Latihan soal· · 9 menit baca

Perdes, Perkades, dan Keputusan Kepala Desa: Beda dan Contoh Soal

Kamu perlu membedakan Perdes, Perkades, dan Keputusan Kepala Desa karena soal dapat menanyakan siapa yang menetapkan, apa isinya, atau bagaimana proses berlakunya.

Kepala desa berseragam khaki menandatangani dokumen di meja kantor desa di samping judul Perdes, Perkades, dan Keputusan Kepala Desa.
Di artikel ini · 8 bagian

Saat soal menyebut aturan tentang APB Desa, jawabannya belum tentu selalu Peraturan Desa. APB Desa ditetapkan dengan Perdes, sedangkan penjabaran APB Desa menggunakan Perkades. Jika yang ditanyakan adalah pengangkatan seseorang sebagai perangkat desa, produk hukumnya berupa Keputusan Kepala Desa.

Karena itu, jangan hanya menghafal singkatan. Perhatikan materi yang diatur, pihak yang menetapkan, dan apakah dokumen tersebut berisi aturan atau penetapan untuk hal konkret.

Dasar jenis peraturan di desa adalah Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 2 Permendagri Nomor 111 Tahun 2014. Pasal 69 dan 70 UU Desa tidak diubah oleh UU Nomor 3 Tahun 2024.

1. Empat Produk Hukum, tetapi Hanya Tiga Jenis Peraturan

UU Desa menyebut tiga jenis peraturan di desa, yaitu Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa. Keputusan Kepala Desa dapat dibahas sebagai produk hukum keempat, tetapi bukan jenis peraturan di desa.

Perdes ditetapkan kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Artinya, BPD berfungsi membahas dan menyepakati rancangan, bukan menetapkan Perdes sendiri.

Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan oleh kepala desa dari dua desa atau lebih untuk kerja sama antardesa. Sementara itu, Perkades ditetapkan kepala desa dan bersifat mengatur, termasuk sebagai aturan pelaksanaan Perdes.

Keputusan Kepala Desa berbeda karena bersifat konkret, individual, dan final. Isinya berupa penetapan, misalnya mengangkat seseorang atau membentuk tim, bukan mengatur ketentuan umum.

Produk hukum

Siapa yang menetapkan?

Sifat dan fungsi

Pengundangan

Peraturan Desa atau Perdes

Kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

Mengatur pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran peraturan yang lebih tinggi.

Oleh sekretaris desa dalam Lembaran Desa dan Berita Desa.

Peraturan Bersama Kepala Desa

Kepala desa dari dua desa atau lebih.

Mengatur kerja sama antardesa dan kepentingan desa yang bekerja sama.

Permendagri 111/2014 menyebut pengundangan dalam Berita Desa masing-masing oleh sekretaris desa masing-masing, sedangkan PP 16/2026 belum dipastikan mengaturnya secara tegas, jadi periksa peraturan terbaru.

Peraturan Kepala Desa atau Perkades

Kepala desa.

Mengatur pelaksanaan Perdes, Peraturan Bersama, dan tindak lanjut peraturan yang lebih tinggi.

Oleh sekretaris desa dalam Lembaran Desa dan Berita Desa.

Keputusan Kepala Desa

Kepala desa.

Penetapan yang konkret, individual, dan final.

Tidak diundangkan, berlaku sejak ditetapkan.

Geser tabel ke samping

Cara membedakan: Perdes memerlukan pembahasan dan kesepakatan bersama BPD. Perkades merupakan aturan pelaksanaan. Peraturan Bersama melibatkan kepala desa dari beberapa desa, sedangkan Keputusan Kepala Desa menetapkan hal konkret.

2. Acuan Tata Cara yang Perlu Diperhatikan

Tata cara peraturan di desa kini diatur dalam Pasal 101 sampai 107 PP Nomor 16 Tahun 2026. Peraturan ini berlaku sejak 27 Maret 2026 dan mencabut PP Nomor 43 Tahun 2014 beserta perubahannya. Karena itu, jangan memakai PP 43/2014 sebagai dasar yang masih berlaku.

Permendagri 111/2014 masih tercatat berlaku di peraturan.go.id. Namun, dasar pembentukannya sudah dicabut, sedangkan PP 16/2026 memerintahkan peraturan menteri baru yang belum ditemukan dalam penelusuran lembar fakta ini. Status hukumnya sebagai acuan teknis sampai ada pengganti belum pasti, karena dasar pembentukannya sudah dicabut dan peraturan menteri baru yang diperintahkan PP 16/2026 belum ditemukan. Karena itu, periksa peraturan terbaru.

Rincian tata cara juga diatur melalui Perbup atau Perwali sehingga dapat berbeda antarkabupaten atau kota. Camat berperan memfasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, bukan menggantikan kepala desa sebagai penetapnya.

