Info seleksi· · 10 menit baca

Kaur Keuangan: Tugas, Syarat, dan Materi Ujian

Kaur keuangan mengurus administrasi keuangan dan menjalankan fungsi kebendaharaan desa, tetapi tidak memegang seluruh kewenangan pengelolaan APB Desa. Jika kamu memilih formasi ini, pahami pembagian tugas dan alur dokumennya agar tidak tertukar saat belajar.

Petugas desa berseragam khaki menulis di buku besar di meja kantor, di samping tulisan Kaur Keuangan Desa.
Di artikel ini · 8 bagian

Kaur keuangan sering disebut bendahara desa dalam percakapan sehari-hari. Sebutan itu membantu mengenali pekerjaannya, tetapi belum menjelaskan batas kewenangannya. Kepala desa, sekretaris desa, dan pelaksana kegiatan anggaran tetap memiliki tugas tersendiri dalam pengelolaan keuangan.

Bagi calon peserta seleksi, perbedaan tersebut perlu dipahami sebelum menghafal dokumen atau tenggat pelaporan. Panduan ini merupakan bahan belajar berdasarkan tugas jabatan, bukan kisi-kisi resmi. Bentuk ujian, bobot, dan materi seleksi mengikuti Perbup dan pengumuman panitia setempat.

1. Di mana kedudukan kaur keuangan dan apa tugasnya?

Kaur Keuangan berada dalam sekretariat desa sebagai unsur staf yang membantu sekretaris desa memberikan pelayanan administrasi pendukung. Kedudukan ini diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 84 Tahun 2015.

Menurut Pasal 3 ayat (2) peraturan tersebut, sekretariat desa dapat memiliki pola tiga urusan atau dua urusan. Urusan keuangan ada pada kedua pola sehingga formasi Kaur Keuangan tetap ada di semua desa. Sebaliknya, urusan perencanaan dapat digabung dengan urusan umum.

Pasal 8 ayat (3) huruf b Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 menyebut fungsi Kaur Keuangan dalam pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, serta administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

Dalam pengelolaan APB Desa, Pasal 8 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menempatkan Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Tugasnya mencakup penyusunan Rencana Anggaran Kas Desa atau RAK Desa dan penatausahaan penerimaan maupun pengeluaran. Kaur Keuangan menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, mencatat, dan mempertanggungjawabkan dana dalam pelaksanaan APB Desa.

Istilah jabatan bendahara berasal dari Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang telah dicabut melalui Pasal 79 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Karena itu, menyamakan Kaur Keuangan dengan bendahara desa hanya menjelaskan sebagian perannya. Dalam aturan sekarang, istilah yang digunakan adalah fungsi kebendaharaan.

2. Bedakan kewenangan kepala desa, sekdes, dan pelaksana kegiatan

Soal tentang uang desa tidak selalu meminta jawaban Kaur Keuangan. Perhatikan tindakan yang ditanyakan, misalnya menyusun, memverifikasi, menyetujui, atau membayar, karena pelakunya dapat berbeda.

Pembagian berikut merujuk pada Pasal 3 sampai Pasal 8 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Pihak

Kedudukan dan tugas utama

Batas yang perlu diingat

Kepala desa

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa atau PKPKD. Menetapkan kebijakan pelaksanaan APB Desa dan PPKD, serta menyetujui dokumen pelaksanaan, RAK Desa, dan SPP.

Sebagian kekuasaan dikuasakan kepada perangkat desa selaku PPKD melalui keputusan kepala desa.

Sekretaris desa

Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa atau PPKD. Memverifikasi DPA, DPPA, DPAL, RAK Desa, serta bukti penerimaan dan pengeluaran.

Sekdes bukan bendahara atau pemegang uang.

Kaur Keuangan

Menyusun RAK Desa dan menjalankan fungsi kebendaharaan, termasuk pembayaran dan pencatatan.

Tidak termasuk pelaksana kegiatan anggaran.

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran

Menyusun DPA dan menandatangani perjanjian dengan penyedia sesuai tugasnya.

Penyusunan dokumen kegiatan berbeda dari fungsi kebendaharaan.

Geser tabel ke samping

Pelaksana kegiatan anggaran meliputi Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Perencanaan, dan tiga Kasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6. Jika ingin membandingkan pekerjaan administrasinya, kamu dapat membaca panduan formasi Kaur Tata Usaha dan Umum.

BPD juga memiliki peran, tetapi bukan sebagai pemberi persetujuan setiap pembayaran. Berdasarkan Pasal 32, BPD membahas dan menyepakati Raperdes APB Desa bersama kepala desa. Evaluasi rancangan tersebut menjadi kewenangan bupati atau wali kota dan dapat didelegasikan kepada camat.

