Info desa· · 14 menit baca

Cara Menurunkan Desil 6-10 Lewat Perbaikan Data Warga

Warga minta desilnya diturunkan, padahal desa tidak bisa mengubah angkanya. Kamu perlu tahu apa yang bisa dilakukan lewat Cek Bansos dan lewat desa.

Petugas berkemeja khaki memegang papan klip bersama seorang warga di halaman rumah, di samping tulisan Menurunkan Desil 6-10
Di artikel ini · 8 bagian

Seorang ibu datang ke kantor desa sambil menunjukkan layar ponselnya. Di aplikasi Cek Bansos, keluarganya tercatat di desil 7, dan kolom PBI JK menampilkan pemberitahuan masa tenggang 90 hari. Padahal suaminya buruh harian dan rumahnya masih berlantai tanah. Permintaannya singkat: "Tolong desil saya diturunkan."

Permintaan seperti ini makin sering sampai ke meja perangkat desa sejak bantuan sosial dan PBI JK memakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Jawaban yang jujur perlu disampaikan sejak awal: desa tidak bisa menurunkan desil. Angka desil dihitung Badan Pusat Statistik (BPS). Yang bisa dilakukan desa dan warga adalah memperbaiki data yang keliru, lalu menunggu desil dihitung ulang dari data yang sudah diperbarui.

Panduan ini menjelaskan apa itu desil, dari mana datanya, bagaimana desil dipakai untuk menentukan sasaran bantuan, lalu dua jalur memperbaiki data, yaitu jalur mandiri melalui aplikasi Cek Bansos dan jalur desa melalui operator SIKS-NG. Jika yang kamu butuhkan adalah cara mengaktifkan kembali BPJS PBI warga, bacalah lebih dulu panduan Cara Mengaktifkan dan Mengajukan BPJS PBI bagi Warga Desil 1-5.

1. Apa itu desil?

Desil adalah pengelompokan keluarga berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraannya. BPS mengurutkan seluruh keluarga di DTSEN, lalu membaginya menjadi sepuluh kelompok yang masing-masing berisi sekitar 10 persen keluarga. Desil 1 adalah kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 paling tinggi.

Kata kuncinya adalah relatif. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa desil menunjukkan posisi suatu keluarga dibandingkan keluarga lain, bukan ukuran tunggal kondisi ekonominya. Artinya, desil bukan penetapan status miskin dan bukan angka penghasilan. Keluarga dalam desil yang sama juga tidak selalu memiliki penghasilan atau kondisi yang sama.

Posisi itu dihitung dengan metode statistik bernama Proxy Means Test (PMT). Metode ini memperkirakan kesejahteraan dari karakteristik yang bisa diamati, karena penghasilan rumah tangga sulit diperiksa secara lengkap. Menurut BPS, karakteristik yang dipertimbangkan bersama-sama antara lain kondisi perumahan, sumber air minum, bahan bakar untuk memasak, kepemilikan aset, daya dan konsumsi listrik, susunan keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, serta disabilitas.

Karena banyak hal dinilai sekaligus, satu kondisi saja tidak menentukan desil. Sepeda motor yang baru dibeli tidak otomatis menaikkan desil, dan daya listrik yang kecil juga tidak otomatis menurunkannya. Hal ini penting saat kamu menjelaskan kepada warga yang merasa desilnya naik "gara-gara satu hal".

2. Dari mana data desil berasal?

Desil berasal dari DTSEN. Basis data ini lahir dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, yang ditandatangani pada 5 Februari 2025. Inpres tersebut ditujukan kepada delapan belas pimpinan kementerian dan lembaga, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Kepala BPS, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan. Mereka diminta menyampaikan data menurut nama dan alamat kepada BPS serta memakai DTSEN sebagai sumber data utama program sosial dan ekonomi.

Pengelolanya adalah BPS. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyusunan dan Pengelolaan DTSEN merinci sumber data utamanya.

