Di artikel ini · 11 bagian
BPD perangkat desa dalam materi ujian merujuk pada Badan Permusyawaratan Desa, yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan dengan anggota wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Definisi ini terdapat dalam Pasal 1 angka 4 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
BPD bukan bagian dari Pemerintah Desa dan bukan perangkat desa. Perbedaan kedudukan ini menjadi dasar untuk memahami siapa yang membahas peraturan, siapa yang menetapkannya, dan siapa yang mengawasi pelaksanaan pemerintahan.
1. Di mana kedudukan BPD dalam pemerintahan desa?
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 6 Tahun 2014, sedangkan BPD didefinisikan tersendiri pada angka 4.
Artinya, lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan tidak otomatis menjadi bagian dari Pemerintah Desa. BPD mewakili penduduk desa, sedangkan perangkat desa membantu Kepala Desa. Kamu bisa membandingkan keduanya melalui materi struktur Pemerintah Desa.
BPD juga bukan atasan Kepala Desa. BPD membahas dan menyepakati rancangan peraturan bersama Kepala Desa serta mengawasi kinerjanya, tetapi tidak mengambil alih kewenangan Kepala Desa.
2. Apa saja fungsi BPD perangkat desa yang perlu dipahami?
Pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2014 menetapkan tiga fungsi BPD. Ketentuan ini tidak diubah oleh UU Nomor 3 Tahun 2024.
Fungsi | Makna dalam soal |
|---|---|
Membahas dan menyepakati Raperdes bersama Kepala Desa | BPD terlibat dalam pembahasan dan persetujuan rancangan, bukan menetapkan Perdes. |
Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa | BPD menerima aspirasi warga dan menyalurkannya dalam pelaksanaan fungsi kelembagaan. |
Mengawasi kinerja Kepala Desa | BPD mengawasi kinerja, bukan menjadi atasan atau menggantikan Kepala Desa. |
Geser tabel ke samping
Misalnya, warga menyampaikan kebutuhan perbaikan jalan kepada BPD. Dalam contoh ini, BPD menampung dan menyalurkan aspirasi, bukan otomatis menjadi pelaksana proyek perbaikan jalan.
Dalam pembentukan Perdes, Pemerintah Desa memprakarsai Raperdes dan BPD dapat mengusulkannya. Kepala Desa menetapkan Perdes setelah rancangan dibahas dan disepakati bersama BPD, sesuai Pasal 101 PP Nomor 16 Tahun 2026.
Setelah kesepakatan tercapai, pimpinan BPD menyampaikan Raperdes kepada Kepala Desa paling lama tujuh hari. Kepala Desa wajib menandatanganinya paling lama 15 hari menurut Pasal 102 PP Nomor 16 Tahun 2026. Perbedaan bentuk aturan dapat dipelajari melalui materi Perdes, Perkades, dan Keputusan Kepala Desa.
BPD juga menyepakati Raperdes tentang APB Desa. Namun, persetujuan tersebut tidak mengubah pembagian kewenangan: BPD membahas dan menyepakati, sedangkan Kepala Desa menetapkan.
3. Bedakan hak kelembagaan dan hak anggota BPD
Soal dapat menanyakan hak BPD sebagai lembaga atau hak setiap anggotanya. Perhatikan subjek dalam pertanyaan karena kedua kelompok hak ini memiliki dasar pasal yang berbeda.
Hak BPD sebagai lembaga
Menurut Pasal 61 UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 83 PP Nomor 16 Tahun 2026, BPD berhak:
Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.
Menyatakan pendapat.
Mendapat biaya operasional dari APB Desa.
Hak meminta keterangan bersifat memperoleh informasi. Hak tersebut perlu dibedakan dari kewajiban Kepala Desa memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BPD.
Sejak perubahan melalui Pasal 27 huruf c UU Nomor 3 Tahun 2024, Kepala Desa memberikan laporan pertanggungjawaban secara lisan dan tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran. Menurut Pasal 54 PP Nomor 16 Tahun 2026, laporan disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir dan digunakan BPD untuk mengawasi kinerja Kepala Desa.
