Di artikel ini · 5 bagian
Kaur Tata Usaha dan Umum tidak hanya menangani surat masuk dan keluar. Bidang kerjanya juga mencakup arsip, administrasi perangkat desa, penyiapan rapat, prasarana kantor, hingga pengadministrasian aset.
Karena itu, persiapan formasi ini perlu menghubungkan aturan dengan pekerjaan sehari-hari. Namun, materi berikut merupakan panduan belajar, bukan kisi-kisi resmi. Bentuk ujian, bobot, dan cakupan materi tetap mengikuti Perbup serta pengumuman panitia.
1. Kedudukan dan Tugas Kaur Tata Usaha dan Umum
Menurut PP 16/2026 Pasal 65, perangkat desa merupakan unsur pembantu kepala desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Kaur berada di sekretariat desa, bukan pelaksana kewilayahan seperti kepala dusun.
Sekretariat dipimpin sekretaris desa dan dibantu paling banyak tiga kepala urusan. Berdasarkan Permendagri 84/2015 Pasal 8, kaur merupakan unsur staf sekretariat yang membantu sekdes dalam pelayanan administrasi pendukung pemerintahan.
Jabatan | Fokus tugas |
|---|---|
Kaur Tata Usaha dan Umum | Ketatausahaan, administrasi perangkat, prasarana kantor, rapat, aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. |
Kaur Keuangan | Administrasi keuangan, sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi, serta administrasi penghasilan. |
Kaur Perencanaan | Penyusunan rencana APB Desa, inventarisasi data pembangunan, monitoring, evaluasi, dan laporan. |
Geser tabel ke samping
Untuk memudahkan belajar, fungsi Kaur TU dan Umum dapat dikelompokkan menjadi ketatausahaan, yaitu tata naskah, surat-menyurat, arsip, dan ekspedisi, serta urusan umum, yang mencakup kebutuhan administrasi dan dukungan kantor. Pengelompokan ini merupakan cara membaca fungsi dalam pasal, bukan pembagian jabatan baru.
Nama lowongan juga perlu diperhatikan. Permendagri 84/2015 mengenal susunan paling sedikit dua urusan, sehingga lowongan bisa bernama "Kaur Umum dan Perencanaan". Uraian tugas rincinya mengikuti Peraturan Bupati/Wali Kota.
PP 16/2026 menyerahkan rincian tugas kaur kepada peraturan menteri dalam negeri. Permendagri 84/2015 masih berstatus berlaku di peraturan.go.id dan menjadi dasar rinci yang masih dipakai. Namun, status hukumnya setelah PP 43/2014 dicabut oleh PP 16/2026 belum dapat dipastikan, dan Permendagri penggantinya belum ditemukan. Periksa teks resmi aturan turunan terbaru dan pengumuman panitia. UU 3/2024 sendiri tidak mengubah tugas kaur.
2. Syarat Calon dan Ketentuan Seleksi
PP 16/2026 Pasal 69 ayat (1) menetapkan persyaratan berikut.
Warga desa.
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Berpendidikan paling rendah SMU atau sederajat.
Berusia 20 sampai 42 tahun.
Memenuhi syarat lain dalam Perda kabupaten/kota dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya.
Tidak ada syarat khusus nasional untuk jabatan Kaur TU dan Umum. Kemampuan komputer, pengalaman, atau ketentuan domisili tambahan perlu diperiksa pada aturan daerah dan pengumuman. PP tersebut juga tidak menetapkan apakah usia dihitung saat mendaftar atau diangkat.
Berkas seperti KTP, pernyataan bertakwa bermeterai, pernyataan setia kepada Pancasila dan UUD, ijazah dilegalisasi, akta kelahiran, surat sehat, serta surat permohonan merujuk Permendagri 83/2015 jo. 67/2017 Pasal 3. Namun, keberlakuan aturan berkas tersebut setelah PP 16/2026 masih perlu diperiksa dalam teks resmi. Gunakan daftar berkas dalam pengumuman panitia.
PNS yang akan diangkat wajib mengundurkan diri. Pengangkatan melalui seleksi oleh kepala desa, konsultasi kepada camat atas nama bupati, usulan kepada bupati, persetujuan tertulis bupati, lalu keputusan kepala desa. Pelajari rinciannya melalui artikel PP 16 Tahun 2026.