Sumber data

Pengelola asal

Peran dalam DTSEN

Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)

Kementerian PPN/Bappenas

Data profil sosial ekonomi seluruh penduduk

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Kementerian Sosial

Data lama penerima dan calon penerima bantuan sosial

Data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)

Kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan

Data keluarga yang berisiko miskin ekstrem

Data Kependudukan

Ditjen Dukcapil Kemendagri

Memastikan setiap orang memiliki identitas yang sah dan tunggal

Geser tabel ke samping

Selain itu, BPS memakai data administrasi dari instansi lain sebagai sumber pendukung. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut contohnya, antara lain data kendaraan bermotor dan data pertanahan dari Kementerian ATR/BPN. Hasil pengolahan DTSEN kemudian disampaikan BPS kepada Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Bappenas, dan Kementerian Sosial.

Pembagian kerjanya perlu dipahami agar warga tidak dioper ke tempat yang salah. Kemensos, berdasarkan Permensos Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan DTSEN, mengumpulkan usulan perubahan data dari daerah dan masyarakat, memverifikasinya, lalu menyampaikannya kepada BPS untuk pemutakhiran dan pemeringkatan. BPS yang menghitung desil. Kemensos kemudian menetapkan penerima bantuan berdasarkan DTSEN yang sudah dimutakhirkan. Bappenas tidak menentukan desil warga. Perannya ada pada penyediaan data Regsosek dan pemanfaatan DTSEN untuk perencanaan.

Pemutakhiran tidak terjadi setiap hari. Kemensos menyebut DTSEN dimutakhirkan bersama BPS secara berkala, sekitar tiga bulan sekali. Karena itu, perbaikan data yang dikirim hari ini belum tentu langsung terlihat pada pengecekan minggu depan.

3. Desil 1-5 dan 6-10: siapa yang layak menerima bantuan?

Pertanyaan ini tidak punya satu jawaban, karena batas desil ditentukan oleh masing-masing program. Desil hanya alat untuk mengurutkan keluarga. BPS sendiri menegaskan bahwa desil bukan daftar penerima suatu program. Yang menentukan layak atau tidaknya seseorang adalah kriteria program, kuota, dan hasil verifikasi.

Untuk program yang paling sering ditanyakan warga, ketentuannya sebagai berikut.

Program

Kelompok sasaran

Rujukan

PKH dan Sembako (BPNT)

Desil 1 sampai 4

Keterangan resmi di laman Cek Bansos dan Kepmensos Nomor 22/HUK/2026 tentang penetapan peringkat kesejahteraan keluarga untuk penyaluran bansos

PBI Jaminan Kesehatan

Desil 1 sampai 5

Pernyataan Kemensos (Juni 2025) dan Humas BPJS Kesehatan (Oktober 2026)

Program pemerintah daerah, misalnya jaminan kesehatan yang dibiayai APBD

Ditentukan pemda masing-masing

Peraturan kepala daerah setempat

Geser tabel ke samping

Dari tabel ini terlihat bahwa desil 5 sudah berada di luar sasaran PKH dan Sembako, tetapi masih masuk sasaran PBI JK. Sebaliknya, keluarga di desil 6 sampai 10 berada di luar sasaran ketiga program Kemensos tersebut. Itu bukan cap bahwa keluarganya kaya. Artinya, menurut data saat ini, posisi kesejahteraannya berada di separuh atas dibanding keluarga lain.

Berada di desil rendah juga tidak menjamin bantuan. Seseorang bisa dinyatakan tidak layak walaupun desilnya memenuhi syarat, misalnya karena bekerja sebagai ASN, TNI, atau Polri atau menjadi anggota keluarganya, berstatus pendamping sosial, tidak ditemukan di alamatnya, atau terindikasi terlibat perjudian. Daftar lengkap kriteria ini sudah dibahas dalam panduan SIKS-NG Desa. Penetapan penerima juga bergantung pada kuota setiap program.