Hak setiap anggota BPD
Hak anggota BPD diatur dalam Pasal 62 UU Desa. Hak mengajukan usul Raperdes, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul atau pendapat, serta memilih dan dipilih sudah ada dalam UU Nomor 6 Tahun 2014.
Perubahan melalui UU Nomor 3 Tahun 2024 berkaitan dengan hak berikut:
Tunjangan dari APB Desa yang bersumber dari ADD, dengan besaran ditetapkan melalui Peraturan Bupati atau Peraturan Wali Kota.
Jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.
Tunjangan purnatugas satu kali pada akhir masa jabatan.
Pasal 85 PP Nomor 16 Tahun 2026 juga menegaskan sumber tunjangan BPD dari ADD, bukan PAD. Jika singkatannya masih tertukar, pelajari perbedaannya melalui materi singkatan keuangan desa.
4. Apa kewajiban dan larangan anggota BPD?
Anggota BPD wajib menjalankan tugas dengan mendahulukan kepentingan umum. Pasal 63 UU Nomor 6 Tahun 2014 merinci kewajiban anggota sebagai berikut:
Memegang teguh Pancasila dan UUD 1945 serta mempertahankan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender.
Menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Mendahulukan kepentingan umum.
Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa.
Menjaga norma dan etika hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.
Kewajiban menyerap aspirasi tidak berarti anggota boleh mengambil keputusan untuk kepentingan pribadi. Pasal 64 UU Nomor 6 Tahun 2014 melarang anggota BPD:
Merugikan kepentingan umum dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat.
Melakukan KKN dan menerima uang, barang, atau jasa yang dapat memengaruhi keputusan.
Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah atau janji.
Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa atau perangkat desa.
Merangkap sebagai anggota DPR, DPD, DPRD, atau jabatan lain yang ditentukan peraturan.
Menjadi pelaksana proyek desa.
Menjadi pengurus partai politik.
Menjadi anggota atau pengurus organisasi terlarang.
Larangan rangkap jabatan berlaku pula dari sisi Kepala Desa. Pasal 29 huruf i UU Nomor 6 Tahun 2014 melarang Kepala Desa merangkap sebagai ketua atau anggota BPD.
5. Bagaimana keanggotaan BPD diatur?
Keanggotaan BPD perlu dipelajari dari jumlah anggota, persyaratan calon, masa keanggotaan, hingga pemberhentian. Jangan menyamakan persyaratan calon BPD dengan persyaratan calon Kepala Desa atau perangkat desa.
Jumlah anggota dan pimpinan
Jumlah anggota BPD harus gasal, paling sedikit lima dan paling banyak sembilan orang. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 58 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 76 ayat (1) PP Nomor 16 Tahun 2026.
Pimpinan BPD terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, dan seorang sekretaris. Mereka dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat khusus menurut Pasal 59 UU Nomor 6 Tahun 2014. Rapat pertama dipimpin anggota tertua dengan bantuan anggota termuda.
Syarat calon anggota
Pasal 57 UU Desa sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2024 memuat persyaratan calon anggota BPD:
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Berusia paling rendah 20 tahun atau pernah menikah.
Berpendidikan paling rendah tamat SMP atau sederajat.
Bukan perangkat Pemerintah Desa.
Bersedia dicalonkan.
Merupakan wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis.
Usia paling rendah 25 tahun adalah syarat calon Kepala Desa, bukan calon anggota BPD. Sementara itu, pendidikan paling rendah SMA atau sederajat merupakan syarat perangkat desa. Pembandingnya dapat kamu baca dalam materi batas usia perangkat desa.
Masa keanggotaan dan keterwakilan perempuan
Masa keanggotaan BPD sekarang delapan tahun sejak pengucapan sumpah atau janji. Anggota dapat dipilih paling banyak dua kali, baik berturut-turut maupun tidak, berdasarkan Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 3 Tahun 2024 serta Pasal 76 ayat (4) dan ayat (5) PP Nomor 16 Tahun 2026.
Pengisian anggota memperhatikan 30 persen keterwakilan perempuan. Dasarnya adalah Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2024 dan Pasal 77 ayat (3) PP Nomor 16 Tahun 2026, bukan lagi ketentuan satu orang perempuan dalam Pasal 8 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016.
