Info desa· · 12 menit baca · diperbarui

Cara Mengaktifkan BPJS PBI Nonaktif untuk Warga Desil 1-5

Kartu BPJS PBI warga yang tiba-tiba nonaktif sering berakhir di meja kantor desa. Kamu perlu tahu cara mengaktifkannya kembali, berkas apa yang dibuat, dan ke mana dibawa.

HP dengan ikon perisai centang hijau dan sebuah kartu di atas meja, di samping tulisan Aktifkan BPJS PBI yang Nonaktif
Di artikel ini · 9 bagian

Seorang warga datang ke kantor desa membawa surat rujukan dari puskesmas. Ia harus segera berobat ke rumah sakit, tetapi kartu BPJS Kesehatan yang selama ini gratis ternyata berstatus nonaktif. Pertanyaannya biasanya sama: surat apa yang harus dibuat desa, dan berkasnya dibawa ke mana?

Jawabannya bergantung pada satu hal yang sering terlewat, yaitu siapa yang selama ini membayar iuran warga tersebut. Kepesertaan yang iurannya ditanggung pemerintah pusat diurus melalui dinas sosial, sedangkan kepesertaan yang ditanggung pemerintah daerah umumnya diurus melalui dinas kesehatan. Jika pintunya keliru, warga bisa bolak-balik membawa berkas yang sama.

Panduan ini menjelaskan asal-usul BPJS Kesehatan, jenis kepesertaannya, cara mengecek status dan sumber dananya, lalu dua jalur pengajuan PBI yang lazim ditemui di daerah. Aturan teknisnya berubah cukup sering dan berbeda antarkabupaten/kota, jadi bagian yang bergantung pada kebijakan daerah disebut terang-terangan sebagai praktik daerah.

Singkatnya, BPJS PBI adalah kepesertaan BPJS Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayar pemerintah. Sasarannya keluarga desil 1 sampai 5 di DTSEN. Jika kepesertaannya dihapus padahal warga masih membutuhkan layanan kesehatan, pengaktifan kembali bisa diajukan paling lama enam bulan sejak dihapus.

1. Apa itu BPJS Kesehatan dan dari mana asalnya?

BPJS adalah singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dasarnya ada pada dua undang-undang. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) disahkan Presiden Megawati Soekarnoputri pada 19 Oktober 2004. Undang-undang ini meletakkan kerangka jaminan sosial bagi seluruh rakyat, termasuk kewajiban pemerintah mendaftarkan fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai penerima bantuan iuran.

Badan pelaksananya baru dibentuk lewat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, yang disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 25 November 2011. Undang-undang ini membentuk dua badan, yaitu BPJS Kesehatan untuk program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian. Pasal 60 menetapkan bahwa BPJS Kesehatan mulai beroperasi pada 1 Januari 2014.

Banyak orang mengira BPJS Kesehatan adalah kelanjutan Jamsostek. Anggapan ini wajar karena namanya sama-sama berawalan "jaminan sosial", tetapi kurang tepat. PT Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan justru berasal dari PT Askes, yang dibubarkan tanpa likuidasi saat BPJS Kesehatan beroperasi, dan sekaligus mengambil alih program Jamkesmas yang sebelumnya dijalankan Kementerian Kesehatan.

Lembaga atau program lama

Setelah 1 Januari 2014

PT Askes (Persero)

Menjadi BPJS Kesehatan

Jamkesmas (Kementerian Kesehatan)

Tidak lagi diselenggarakan Kemenkes, pesertanya masuk program JKN di BPJS Kesehatan

PT Jamsostek (Persero)

Menjadi BPJS Ketenagakerjaan, program pemeliharaan kesehatannya beralih ke BPJS Kesehatan

Geser tabel ke samping

Perbedaan ini terlihat sepele, tetapi berguna saat menjelaskan kepada warga. Kartu BPJS Ketenagakerjaan dari tempat kerja bukan kartu untuk berobat sehari-hari di puskesmas atau rumah sakit. Untuk itu, yang dipakai adalah kepesertaan BPJS Kesehatan.