4. Apa akibatnya jika desil naik ke 6-10?

Dampak yang paling cepat terasa biasanya pada PBI JK, yaitu kepesertaan BPJS Kesehatan yang iurannya dibayar pemerintah. Pada Oktober 2026, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Kemensos menjelaskan bahwa peserta yang desilnya bergeser dari 1-5 ke 6-10 akan melihat pemberitahuan di Cek Bansos. Isinya kurang lebih menyatakan bahwa peserta memasuki masa tenggang 90 hari kalender sampai tanggal tertentu, dan kepesertaannya akan dihapus jika tidak ada perubahan desil.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah, pada 28 Oktober 2026, menyampaikan hal yang sama. Peserta di desil 6 sampai 10 yang kondisinya sebenarnya masih kurang mampu diberi masa tenggang 90 hari untuk memperbarui data sosial ekonominya melalui kantor desa, kelurahan, atau dinas sosial. Peserta yang datanya memang sudah sesuai atau sudah mampu membayar sendiri diimbau beralih ke kepesertaan JKN mandiri.

Karena itu, tanggal akhir masa tenggang perlu dicatat begitu warga datang. Perbaikan data membutuhkan waktu, mulai dari pengumpulan berkas, verifikasi di daerah dan pusat, sampai penghitungan ulang desil. Jika kepesertaan sudah telanjur dihapus dan warga membutuhkan layanan kesehatan, masih ada mekanisme reaktivasi menurut Pasal 20 dan Pasal 21 Permensos Nomor 3 Tahun 2026. Batasnya ketat: paling lama enam bulan sejak dihapus dan hanya bisa dilakukan sekali. Rinciannya ada di artikel BPJS PBI desil 1-5.

5. Sebelum mengajukan: data harus sesuai keadaan sebenarnya

Tujuan pembaruan data adalah membuat DTSEN mencerminkan kondisi nyata keluarga, bukan memindahkan keluarga ke desil yang diinginkan. Perbedaan ini perlu kamu sampaikan dengan tegas, terutama kepada warga yang meminta "dibantu supaya kelihatan miskin".

Ada dua keadaan yang perlu dibedakan. Pertama, datanya keliru. Misalnya, anggota keluarga yang sudah meninggal masih tercatat, anak yang sudah menikah dan pindah rumah masih masuk satu KK beserta kendaraannya, pekerjaan yang tercatat sudah lama berhenti, atau kondisi rumah yang terekam tidak sesuai kenyataan. Keadaan seperti ini layak diperbaiki. Kedua, datanya benar, tetapi warga tidak puas dengan hasilnya. Untuk keadaan kedua, tidak ada yang perlu diperbaiki, dan yang bisa dilakukan adalah menjelaskan hasilnya dengan jujur.

Kepala Pusdatin Kemensos Joko Widiarto pernah mengingatkan operator dinas sosial agar warga mengisi data sesuai keadaan sebenarnya, karena salah input atau meminjamkan identitas untuk kepentingan lain bisa berdampak pada desil dan bantuan sosialnya. Ada pula konsekuensi hukum. Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin melarang setiap orang memalsukan data fakir miskin, baik yang sudah diverifikasi dan divalidasi maupun yang sudah ditetapkan Menteri. Pasal 42 mengancam pelanggarnya dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp50 juta.

Bagi perangkat desa, risiko ini juga menyangkut surat yang ditandatangani kepala desa. Dalam praktik di banyak daerah, berkas tertentu meminta surat pernyataan tanggung jawab dari desa. Karena itu, periksa kondisi warga sebelum mengusulkan, jangan hanya mengandalkan cerita di meja pelayanan.