Pengisian dan peresmian anggota
Menurut Pasal 77 sampai dengan Pasal 79 PP Nomor 16 Tahun 2026, pengisian anggota BPD dilakukan melalui pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan. Kepala Desa membentuk panitia pengisian melalui Musyawarah Desa.
Panitia menyampaikan hasil pengisian kepada Kepala Desa paling lama tujuh hari. Kepala Desa kemudian menyampaikan hasil tersebut kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat paling lama tujuh hari.
Anggota diresmikan dengan Keputusan Bupati atau Wali Kota, kemudian mengucapkan sumpah atau janji bersama di hadapan masyarakat. Jadi, Kepala Desa membentuk panitia pengisian, tetapi bukan pihak yang meresmikan keanggotaan BPD.
Sebaliknya, panitia pemilihan Kepala Desa dibentuk oleh BPD menurut Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 39 ayat (2) PP Nomor 16 Tahun 2026. BPD juga memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa tentang berakhirnya masa jabatan, enam bulan sebelum masa jabatan tersebut berakhir.
Alasan dan proses pemberhentian
Menurut Pasal 81 PP Nomor 16 Tahun 2026, anggota BPD berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri, atau diberhentikan. Alasan pemberhentian meliputi:
Masa keanggotaan berakhir.
Berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas selama enam bulan berturut-turut.
Tidak lagi memenuhi persyaratan.
Dinyatakan bersalah dan ditetapkan sebagai terpidana.
Tidak lagi berdomisili di desa setempat.
Melanggar larangan sebagai anggota BPD.
Pimpinan BPD mengusulkan pemberhentian berdasarkan hasil musyawarah BPD melalui Kepala Desa, lalu diteruskan kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat. Kepala Desa tidak berwenang memberhentikan anggota BPD.
6. Apa perbedaan musyawarah BPD dan Musyawarah Desa?
Musyawarah BPD merupakan forum pengambilan keputusan BPD yang dipimpin pimpinan BPD. Menurut Pasal 65 UU Nomor 6 Tahun 2014, musyawarah sah apabila dihadiri paling sedikit dua pertiga jumlah anggota.
Keputusan diupayakan melalui mufakat. Jika mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dan sah apabila disetujui paling sedikit setengah ditambah satu dari anggota yang hadir.
Musyawarah Desa diselenggarakan BPD dan diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, serta unsur masyarakat. Forum ini membahas hal strategis menurut Pasal 54 UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 89 PP Nomor 16 Tahun 2026, yaitu:
Penataan desa.
Perencanaan desa.
Kerja sama desa.
Rencana investasi yang masuk ke desa.
Pembentukan BUM Desa.
Penambahan dan pelepasan aset desa.
Kejadian luar biasa.
Musyawarah Desa dilaksanakan paling kurang sekali dalam setahun. Perbedaan yang perlu diingat adalah peserta dan urusannya, bukan sekadar siapa yang memimpin atau menyelenggarakan forum.
7. Bandingkan BPD dengan Kepala Desa
Tabel berikut memuat perbedaan yang perlu diperhatikan ketika soal menukar subjek atau kewenangan. Rujukannya adalah UU Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2024 dan PP Nomor 16 Tahun 2026.