3. Proses Perdes dari Rancangan sampai Diundangkan

Untuk memahami alurnya, pisahkan tahap penyusunan, kesepakatan, penetapan, dan pengundangan. Evaluasi berlaku sebelum penetapan untuk rancangan tertentu.

  1. Siapkan rancangan dan konsultasikan kepada masyarakat. Raperdes diprakarsai Pemerintah Desa, sementara BPD dapat mengusulkan rancangan. Raperdes wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa. Menurut Permendagri 111/2014, usulan BPD dikecualikan untuk RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa, dan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa.

  2. Bahas dan sepakati bersama BPD. Kepala desa menetapkan Perdes setelah rancangan dibahas dan disepakati bersama BPD. Tahap ini membedakan proses Perdes dari Perkades.

  3. Lakukan evaluasi untuk materi tertentu. Raperdes tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus dievaluasi bupati atau wali kota sebelum ditetapkan.

  4. Sampaikan rancangan dan lakukan penandatanganan. Pimpinan BPD menyampaikan rancangan yang disepakati kepada kepala desa paling lambat tujuh hari kerja sejak kesepakatan. Kepala desa wajib menandatangani paling lambat 15 hari kerja sejak menerima rancangan.

  5. Undangkan melalui sekretaris desa. Perdes berlaku dan mengikat sejak diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa. Jadi, kesepakatan bersama BPD tidak sama dengan pengundangan.

  6. Sampaikan dan sebarkan Perdes. Perdes yang telah diundangkan disampaikan kepada bupati atau wali kota paling lambat tujuh hari kerja setelah pengundangan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan. Perdes juga wajib disebarluaskan.

Istilah "Hari" dalam PP 16/2026 berarti hari kerja. Ketelitian membaca satuan waktu ini penting agar kamu tidak menyamakan tenggat tersebut dengan hari kalender.

Permendagri 111/2014 juga menyatakan bahwa rancangan yang tidak ditandatangani kepala desa wajib diundangkan dan sah menjadi Perdes. Namun, PP 16/2026 tidak memuat ketentuan tersebut. Jika soal membahas keadaan ini, perhatikan peraturan yang dijadikan rujukan.

Evaluasi Berbeda dari Klarifikasi

Hasil evaluasi bupati atau wali kota disampaikan paling lama 20 hari kerja. Kepala desa wajib memperbaiki rancangan dalam waktu paling lama 20 hari. Jika hasil evaluasi tidak diberikan dalam batas waktu tersebut, UU Desa menyatakan Perdes berlaku dengan sendirinya.

Untuk APB Desa, evaluasi dapat didelegasikan kepada camat. PP 16/2026 juga mengatur bahwa Raperdes APB Desa disepakati paling lambat Oktober, sedangkan APB Desa ditetapkan paling lambat 31 Desember.

Perbedaannya: evaluasi menilai rancangan sebelum ditetapkan. Klarifikasi, menurut istilah dalam Permendagri 111/2014, menilai peraturan yang sudah diundangkan. Jangan menganggap keduanya sebagai tahapan pemeriksaan yang sama.

4. Contoh Isi Setiap Produk Hukum

Perdes untuk APB Desa dan Perencanaan Desa

Contoh materi Perdes adalah APB Desa, RPJM Desa, RKP Desa, laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa, serta rencana tata ruang desa. Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa juga menggunakan Perdes.

RPJM Desa memuat perencanaan delapan tahun, sedangkan RKP Desa untuk satu tahun. Untuk mempelajari hubungan dokumen perencanaan dan anggarannya, kamu dapat membaca panduan singkatan keuangan desa.

Perkades sebagai Aturan Pelaksanaan

Contoh Perkades adalah penjabaran APB Desa dan perubahannya berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Dengan demikian, APB Desa dan penjabaran APB Desa memakai produk hukum berbeda.

Permendagri tersebut juga mengatur Perkades sebagai dasar belanja operasional apabila BPD tidak menyepakati Raperdes APB Desa. Contoh ini berlaku pada kondisi yang diatur, bukan alasan untuk mengganti seluruh proses Perdes APB Desa dengan Perkades.

Peraturan Bersama untuk Kerja Sama Antardesa

Kerja sama antardesa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui musyawarah antardesa. Badan kerja sama antardesa juga dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.

Misalnya, dalam kasus hipotetis dua desa mengelola pasar bersama, perhatikan apakah soal menanyakan pengaturan kerja sama dan pembentukan badan kerja samanya. Jika demikian, acuannya bukan Perdes masing-masing desa atau keputusan satu kepala desa.