6. Dua jalur memperbaiki data desil

Permensos Nomor 3 Tahun 2025 mengenal tiga asal usulan perubahan data DTSEN: pemerintah kabupaten/kota (yang usulannya berasal dari desa/kelurahan atau dinas sosial), Kementerian Sosial, dan masyarakat. Bagi warga, praktisnya ada dua pintu, yaitu mengajukan sendiri melalui aplikasi atau melapor ke desa. BPS juga menyebut kanal Cek DTSEN di dtsen-form.bps.go.id sebagai salah satu saluran pembaruan dari masyarakat.

Apa pun jalurnya, BPS menegaskan bahwa pengajuan tidak berarti desil berubah otomatis. Informasi yang dikirim menjadi bahan pemutakhiran dan penghitungan ulang, sehingga desil tetap ditentukan oleh data dan metode yang berlaku.

1. Jalur mandiri melalui aplikasi Cek Bansos

Aplikasi Cek Bansos dikembangkan Kementerian Sosial dan tersedia di Play Store. Sejak 2021, aplikasi ini memiliki fitur Usul dan Sanggah. Menurut Kemensos, fitur Usul dipakai untuk mendaftarkan diri sendiri, keluarga, atau warga lain yang dinilai berhak, sedangkan fitur Sanggah dipakai untuk memberi tanggapan atas penerima yang dinilai tidak layak. Jadi, untuk memperbaiki data keluarga sendiri, yang dipakai adalah fitur pengajuan atau pembaruan data, bukan sanggahan terhadap orang lain.

Secara garis besar, langkahnya sebagai berikut.

  1. Unduh aplikasi Cek Bansos dari toko aplikasi resmi dan pastikan pengembangnya Kementerian Sosial Republik Indonesia.

  2. Daftarkan akun dengan menyiapkan nomor KK, NIK, dan KTP. Dalam penjelasannya pada 2022, Kemensos menyebut fitur usul dan sanggah hanya bisa dipakai dengan akun yang sudah diverifikasi dan diaktifkan oleh admin Kemensos. Pemberitaan tahun 2026 (misalnya ANTARA, 29 Juli 2026) juga menyebut permintaan foto KTP dan swafoto saat pendaftaran.

  3. Setelah masuk, buka menu pembaruan data keluarga. Sejumlah media nasional menyebut tombolnya bernama "Usulkan Pembaruan", sementara media lain menyebut "Permintaan Pembaruan Data". Nama menu memang bisa berbeda antarversi.

  4. Jawab seluruh pertanyaan tentang kondisi keluarga, rumah, pekerjaan, dan aset sesuai keadaan sebenarnya.

  5. Tunggu verifikasi. Pemberitaan menyebut pendamping sosial dapat datang untuk memeriksa kondisi rumah (CNBC Indonesia, 29 Juli 2026).

Permensos Nomor 3 Tahun 2025 Pasal 10 mengatur bahwa usulan dari masyarakat melalui aplikasi Kemensos diverifikasi dan divalidasi oleh Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, pemerintah kabupaten/kota, atau masyarakat melalui musyawarah desa. Kemensos juga menjelaskan bahwa usulan dari aplikasi masuk ke dasbor SIKS-NG dinas sosial untuk diperiksa kesesuaiannya di lapangan. Artinya, jalur mandiri tidak melewati desa sepenuhnya. Desa tetap bisa dilibatkan saat verifikasi.

Ada beberapa hal yang perlu diketahui sebelum menyarankan jalur ini. Persyaratan unggahan seperti foto rumah tidak ditemukan dalam penjelasan resmi Kemensos tentang aplikasi, jadi jangan menjanjikan bahwa foto tertentu pasti diminta atau pasti cukup. Tampilan, nama menu, dan isian aplikasi juga sering berubah mengikuti pembaruan. Jika warga kesulitan, arahkan ke operator desa atau dinas sosial. Jangan pernah meminta atau menyimpan kata sandi akun warga.