2. Jenis kepesertaan BPJS Kesehatan

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang sudah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2024, membagi peserta menjadi dua kelompok besar: penerima bantuan iuran (PBI) dan bukan PBI. Yang membedakan keduanya adalah siapa yang membayar iuran setiap bulan.

Kelompok

Siapa pesertanya

Siapa yang membayar iuran

PBI Jaminan Kesehatan

Fakir miskin dan orang tidak mampu yang ditetapkan Menteri Sosial

Pemerintah pusat

Penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah

Warga yang didaftarkan oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota

Pemerintah daerah

Pekerja Penerima Upah (PPU)

Pegawai pemerintah, karyawan swasta, termasuk kepala desa dan perangkat desa

Pemberi kerja dan pekerja

Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP)

Pedagang, petani, pekerja lepas, dan kelompok lain yang mendaftar sendiri

Peserta sendiri

Geser tabel ke samping

Kelompok terakhir inilah yang di masyarakat biasa disebut BPJS mandiri. Sementara itu, kepesertaan yang iurannya ditanggung pemerintah, baik pusat maupun daerah, sering disebut BPJS gratis atau KIS. Sebutan sehari-hari ini tidak salah, tetapi kurang membantu ketika warga perlu mengurus berkas, karena yang menentukan pintu pengajuan adalah sumber pembiayaannya.

3. PBI APBN dan PBI APBD: apa bedanya?

PBI APBN adalah kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan yang ditetapkan Menteri Sosial dan iurannya dibayar pemerintah pusat. Datanya bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), basis data yang dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Kemensos menyatakan sasaran PBI JK adalah keluarga pada desil 1 sampai 5, dan Humas BPJS Kesehatan menegaskan kriteria yang sama pada Oktober 2026. Desil dihitung Badan Pusat Statistik dari berbagai variabel sosial ekonomi, bukan ditentukan desa.

PBI APBD adalah sebutan lapangan untuk warga yang didaftarkan pemerintah daerah dan iurannya dibayar dari APBD. Dasarnya ada pada Pasal 12 Perpres 82/2018. Sejak perubahan lewat Perpres Nomor 64 Tahun 2020, warga yang didaftarkan pemda tetapi tidak memenuhi kriteria fakir miskin tercatat sebagai peserta PBPU atau BP kelas III yang iurannya ditanggung pemda. Karena itu, dalam laporan resmi segmen ini sering disebut PBPU Pemda. Program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) yang dulu berdiri sendiri di banyak daerah kini beralih ke skema ini, meski bentuknya berbeda-beda. Tanyakan ke dinas kesehatan setempat bagaimana aturan di daerahmu.

Aspek

PBI APBN

PBI APBD (didaftarkan pemda)

Dasar data

DTSEN, sasaran desil 1 sampai 5

Kriteria yang ditetapkan pemda masing-masing

Yang menetapkan

Menteri Sosial, setiap bulan

Pemerintah daerah sesuai kuota anggarannya

Jalur usulan

Desa/kelurahan atau dinas sosial melalui aplikasi Kemensos (SIKS-NG)

Dinas kesehatan kabupaten/kota (DKK) di banyak daerah

Aturan pokok

Permensos Nomor 3 Tahun 2026

Peraturan kepala daerah setempat

Geser tabel ke samping

Cara membedakan keduanya: tanyakan siapa yang mendaftarkan. Jika warga ditetapkan Kemensos berdasarkan DTSEN, ia peserta PBI APBN. Jika ia didaftarkan pemda, misalnya karena butuh berobat segera dan tidak punya jaminan, ia peserta yang dibiayai APBD.

Perlu dicatat, pemda juga ikut membayar sebagian iuran PBI APBN sesuai kapasitas fiskalnya. Jadi label APBN dan APBD lebih tepat dibaca sebagai penanda siapa yang mendaftarkan dan bertanggung jawab atas kepesertaan, bukan semata-mata asal uangnya.