Keputusan Kepala Desa untuk Penetapan

Contohnya adalah pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa setelah persetujuan tertulis bupati atau wali kota. Ada pula penunjukan perangkat desa yang merangkap tugas perangkat yang cuti karena mencalonkan diri sebagai kepala desa.

Dalam pengelolaan keuangan, keputusan digunakan untuk pelimpahan sebagian kekuasaan pengelolaan keuangan dan tim pelaksana kegiatan. Bentuk keputusan tidak menghapus persyaratan atau prosedur yang harus dipenuhi sebelumnya.

5. Apakah Ada Urutan atau Hierarki?

Tidak ada pasal yang mengurutkan keempat produk hukum tersebut. Karena itu, jangan menghafal urutan Perdes, Peraturan Bersama, Perkades, lalu Keputusan Kepala Desa seolah-olah merupakan bunyi peraturan.

Perdes tidak tercantum dalam hierarki Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011. Namun, keberadaannya diakui berdasarkan Pasal 8 sepanjang diperintahkan peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dalam lingkup desa, Perdes berkedudukan paling tinggi, Perkades melaksanakan Perdes, sedangkan Keputusan Kepala Desa merupakan penetapan untuk hal konkret. Pendapat bahwa Peraturan Bersama setara dengan Perkades merupakan tafsiran yang belum pasti, bukan urutan tegas dalam pasal, jadi periksa peraturan terbaru.

Semua peraturan di desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan yang lebih tinggi. Perdes dan Perkades yang bertentangan dapat dibatalkan bupati atau wali kota.

6. Kesalahan yang Sering Terjadi dalam Soal

Kesalahan pertama adalah menyebut BPD sebagai penetap Perdes. Padahal, BPD membahas dan menyepakati rancangan bersama kepala desa. Penetapnya tetap kepala desa.

Kesalahan berikutnya adalah menganggap Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 mengatur jenis produk hukum desa. Peraturan ini mengatur administrasi, termasuk Buku Peraturan di Desa, Buku Keputusan Kepala Desa, serta Buku Lembaran Desa dan Berita Desa.

Buku Peraturan di Desa mencatat Perdes, Peraturan Bersama, dan Perkades. Buku keputusan dibuat terpisah, sedangkan buku pengundangan mencatat peraturan yang diundangkan. Perbedaan pencatatan ini tidak menjadikan keputusan sebagai jenis peraturan di desa.

7. Contoh Soal CAT

Soal 1

Kepala Desa Sukamaju dan Kepala Desa Sukamulya sepakat mengelola pasar desa bersama dan membentuk badan kerja sama antardesa. Produk hukum yang dipakai untuk menuangkan kerja sama dan membentuk badan kerja sama tersebut adalah ....

A. Peraturan Desa masing-masing desa.

B. Keputusan Kepala Desa.

C. Peraturan Bersama Kepala Desa.

D. Peraturan Bupati/Wali Kota.

Kunci: C.

Pasal 92 ayat (2) dan (3) UU Desa mengatur bahwa kerja sama antardesa dan pembentukan badan kerja samanya menggunakan Peraturan Bersama Kepala Desa. Perdes mengatur satu desa, sedangkan keputusan merupakan penetapan konkret, individual, dan final oleh satu kepala desa.

Soal 2

Pernyataan yang tepat tentang Peraturan Kepala Desa adalah ....

A. Ditetapkan Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

B. Merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Desa dan diundangkan oleh sekretaris desa.

C. Bersifat konkret, individual, dan final.

D. Ditandatangani oleh kepala desa dari dua desa atau lebih.

Kunci: B.

Dasarnya adalah Pasal 103 dan Pasal 104 ayat (2) PP 16/2026 serta Pasal 69 ayat (11) dan (12) UU Desa. Pilihan A merupakan ciri Perdes, C ciri Keputusan Kepala Desa, dan D ciri Peraturan Bersama Kepala Desa.

8. Mengapa Calon Perangkat Desa Perlu Memahami Ini?

Dalam administrasi desa, kamu perlu mengenali dokumen berdasarkan fungsi dan prosesnya, bukan hanya judulnya. Pemahaman tersebut juga membantu saat soal menggabungkan materi kewenangan kepala desa, fungsi BPD, dan pengelolaan keuangan.

Saat belajar, cocokkan contoh dokumen dengan penetap dan prosedurnya. Regulasi dapat berubah, sehingga periksa pengumuman panitia dan peraturan terbaru, termasuk ketentuan daerah yang menjadi rujukan seleksi.

Sudah bisa membedakan aturan umum, aturan pelaksanaan, dan penetapan kepala desa? Uji pemahamanmu melalui simulasi CAT Perangkat Desa.

Bagikan artikel

Komentar

Memuat komentar…
Lihat semua artikel

Siap ikut seleksi? Mulai latihan hari ini.

Coba simulasi tanpa akun