2. Jalur desa melalui operator SIKS-NG

Jalur ini cocok untuk warga yang tidak punya ponsel pintar, kesulitan memakai aplikasi, atau datanya perlu dibuktikan dengan dokumen. Dasarnya adalah Pasal 5 Permensos Nomor 3 Tahun 2025, ditambah Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 yang mewajibkan kepala desa menyampaikan pendaftaran atau perubahan data fakir miskin di wilayahnya kepada bupati/wali kota melalui camat.

  1. Warga melapor. Usulan dari desa bisa diajukan oleh ketua RT atau RW, kepala dusun, kepala desa, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, atau warga sendiri kepada perangkat desa. Catat nama, NIK, desil saat ini, dan tanggal akhir masa tenggang jika ada.

  2. Cocokkan data kependudukan. Verifikasi Kemensos mensyaratkan NIK, nama, dan alamat sesuai data Dukcapil, serta anggota keluarga tidak terdata ganda. Jika masalahnya ada di KK, misalnya anggota keluarga yang sudah pindah atau meninggal masih tercatat, perbaiki dulu di Dukcapil.

  3. Kumpulkan bukti kondisi. Daftar berkas ditentukan dinas sosial masing-masing. Sebagai contoh, Dinas Sosial Kabupaten Bantul meminta fotokopi KTP dan KK, struk listrik, bukti kepemilikan aset, foto rumah tampak depan dan dalam, foto kamar mandi, titik koordinat rumah, serta formulir asesmen dari operator SIKS-NG kalurahan. Foto boleh dikirim lewat WhatsApp tanpa dicetak. Tanyakan daftar yang berlaku di daerahmu.

  4. Bahas dalam musyawarah desa jika diperlukan. Permensos menyebut usulan dapat dibahas melalui musyawarah desa/kelurahan. Kata "dapat" berarti tidak selalu wajib, tetapi banyak dinas sosial meminta berita acara musyawarah sebagai lampiran. Musyawarah juga berguna sebagai pemeriksaan bersama, karena tetangga dan RT biasanya tahu kondisi sebenarnya.

  5. Operator memasukkan usulan ke SIKS-NG. Operator desa (pengisi data desa) yang ditunjuk kepala desa mengerjakannya. Menurut panduan alur pembaruan DTSEN yang dimuat situs sebuah pemerintah desa (Agustus 2025), langkahnya begini: masuk ke SIKS-NG, buka menu Usulan Pembaruan, lalu pada tab Pengusulan Pembaruan cari nomor KK atau NIK warga untuk memastikan datanya sudah ada di DTSEN. Jika ditemukan, klik Proses dan konfirmasi. Data kemudian pindah ke tab Pengajuan Pembaruan. Nama menu dan tab bisa berbeda mengikuti versi aplikasi dan hak akses yang diberikan dinas sosial. Cara kerja SIKS-NG dan kendalanya sudah dibahas dalam panduan SIKS-NG Desa.

  6. Verifikasi di kabupaten/kota. Bupati atau wali kota wajib memverifikasi dan memvalidasi usulan dari desa. Pekerjaan ini dijalankan dinas sosial, lalu hasilnya dikirim melalui SIKS-NG kepada Menteri Sosial.

  7. Verifikasi pusat dan penghitungan ulang. Kemensos memeriksa usulan. Usulan yang tidak memenuhi kriteria dikembalikan untuk diperbaiki. Hasil verifikasi diteruskan kepada BPS untuk pemutakhiran DTSEN dan pemeringkatan ulang. Kemensos bersama BPS dan pemda juga mengerahkan pendamping sosial untuk pengecekan lapangan (ground check). Setelah pengecekan lapangan selesai, data yang sudah diperiksa muncul di tab khusus pada akun operator. Menurut panduan yang sama, operator desa wajib memperbarui status kesejahteraan data tersebut sesuai kondisi yang ditemukan saat pengecekan, dengan memilih status yang paling sesuai lalu menyimpannya. Perubahan desil sendiri tetap dihitung BPS, dan menurut Dinas Sosial Kota Tangerang pemutakhirannya dilakukan berkala setiap triwulan, jadi hasilnya tidak muncul seketika.