4. Cara mengecek status dan sumber dana kepesertaan

Sebelum menyiapkan berkas apa pun, pastikan dulu status kepesertaan warga. Ada kemungkinan kartunya masih aktif dan masalahnya ada di tempat lain, misalnya fasilitas kesehatan tingkat pertama yang belum sesuai.

Lewat WhatsApp PANDAWA

PANDAWA (Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp) adalah kanal resmi BPJS Kesehatan di nomor 08118165165. Kirim pesan ke nomor tersebut, pilih menu pengecekan status, lalu siapkan NIK atau nomor kartu serta tanggal lahir peserta sesuai permintaan sistem. Simpan nomor ini dengan nama yang jelas di ponsel kantor desa agar tidak tertukar dengan nomor tiruan.

Lewat aplikasi Mobile JKN

Unduh Mobile JKN dari toko aplikasi resmi, masuk menggunakan data peserta, lalu buka menu informasi peserta. Halaman ini menampilkan status aktif atau nonaktif, jenis kepesertaan, dan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Periksa juga anggota keluarga lain dalam satu KK, karena dalam satu keluarga bisa saja ada anggota yang segmennya berbeda.

Lewat Cek Bansos untuk melihat desil

Desil tidak berasal dari data BPJS Kesehatan, melainkan dari DTSEN. Untuk melihatnya, gunakan laman cekbansos.kemensos.go.id dengan NIK warga. Hasilnya bersumber dari DTSEN dan dapat memuat keterangan desil. Informasi ini penting untuk menentukan apakah warga bisa diusulkan lewat jalur APBN.

Membaca hasil cek

Perhatikan keterangan jenis kepesertaan pada hasil cek. Peserta yang dibiayai pusat umumnya tercatat sebagai PBI atau PBI APBN, sedangkan peserta yang didaftarkan pemda tercatat dengan keterangan Pemda, misalnya PBPU Pemda atau PBI APBD. Istilah persisnya bisa berbeda di tampilan Mobile JKN dan balasan PANDAWA, jadi bacalah keterangan jenis kepesertaan pada hasil cek dan tanyakan ke BPJS Kesehatan bila ragu. Jika status PBI JK warga juga muncul di Cek Bansos, itu bisa menjadi petunjuk tambahan bahwa kepesertaannya ditetapkan Kemensos, tetapi jangan dijadikan satu-satunya patokan.

Jika keterangannya membingungkan, tanyakan langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan atau dinas sosial setempat. Jangan menebak jalur hanya dari tulisan di kartu fisik. Kartu menunjukkan bahwa seseorang pernah terdaftar, tetapi status terbarunya hanya bisa dipastikan lewat pengecekan.

5. Jalur APBN untuk warga desil 1 sampai 5

Jalur ini berlaku bagi warga yang tercatat di DTSEN pada desil 1 sampai 5. Ada dua situasi yang perlu dibedakan karena prosedurnya tidak sama.

Warga belum pernah menjadi peserta PBI

Usulan peserta baru diajukan desa/kelurahan atau dinas sosial melalui aplikasi Kemensos. Dinas sosial memeriksa dan mengesahkan usulan, lalu Menteri Sosial menetapkannya setiap bulan. Usulan hanya bisa dikirim pada periode pengusulan yang diumumkan, dan penambahannya bergantung pada kuota nasional. Cara kerja aplikasi dan jadwalnya sudah dibahas dalam panduan SIKS-NG Desa di situs ini, sehingga tidak diulang di sini.

Cara mengaktifkan kembali BPJS PBI yang nonaktif

Situasi ini yang paling sering membuat warga panik. Permensos Nomor 3 Tahun 2026 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, yang berlaku sejak 22 Januari 2026 dan menggantikan Permensos Nomor 21 Tahun 2019, menyediakan mekanisme pengaktifan kembali atau reaktivasi.

Menurut Pasal 20, peserta yang kepesertaannya dihapus tetapi masih layak membutuhkan layanan kesehatan melapor ke kantor desa/kelurahan atau dinas sosial. Ia membawa surat keterangan layak membutuhkan layanan kesehatan dari fasilitas kesehatan. Dinas sosial lalu menerbitkan surat keterangan pengaktifan kembali, dan BPJS Kesehatan memproses pengaktifannya. Peserta yang sudah aktif kembali dapat langsung menerima layanan.