3. Ikuti alur kerja sepanjang siklus APB Desa

Pasal 29 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Pasal 112 PP Nomor 16 Tahun 2026 membagi pengelolaan keuangan desa menjadi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pelajari urutannya agar setiap dokumen dapat dihubungkan dengan tahap penggunaannya.

Perencanaan dan penetapan anggaran

Sekdes mengoordinasikan penyusunan Raperdes APB Desa berdasarkan RKP Desa. Kepala desa dan BPD kemudian membahas dan menyepakatinya sebelum rancangan dievaluasi oleh bupati atau wali kota.

Jangan menyamakan persetujuan anggaran dengan persetujuan pembayaran. Pada tahap ini, pemerintah desa menetapkan rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dasarnya antara lain Pasal 32 sampai Pasal 38 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Pasal 122 PP Nomor 16 Tahun 2026.

Pelaksanaan dan pembayaran

Kaur dan Kasi pelaksana menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau DPA. Sekdes memverifikasi dokumen tersebut, lalu kepala desa menyetujuinya sesuai Pasal 45 dan Pasal 46 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Setelah itu, Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui. Rancangan disampaikan kepada kepala desa melalui sekdes untuk diverifikasi, kemudian disetujui kepala desa. Urutan dalam Pasal 48 ini perlu dibedakan dari penyusunan DPA.

Misalnya, pemerintah desa membeli material perbaikan jalan melalui penyedia. Setelah barang diterima, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran atau SPP. Sekdes meneliti, kepala desa menyetujui, kemudian Kaur Keuangan mencairkan dana sebesar SPP sesuai Pasal 55.

Penerimaan dan pengeluaran dilakukan melalui rekening kas desa sesuai Pasal 43. Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai untuk operasional dalam jumlah yang diatur Perbup berdasarkan Pasal 44. Namun, ketentuan ini perlu dibaca bersama aturan nontunai yang lebih baru.

Pasal 128 dan Pasal 129 PP Nomor 16 Tahun 2026 mengatur penggunaan sistem informasi keuangan desa dan pelaksanaan anggaran kegiatan secara nontunai. Pengecualian tersedia apabila jaringan atau infrastruktur belum tersedia. Jadi, jangan menganggap semua desa memiliki kondisi pelaksanaan yang sama.

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran

Kaur Keuangan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum atau BKU, lalu menutupnya pada akhir bulan. Pasal 63 dan Pasal 64 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 juga mewajibkan buku pembantu bank, pajak, dan panjar.

Misalnya, panjar untuk kegiatan swakelola dicatat dalam BKU dan buku pembantu panjar sesuai Pasal 54. Contoh ini menunjukkan mengapa satu transaksi perlu dipahami berdasarkan jenisnya, bukan sekadar dianggap sebagai uang keluar.

BKU yang telah ditutup dilaporkan kepada sekdes paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya menurut Pasal 67. Artinya, tenggat ini berkaitan dengan laporan BKU kepada sekdes, bukan penyetoran pajak atau laporan pelaksanaan APB Desa.

Pelaporan dan pertanggungjawaban

Pasal 124 PP Nomor 16 Tahun 2026 mewajibkan laporan pelaksanaan APB Desa setiap bulan secara elektronik, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, sehingga bacaan terbaru mengikuti ketentuan PP yang lebih tinggi dan lebih baru daripada laporan semester dalam Pasal 68 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Untuk pertanggungjawaban tahunan, laporan realisasi APB Desa disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan ditetapkan dengan Perdes sesuai Pasal 70 dan Pasal 71 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 serta Pasal 125 PP Nomor 16 Tahun 2026.

Informasi APB Desa juga wajib diumumkan secara berkala, termasuk realisasi dan laporan perpajakan, berdasarkan Pasal 129 ayat (5) sampai ayat (7) PP Nomor 16 Tahun 2026. Artinya, pekerjaan keuangan mencakup pencatatan dan penyediaan informasi yang dapat diketahui masyarakat.

4. Aturan mana yang perlu dijadikan acuan?

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 71 sampai Pasal 75, menjadi dasar materi keuangan desa. Baca bersama UU Nomor 3 Tahun 2024, tetapi jangan menganggap perubahan UU Desa tersebut mengubah tugas Kaur Keuangan.

PP Nomor 16 Tahun 2026 mencabut PP Nomor 43 Tahun 2014 melalui Pasal 187. PP terbaru ini mengatur kerangka pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa, tetapi tidak merinci tugas Kaur Keuangan atau menyebut nama jabatan tersebut.