Aspek | BPD | Kepala Desa |
|---|---|---|
Kedudukan | Lembaga wakil penduduk, bukan Pemerintah Desa dan bukan perangkat desa. | Unsur Pemerintah Desa yang dibantu perangkat desa. |
Perdes | Membahas, menyepakati, dan dapat mengusulkan Raperdes. | Memprakarsai melalui Pemerintah Desa, menetapkan, dan menandatangani Perdes. |
Cara pengisian | Pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dengan memperhatikan 30 persen keterwakilan perempuan. | Dipilih langsung oleh penduduk desa. |
Usia calon | Paling rendah 20 tahun atau pernah menikah. | Paling rendah 25 tahun saat mendaftar. |
Pendidikan calon | Paling rendah SMP atau sederajat. | Paling rendah SMP atau sederajat. |
Masa jabatan | Delapan tahun sejak sumpah atau janji, paling banyak dua kali. | Delapan tahun sejak pelantikan, paling banyak dua kali. |
Panitia pemilihan | Panitia pengisian BPD dibentuk Kepala Desa. | Panitia pemilihan Kepala Desa dibentuk BPD. |
Pengawasan dan laporan | Mengawasi kinerja Kepala Desa dan menerima laporan pertanggungjawaban. | Memberikan laporan pertanggungjawaban lisan dan tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran. |
Larangan rangkap | Tidak boleh merangkap Kepala Desa atau perangkat desa. | Tidak boleh merangkap ketua atau anggota BPD. |
Geser tabel ke samping
Dasar perbandingan tersebut terutama terdapat dalam Pasal 1, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 55, dan Pasal 64 UU Nomor 6 Tahun 2014, perubahan Pasal 27, Pasal 33, Pasal 39, Pasal 56, dan Pasal 57 melalui UU Nomor 3 Tahun 2024, serta Pasal 77 dan Pasal 101 sampai dengan Pasal 102 PP Nomor 16 Tahun 2026.
8. Aturan mana yang dipakai sekarang
Dasar pengaturan BPD pada tingkat peraturan pemerintah sekarang adalah Pasal 76 sampai dengan Pasal 89 PP Nomor 16 Tahun 2026, yang berlaku sejak 27 Maret 2026. Pasal 187 mencabut PP Nomor 43 Tahun 2014 beserta perubahannya, yaitu PP Nomor 47 Tahun 2015 dan PP Nomor 11 Tahun 2019.
Karena itu, pembahasan yang masih menjadikan PP lama sebagai dasar aturan saat ini perlu diperiksa ulang. Untuk melihat perubahan pada tingkat PP, baca materi PP Nomor 16 Tahun 2026 tentang perangkat desa.
Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD belum dicabut dan masih berstatus berlaku di BPK per 20 November 2026. Namun, ketentuan yang bertentangan dengan UU Nomor 3 Tahun 2024 dan PP Nomor 16 Tahun 2026 tidak dapat mengesampingkan aturan yang lebih tinggi.
Permendagri ini tetap dipakai sepanjang tidak bertentangan dengan UU 3/2024 dan PP 16/2026. Dasarnya adalah penafsiran berdasarkan hierarki peraturan, bukan bunyi pasal, dan kami belum menemukan pasal peralihan dalam PP tersebut yang menyatakannya secara tegas. Kamu bisa memeriksa peraturan.bpk.go.id atau petunjuk teknis panitia seleksi.
Kemendagri sedang merevisi Permendagri tentang BPD, dengan rapat finalisasi pada 28 September 2026. Hingga pencarian kami per 20 November 2026, kami belum menemukan Permendagri pengganti yang sudah ditetapkan. Sebelum ujian, kamu bisa memeriksa peraturan.bpk.go.id untuk melihat apakah aturan penggantinya sudah terbit.
Sebagai contoh, ketentuan lama tentang masa keanggotaan enam tahun dengan kesempatan paling banyak tiga kali tidak lagi dipakai. Begitu pula ketentuan satu orang perempuan, yang perlu dibaca mengikuti aturan terbaru tentang perhatian terhadap 30 persen keterwakilan perempuan.
Daftar tugas rinci sebanyak 13 butir terdapat dalam Pasal 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016. Daftar tersebut jangan disebut sebagai rincian tugas yang berasal langsung dari UU atau PP. Perubahan pada tingkat undang-undang dapat dibandingkan melalui materi perbedaan UU Desa 2014 dan UU Nomor 3 Tahun 2024.
9. Kenali jebakan soal yang sering salah
Soal BPD dapat mengecoh dengan mengganti satu istilah, angka, atau pelaku. Periksa perbedaan berikut sebelum menentukan jawaban.