Di lapangan, berkas yang diminta biasanya lebih banyak daripada yang tertulis di Permensos. Praktik yang umum di banyak daerah adalah sebagai berikut. Susunan berkas berbeda antarkabupaten/kota, jadi pastikan dulu ke dinas setempat sebelum berkas dicetak.

  1. Fotokopi KTP-el dan KK warga.

  2. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa yang diketahui camat.

  3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari desa, ditandatangani kepala desa di atas meterai Rp10.000.

  4. Surat keterangan dari dokter atau fasilitas kesehatan yang menyatakan diagnosis dan kebutuhan layanan kesehatan warga. Inilah dokumen yang dalam Permensos disebut surat keterangan layak membutuhkan layanan kesehatan.

Berkas diserahkan ke dinas sosial kabupaten/kota. Di sejumlah daerah, loket dinas sosial tersedia di Mal Pelayanan Publik (MPP), sehingga warga tidak perlu datang ke kantor dinas. Tanyakan dulu ke dinas sosial setempat apakah loket itu ada di daerahmu.

SPTJM perlu mendapat perhatian khusus. Dengan menandatanganinya, kepala desa menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran keterangan bahwa warga tersebut memang tidak mampu. Karena itu, perangkat desa yang menyiapkan berkas sebaiknya memeriksa kondisi warga dan kecocokan data KTP serta KK sebelum surat diajukan untuk ditandatangani.

Batas reaktivasi yang perlu disampaikan kepada warga

Reaktivasi bukan pintu yang selalu terbuka. Pasal 21 Permensos 3/2026 memuat beberapa batasan.

  • Reaktivasi hanya bisa dilakukan paling lama enam bulan sejak kepesertaan dihapus.

  • Setelah aktif kembali, peserta wajib memperbaiki datanya melalui desa/kelurahan atau dinas sosial paling lambat dalam dua kali periode pemutakhiran DTSEN. Jika tidak, kepesertaannya dinonaktifkan lagi.

  • Peserta dengan penyakit kronis atau katastropik, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, tetap dapat aktif walaupun perbaikan data belum selesai.

  • Peserta yang pernah diaktifkan kembali tidak dapat diberi reaktivasi untuk kedua kalinya.

Batas enam bulan inilah yang paling sering terlambat disadari. Jika ada warga yang kartunya nonaktif tetapi belum sakit, sarankan ia segera memeriksa desilnya dan memperbarui data, bukan menunggu sampai membutuhkan rumah sakit.

6. Jalur APBD lewat dinas kesehatan

Jalur ini dipakai ketika warga tidak bisa masuk jalur APBN, misalnya karena belum terdata di DTSEN, periode usulan belum dibuka, atau batas reaktivasinya sudah lewat, sementara ia membutuhkan layanan kesehatan. Pemda yang menyediakan anggaran akan mendaftarkannya sebagai peserta yang dibiayai APBD.

Berkasnya mirip dengan jalur APBN: SKTM, SPTJM, dan surat keterangan diagnosis dari dokter atau fasilitas kesehatan, ditambah fotokopi KTP dan KK. Kewajiban SPTJM di jalur ini berbeda antardaerah, jadi tanyakan ke Dinas Kesehatan setempat. Bedanya, berkas diserahkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (DKK), bukan ke dinas sosial.

Rincian syarat tiap daerah bisa jauh berbeda. Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Banyumas, misalnya, meminta rekomendasi dari dinas sosial, SKTM dari desa yang diketahui kecamatan, fotokopi KTP dan KK, serta surat kontrol, rujukan, atau keterangan rawat inap. Pengajuannya dilayani di gerai Mal Pelayanan Publik, dan prioritasnya warga tidak mampu yang membutuhkan layanan segera, seperti pasien rawat inap atau penderita penyakit kronis. Di Kabupaten Bangka, alurnya dimulai dari SKTM desa, lalu tanda tangan camat, kemudian berkas dibawa ke MPP untuk diproses dinas sosial sebelum diserahkan ke dinas kesehatan.