3. Materi Khas yang Perlu Dipelajari
Ketatausahaan dan buku administrasi umum
Permendagri 47/2016 membagi administrasi pemerintahan desa menjadi administrasi umum, penduduk, keuangan, pembangunan, dan lainnya. Untuk formasi ini, mulailah dari sembilan buku administrasi umum.
Buku administrasi umum | Buku administrasi umum |
|---|---|
Peraturan di Desa | Keputusan Kepala Desa |
Inventaris dan Kekayaan Desa | Aparat Pemerintah Desa |
Tanah Kas Desa | Tanah di Desa |
Agenda | Ekspedisi |
Lembaran Desa dan Berita Desa | - |
Geser tabel ke samping
Jangan hanya menghafal nama buku. Latih kemampuan membedakan kebutuhan pencatatan surat, perangkat desa, dan kekayaan desa berdasarkan peraturan serta lampirannya.
Permendagri 47/2016 tidak menyebut jabatan pengisi setiap buku. Hubungan buku agenda, ekspedisi, dan inventaris dengan Kaur TU merupakan penalaran dari fungsi ketatausahaan dalam Permendagri 84/2015. Pembagian resminya tetap mengikuti Perbup, sehingga jangan menganggap seluruh buku otomatis menjadi tanggung jawab jabatan ini.
Tata naskah dinas dan persuratan
Pelajari tata naskah, administrasi surat-menyurat, ekspedisi, dan hubungan penomoran surat dengan klasifikasi arsip. Materi ini perlu dipahami bersama aturan daerah, bukan sekadar meniru bentuk surat yang ditemukan di internet.
Permendagri 1/2023 mengatur tata naskah dinas pemerintah daerah, bukan desa secara langsung. Permendagri 83/2022 mengatur kode klasifikasi arsip dalam lingkup Kemendagri dan pemerintah daerah. Kodenya berupa angka dan digunakan antara lain untuk penomoran surat, pemberkasan, penataan, serta penemuan kembali arsip. Periksa teks resmi Perbup untuk memastikan penerapan kode klasifikasi arsip tersebut pada penomoran surat desa.
Sebagai contoh satu daerah, Perbup Pasuruan 22/2025 mengatur kertas A4 HVS 70 gram serta huruf Bookman Old Style 12 atau Arial 12. Ketentuan tersebut tidak boleh dianggap berlaku untuk semua desa. Jika seleksi memuat praktik surat, gunakan panduan praktik Word surat dinas sambil mencocokkan format yang diminta panitia.
Kearsipan dan batas pemusnahan arsip
Menurut UU 43/2009, arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media. Artinya, materi kearsipan tidak terbatas pada berkas kertas.
Istilah | Pembeda utama |
|---|---|
Arsip dinamis | Digunakan langsung dan disimpan selama jangka waktu tertentu. |
Arsip vital | Menjadi syarat dasar kelangsungan operasional, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan. |
Arsip aktif | Frekuensi penggunaannya tinggi atau terus-menerus. |
Arsip inaktif | Frekuensi penggunaannya telah menurun. |
Arsip statis | Bernilai guna kesejarahan, habis retensi, dan berketerangan dipermanenkan. |
Geser tabel ke samping
Jarang digunakan tidak berarti boleh dimusnahkan. Penyusutan mencakup pemindahan arsip inaktif, pemusnahan arsip tanpa nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan.
Pelajari pula jadwal retensi arsip atau JRA, yang sekurang-kurangnya memuat jangka simpan, jenis arsip, dan rekomendasi dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan. Pasal 51 ayat (1) mensyaratkan arsip yang dimusnahkan tidak memiliki nilai guna, habis retensi, dan berketerangan dimusnahkan menurut JRA.
Definisi tersebut dapat dipelajari untuk ujian. Namun, jangan menyimpulkan bahwa kewajiban memiliki JRA dalam UU ini ditujukan langsung kepada desa, karena ketentuan tersebut menyebut lembaga dan instansi tertentu, bukan desa secara langsung.
Aset dan inventarisasi
Dalam pengelolaan aset, bedakan penatausahaan, inventarisasi, dan kodefikasi. Penatausahaan mencakup pembukuan, inventarisasi, serta pelaporan. Inventarisasi merupakan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan, sedangkan kodefikasi berarti pemberian kode barang.
Permendagri 1/2016 sebagaimana diubah dengan Permendagri 3/2024 menempatkan kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset. Sebagian kewenangan dapat dikuasakan kepada sekdes sebagai pembantu pengelola dan unsur perangkat desa dari kepala urusan sebagai petugas/pengurus aset.