Jebakan | Ketentuan yang perlu dipakai |
|---|---|
Masa keanggotaan masih enam tahun dan paling banyak tiga kali. | Sekarang delapan tahun dan paling banyak dua kali. |
BPD menetapkan Perdes. | BPD membahas dan menyepakati bersama Kepala Desa. Kepala Desa yang menetapkan. |
BPD adalah atasan Kepala Desa. | BPD mengawasi kinerja Kepala Desa, bukan menjadi atasannya. |
Calon BPD harus berusia 25 tahun dan tamat SMA. | Calon BPD paling rendah 20 tahun atau pernah menikah, dengan pendidikan paling rendah SMP atau sederajat. |
BPD membentuk panitia pengisian anggotanya sendiri. | Kepala Desa membentuk panitia pengisian BPD. Sebaliknya, BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. |
Semua hak anggota BPD baru muncul dalam UU Nomor 3 Tahun 2024. | Hak pada huruf a sampai dengan huruf d Pasal 62 sudah ada dalam UU Nomor 6 Tahun 2014. |
Laporan kepada BPD masih disebut LKPPD yang dievaluasi BPD. | Kepala Desa memberikan laporan pertanggungjawaban lisan dan tertulis setiap akhir tahun anggaran, yang dipakai untuk pengawasan kinerja. |
Kuorum dan persetujuan pemungutan suara memakai dasar hitung yang sama. | Kuorum dihitung dari seluruh anggota, sedangkan persetujuan pemungutan suara dihitung dari anggota yang hadir. |
Geser tabel ke samping
Untuk soal berbasis kasus, baca kata kerjanya terlebih dahulu. Misalnya, “menyepakati” dan “menetapkan” Perdes berkaitan dengan tahapan yang sama, tetapi kewenangannya berbeda.
10. Contoh soal CAT
Soal 1
BPD sebuah desa beranggotakan 9 orang. Saat membahas rancangan Peraturan Desa, 6 anggota hadir. Musyawarah mufakat tidak tercapai sehingga dilakukan pemungutan suara. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, keputusan itu sah apabila disetujui paling sedikit oleh ...
A. 3 anggota
B. 4 anggota
C. 5 anggota
D. 6 anggota
Kunci: B.
Jawabannya B, 4 anggota. Menurut Pasal 65 ayat (1) huruf b dan huruf e UU Nomor 6 Tahun 2014, yang tidak diubah oleh UU Nomor 3 Tahun 2024, musyawarah sah karena kehadiran 6 anggota sama dengan dua pertiga dari 9 anggota.
Pemungutan suara sah apabila disetujui paling sedikit setengah ditambah satu dari anggota yang hadir. Setengah dari 6 ditambah 1 menghasilkan 4 anggota.
Pilihan C salah karena memakai seluruh 9 anggota sebagai dasar hitung. Pilihan A hanya mengambil separuh tanpa tambahan 1, sedangkan pilihan D mensyaratkan persetujuan semua yang hadir.
Cara membedakannya adalah memeriksa tahap pengambilan keputusan. Untuk keabsahan musyawarah, hitung seluruh anggota. Untuk persetujuan dalam pemungutan suara, hitung anggota yang hadir.
11. Mengapa calon perangkat desa perlu memahami BPD?
Calon perangkat desa perlu mengetahui batas hubungan kerja antara Pemerintah Desa dan BPD. Misalnya, ketika soal membahas Raperdes APB Desa, kamu harus membedakan pihak yang membahas dan menyepakati dengan pihak yang menetapkan.
Pemahaman yang sama diperlukan saat membaca kasus aspirasi warga, pengawasan kinerja Kepala Desa, atau pembentukan panitia pemilihan. Saat berlatih, tandai kata kerja seperti “mengusulkan”, “membentuk”, “menetapkan”, dan “memberhentikan”, lalu cocokkan dengan lembaga yang berwenang.
Sudah bisa membedakan kewenangan BPD dan Kepala Desa dalam soal berbasis kasus? Uji pemahamanmu melalui simulasi CAT Perangkat Desa, lalu periksa kembali alasan jawaban yang masih tertukar.
Diperbarui 20 November 2026
Aturan teknis berbeda tiap kabupaten, jadi cek Perda dan Perbup daerahmu, terutama tentang jumlah anggota per desa, bidang, besaran tunjangan, dan tata cara pemilihan.
Bagikan artikel