Jadwal setiap tahap bisa berbeda. Di Bantul, misalnya, pengajuan pembaruan desil dibuka sepanjang bulan, sedangkan usulan bansos dan PBI JK hanya pada tanggal tertentu. Konfirmasikan jadwal dan syarat kepada dinas sosial setempat karena prosedur di daerahmu bisa berbeda.

7. Mengajukan belum tentu berhasil

Bagian ini perlu disampaikan kepada warga dengan terang. Desa dan warga hanya bisa mengusulkan perbaikan data. Hasil akhirnya ditentukan di tingkat pusat, setelah verifikasi oleh dinas sosial dan Kemensos lalu penghitungan ulang oleh BPS.

Ada beberapa alasan desil bisa tetap sama walaupun data sudah diperbarui. Perubahan satu indikator tidak otomatis mengubah desil karena banyak karakteristik dinilai bersamaan. Desil juga bersifat relatif, sehingga posisinya ikut dipengaruhi perubahan data keluarga lain. Selain itu, hasil verifikasi lapangan bisa saja menunjukkan bahwa data lama memang sudah sesuai.

Meski begitu, usaha ini tetap bermakna. Data yang lengkap dan jujur adalah satu-satunya dasar yang sah bagi pusat untuk menghitung ulang. Sambil menunggu, bantu warga menyiapkan pilihan lain agar perlindungannya tidak terputus, misalnya beralih ke JKN mandiri, menanyakan jalur jaminan kesehatan yang dibiayai pemda ke dinas kesehatan, atau mengajukan reaktivasi jika ia membutuhkan layanan kesehatan dan masih memenuhi syarat.

Situasi warga

Langkah yang bisa disarankan

Data keluarga keliru, warga bisa memakai aplikasi

Pembaruan data melalui aplikasi Cek Bansos

Data keluarga keliru, warga butuh pendampingan atau bukti dokumen

Melapor ke desa, lalu diusulkan operator SIKS-NG

Data di KK yang keliru

Perbaiki di Dukcapil lebih dulu, lalu perbarui data DTSEN

Data sudah sesuai kenyataan

Jelaskan hasilnya dengan jujur dan arahkan ke JKN mandiri bila perlu

PBI sudah dihapus dan warga perlu berobat

Ajukan reaktivasi melalui desa atau dinas sosial sesuai Permensos 3/2026

Geser tabel ke samping

8. Mengapa calon perangkat desa perlu memahami desil?

Desil kini menjadi pintu masuk berbagai layanan, dari bantuan sosial sampai iuran BPJS Kesehatan. Ketika desil warga berubah, kantor desa biasanya menjadi tempat pertama yang didatangi. Perangkat desa yang memahami asal data, siapa yang menghitung, dan siapa yang memutuskan bisa memberi jawaban yang benar sejak awal, tanpa menjanjikan sesuatu yang bukan kewenangannya.

Materi ini juga dekat dengan soal seleksi perangkat desa tentang pelayanan masyarakat dan pendataan warga. Pegang prinsipnya: desa mengusulkan dan memperbaiki data, dinas sosial dan Kemensos memverifikasi, BPS menghitung desil, dan setiap program menetapkan kriteria penerimanya sendiri. Karena aturan dan aplikasi di bidang ini sering berubah, biasakan mencocokkan informasi dengan Kemensos, BPS, dan dinas sosial di daerahmu.

Sedang mempersiapkan seleksi perangkat desa? Kamu bisa menguji pemahaman materi pelayanan dan pemerintahan desa melalui simulasi CAT Perangkat Desa.

Bagikan artikel

Komentar

Memuat komentar…
Lihat semua artikel

Siap ikut seleksi? Mulai latihan hari ini.

Coba simulasi tanpa akun