. Cerita ini berasal dari satu peserta di satu daerah, sehingga tidak bisa dijadikan patokan umum. Namun, cerita tersebut menunjukkan bahwa materi seleksi kepala dusun tidak selalu berfokus pada tugas jabatan.

Dengan kondisi seperti itu, susun bahan belajar berdasarkan kelompok materi yang umum dipakai, lalu sesuaikan dengan pengumuman panitia.

Kelompok materi

Contoh topik

Mengapa perlu disiapkan

Pancasila dan wawasan kebangsaan

Nilai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika

Termasuk materi ujian tertulis setingkat SMA di sejumlah daerah.

Bahasa Indonesia

Kata baku, kalimat efektif, unsur kalimat

Termasuk mata ujian di sejumlah daerah dan berguna saat menyusun surat atau laporan.

Penalaran dan matematika dasar

Hitungan sederhana, deret, logika

Beberapa daerah memasukkannya sebagai mata ujian tersendiri.

Pengetahuan umum dan muatan lokal

Sejarah kabupaten, profil desa, tokoh daerah

Soal muatan lokal tidak bisa dipelajari dari aturan nasional.

Pemerintahan desa

UU Desa, PP 16/2026, susunan perangkat desa, larangan perangkat desa

Dasar untuk soal tentang kedudukan dan kewenangan jabatan.

Tugas kewilayahan

Fungsi kepala dusun, perbedaannya dengan kasi pemerintahan, musyawarah dusun, mobilitas penduduk

Bahan soal kasus dan pertanyaan wawancara tentang pekerjaan sehari-hari.

Agama

Ibadah dan pengetahuan agama dasar

Diujikan di sebagian daerah, sesuaikan dengan pengumuman panitia.

Praktik komputer

Mengetik surat, mengolah tabel data

Di beberapa daerah menjadi tahap tersendiri dengan bobot nilai sendiri.

Wawancara

Alasan melamar, pemahaman tugas, cara menangani keluhan warga

Menilai apakah kamu memahami pekerjaan kepala dusun.

Geser tabel ke samping

Urutan prioritasnya bergantung pada informasi yang tersedia. Jika panitia sudah mengumumkan kisi-kisi atau mata ujian, ikuti daftar itu. Jika belum, mulailah dari kelompok yang paling umum, seperti Pancasila, bahasa Indonesia, dan pemerintahan desa, lalu tambahkan muatan lokal dan praktik komputer. Untuk pemerintahan desa, pastikan kamu belajar dari PP 16/2026, bukan dari ringkasan lama yang masih memakai PP 43/2014.

7. Contoh soal CAT

Pemerintah desa sedang membangun jalan rabat beton di salah satu dusun. Menurut Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, peran kepala dusun yang paling tepat dalam kegiatan tersebut adalah ....

A. menetapkan pelaksana kegiatan pembangunan jalan

B. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya

C. membayarkan upah pekerja dari kas desa

D. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa untuk kegiatan tersebut

Jawaban: B. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

Fungsi ini tercantum dalam Permendagri 84/2015 Pasal 10 sebagai salah satu fungsi kepala dusun. Pilihan A tidak tepat karena kepala dusun membantu kepala desa di wilayahnya, sedangkan keputusan pelaksanaan kegiatan desa berada di tangan kepala desa. Pilihan C termasuk urusan keuangan yang berada di sekretariat desa, sedangkan pilihan D merupakan urusan perencanaan yang menurut Pasal 7 dan Pasal 8 dijalankan oleh sekretaris desa bersama kepala urusan perencanaan.

Soal seperti ini menguji pembagian tugas, bukan hafalan pasal. Ketiga pengecoh terdengar berkaitan dengan pembangunan jalan, tetapi hanya satu yang merupakan fungsi kepala dusun.

8. Mengapa calon kepala dusun perlu memahami semua ini?

Kepala dusun termasuk perangkat desa yang paling sering ditemui warga. Ketika ada warga pindah, pembangunan di lingkungan, atau perselisihan antartetangga, kepala dusun sering menjadi orang pertama yang dihubungi. Karena itu, seleksi, terutama wawancara, menjadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa kamu memahami batas peran tersebut: bekerja di wilayah dusun, membantu kepala desa, dan menyampaikan urusan yang bukan kewenangannya kepada pihak yang tepat.

Bagi persiapan seleksi, pemahaman ini membantu di tiga tempat sekaligus. Kamu lebih mudah menjawab soal tentang kedudukan perangkat desa, lebih yakin saat memeriksa syarat pendaftaran, dan lebih siap ketika wawancara menanyakan tugas sehari-hari. Selebihnya, cocokkan persiapanmu dengan perda, peraturan bupati, dan pengumuman panitia di kabupatenmu karena ketentuan teknis seleksi berbeda di setiap daerah.

Sudah tahu materi apa saja yang perlu kamu kuasai untuk formasi kepala dusun? Uji pemahamanmu dengan soal berbatas waktu melalui simulasi CAT Perangkat Desa.

Bagikan artikel

Komentar

Memuat komentar…
Lihat semua artikel

Siap ikut seleksi? Mulai latihan hari ini.

Coba simulasi tanpa akun