Pasal tersebut tidak menyebut urusan tertentu. Meski pengadministrasian aset dan inventarisasi termasuk fungsi Kaur TU dan Umum, petugas aset tidak otomatis dijabat Kaur TU. Tugas petugas aset mencakup pengajuan kebutuhan dan penetapan penggunaan, inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, serta laporan.
PP 16/2026 mengatur pemberian kode barang dan penatausahaan melalui aplikasi pengelolaan aset desa. Aset dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan. Status penggunaannya ditetapkan setiap tahun dengan keputusan kepala desa. Periksa teks resmi aturan aset desa setelah perubahan untuk memastikan frekuensi inventarisasi dan periode laporannya.
Peran sebagai pelaksana kegiatan anggaran
Kaur TU dan Umum tidak lepas dari pengelolaan keuangan. Permendagri 20/2018 Pasal 6 menyebut Kaur TU dan Umum serta Kaur Perencanaan sebagai kaur yang bertugas menjadi pelaksana kegiatan anggaran.
Tugasnya mencakup tindakan yang mengakibatkan pengeluaran sesuai bidangnya, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan, penyusunan DPA, DPPA, DPAL, penandatanganan perjanjian dengan penyedia, serta laporan pelaksanaan kegiatan. Pembagian tugas pelaksana kegiatan ditetapkan dalam RKP Desa.
Karena itu, pelajari perbedaan pelaksanaan kegiatan dengan fungsi kebendaharaan Kaur Keuangan. Ketika soal menyebut pengeluaran, perhatikan tindakan yang ditanyakan sebelum menentukan pejabatnya.
4. Contoh Soal CAT
Sekumpulan arsip kegiatan sudah jarang digunakan. Arsip tersebut dipindahkan dari unit pengolah ke unit kearsipan, bukan dimusnahkan. Menurut UU 43/2009, tindakan ini termasuk apa?
A. Penciptaan arsip
B. Penyusutan melalui pemindahan arsip inaktif
C. Penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan
D. Pemusnahan arsip tanpa nilai guna
Kunci jawaban: B.
Pasal 1 angka 23 memasukkan pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan sebagai bentuk penyusutan. Kata penentunya adalah frekuensi penggunaan yang menurun dan tindakan pemindahan, bukan pemusnahan.
5. Cara Belajar Sesuai Kebutuhan Formasi
Mulailah dari pengumuman seleksi agar kamu mengetahui materi dan bentuk ujian yang benar-benar dipersyaratkan. Perbup Klaten 30/2022, misalnya, mewajibkan praktik Word, Excel, dan PowerPoint. Ketentuan satu daerah ini tidak berlaku otomatis di daerah lain.
Setelah itu, lakukan langkah berikut.
Buat catatan tugas dan batas kewenangan. Pisahkan fungsi kaur, petugas aset, dan pelaksana kegiatan anggaran agar tidak tertukar saat membaca kasus.
Hubungkan istilah dengan pekerjaan. Gunakan contoh pencatatan surat undangan, inventaris kantor, perjalanan dinas, perawatan kantor, atau pengadaan ATK untuk memahami materi.
Latih praktik sesuai pengumuman. Untuk latihan pengolahan data inventaris, pelajari rumus Excel yang relevan dengan kebutuhan tugas.
Evaluasi alasan jawaban salah. Bedakan kesalahan hafalan istilah, pembacaan kasus, dan pemahaman kewenangan sebelum mengulang materi.
Materi umum seperti Pancasila, UUD, Bahasa Indonesia, TIU, regulasi desa, komputer, dan wawancara tetap perlu diperiksa sesuai ketentuan panitia. Untuk regulasi, pelajari perbedaan UU Desa 2014 dan UU 3/2024, lalu pisahkan perubahan undang-undang dari aturan rinci tugas kaur.
Persiapan formasi ini sebaiknya berangkat dari tugas yang akan dijalankan, kemudian disesuaikan dengan kisi-kisi daerah. Gunakan aturan resmi untuk memastikan rincian yang belum jelas.
Ingin menguji pemahaman sebelum mengikuti seleksi? Kamu bisa mencoba simulasi CAT Perangkat Desa lalu mempelajari kembali materi yang masih sering keliru.
Bagikan artikel