Contoh ini menunjukkan bahwa jalur APBD tidak selalu mensyaratkan desil 1 sampai 5. Kriterianya ditentukan pemda, begitu pula kuotanya, yang bergantung pada anggaran tahun berjalan. Sebelum menyusun berkas, tanyakan daftar syarat terbaru ke DKK atau lihat standar pelayanannya di situs resmi pemda.

7. Bagaimana jika warga berada di desil 6 sampai 10?

Warga pada desil 6 sampai 10 tidak termasuk sasaran PBI APBN. Menurut keterangan Humas BPJS Kesehatan pada Oktober 2026, peserta PBI yang desilnya naik ke kelompok ini diberi masa tenggang 90 hari untuk memperbarui data sosial ekonominya melalui kantor desa, kelurahan, atau dinas sosial.

Pembaruan data ini sering disebut menurunkan desil. Istilah itu perlu diluruskan saat menjelaskan kepada warga. Desa tidak bisa mengubah angka desil, karena desil dihitung ulang BPS dari data yang diperbarui. Yang bisa dilakukan adalah memastikan data pekerjaan, kondisi rumah, kepemilikan aset, dan susunan keluarga sesuai keadaan sebenarnya. Data yang tidak jujur justru berisiko bagi kepala desa yang menandatangani surat pernyataan.

Pembahasan lengkap tentang cara memperbarui data agar desil dihitung ulang akan menyusul dalam artikel terpisah. Sementara itu, warga desil 6 sampai 10 yang sedang membutuhkan layanan kesehatan dapat menanyakan kemungkinan jalur APBD ke DKK, atau beralih ke kepesertaan mandiri agar perlindungannya tidak terputus.

8. Ringkasan alur

Kondisi warga

Jalur

Berkas utama

Diserahkan ke

Desil 1 sampai 5, belum pernah PBI

Usulan PBI APBN

Data kependudukan yang sesuai DTSEN

Operator desa, lalu dinas sosial melalui SIKS-NG

Desil 1 sampai 5, PBI nonaktif kurang dari 6 bulan, butuh berobat

Reaktivasi PBI APBN

Surat keterangan dari faskes, SKTM, SPTJM

Dinas sosial kabupaten/kota

Tidak bisa lewat APBN, butuh berobat

PBI APBD

Surat keterangan dari faskes, SKTM, SPTJM

Dinas kesehatan kabupaten/kota

Desil 6 sampai 10

Perbarui data atau beralih ke mandiri

Data sosial ekonomi terbaru

Desa/kelurahan atau dinas sosial

Geser tabel ke samping

Tabel ini adalah gambaran umum. Konfirmasikan selalu ke dinas sosial dan dinas kesehatan setempat, karena alur, nama surat, dan lokasi loket bisa berbeda di kabupaten/kota kamu.

9. Mengapa calon perangkat desa perlu memahami alur PBI?

Kantor desa sering menjadi tempat pertama yang didatangi warga ketika kartu BPJS-nya tidak bisa dipakai. Perangkat desa yang memahami perbedaan jalur APBN dan APBD dapat langsung mengarahkan warga ke dinas yang tepat, menyiapkan surat yang benar, dan menjelaskan batas waktu reaktivasi sebelum terlambat.

Materi ini juga berkaitan dengan tugas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang kerap muncul dalam seleksi perangkat desa, misalnya soal tentang siapa yang menetapkan peserta PBI, apa fungsi DTSEN, atau ke mana warga diarahkan dalam situasi tertentu. Pahami dulu prinsipnya: siapa yang membayar iuran menentukan siapa yang mengurus kepesertaan.

Sedang mempersiapkan seleksi perangkat desa? Kamu bisa menguji pemahaman materi pelayanan dan pemerintahan desa melalui simulasi CAT Perangkat Desa.

Bagikan artikel

Komentar

Memuat komentar…
Lihat semua artikel

Siap ikut seleksi? Mulai latihan hari ini.

Coba simulasi tanpa akun