Per 9 November 2026, JDIH BPK masih mencatat Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 berstatus berlaku tanpa catatan diubah atau dicabut, dan pencarian kami belum menemukan Permendagri pengganti. Peraturan tersebut masih menjadi acuan rinci, tetapi periksa kembali sumber resminya apabila Permendagri baru yang diamanatkan Pasal 130 ayat (1) PP Nomor 16 Tahun 2026 telah terbit.

Untuk tugas organisasi, pelajari Permendagri Nomor 84 Tahun 2015. Rincian tugas di kabupaten dapat berbeda karena Pasal 15 mengatur penjabaran lebih lanjut melalui Perbup.

5. Apa syarat calon Kaur Keuangan?

Pasal 69 PP Nomor 16 Tahun 2026 menyebut persyaratan perangkat desa sebagai berikut.

  • Warga desa.

  • Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

  • Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat.

  • Berusia 20 sampai 42 tahun.

  • Memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam Perda kabupaten atau kota.

Tidak ada syarat nasional khusus berupa ijazah akuntansi untuk Kaur Keuangan dalam ketentuan tersebut. Meski begitu, jangan langsung menyimpulkan bahwa semua pengumuman memiliki persyaratan sama. Periksa Perda, Perbup, dan pengumuman panitia untuk mengetahui syarat tambahan.

Menurut Pasal 70 dan Pasal 71, prosesnya melibatkan seleksi oleh kepala desa, konsultasi dengan camat, dan persetujuan tertulis bupati. Karena itu, keputusan mengenai persyaratan dan tahapan seleksi perlu dirujuk kepada ketentuan setempat.

6. Pelajari materi berdasarkan tugas dan kenali jebakannya

Tidak ada kisi-kisi nasional yang dapat dipakai untuk memastikan materi ujian semua daerah. Tabel berikut merupakan arahan belajar berdasarkan tugas, bukan daftar materi yang pasti diujikan.

Kelompok materi

Rujukan belajar

Jebakan yang perlu dibedakan

Kedudukan dan tugas

Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Pasal 8

Fungsi administrasi keuangan lebih luas daripada membayar belanja.

Pembagian kewenangan

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 3 sampai Pasal 8

Kepala desa adalah PKPKD, sedangkan sekdes koordinator PPKD.

Struktur dan siklus APB Desa

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 9 sampai Pasal 16 dan Pasal 29 sampai Pasal 38

Pendapatan, belanja, dan pembiayaan merupakan kelompok berbeda.

Dokumen pelaksanaan

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 43 sampai Pasal 48

DPA disusun pelaksana kegiatan, RAK Desa disusun Kaur Keuangan.

Pembayaran dan penatausahaan

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 54, Pasal 55, Pasal 58, serta Pasal 63 sampai Pasal 72

Pengajuan, verifikasi, persetujuan, pembayaran, dan pencatatan memiliki pelaku berbeda.

Ketentuan terbaru

PP Nomor 16 Tahun 2026 Pasal 109 sampai Pasal 129

Bedakan ketentuan terbaru dengan hafalan dari aturan lama.

Geser tabel ke samping

Untuk latihan praktik, gunakan contoh penerimaan pendapatan, pembayaran material, atau panjar swakelola. Coba tentukan pencatatannya dalam BKU dan buku pembantu yang sesuai, lalu cocokkan dengan format pada aturan. Pemahaman pencatatan merupakan keterampilan khas formasi ini.

Jika istilah dokumen masih tertukar, baca singkatan keuangan desa sambil menghubungkan dokumen dengan penyusun dan pemeriksanya. Misalnya, bedakan DPA sebagai dokumen pelaksanaan dengan SPP sebagai pengajuan pembayaran.

Materi pajak juga membutuhkan pembaruan sumber. Menurut PMK Nomor 81 Tahun 2024 yang berlaku sejak awal 2025, batas penyetoran PPh menjadi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, dan sebaiknya kamu mengonfirmasi batas setor terbaru ke kantor pajak (KPP) atau DJP. Jangan tertukar dengan tenggat BKU kepada sekdes atau laporan pelaksanaan APB Desa karena ketiganya mengatur hal berbeda.

Untuk Siskeudes, pahami fungsi aplikasi dalam membantu pengelolaan keuangan desa. PP Nomor 16 Tahun 2026 menyebut sistem informasi keuangan desa, bukan nama Siskeudes. Belum ditemukan Perbup atau pengumuman resmi yang menjadikannya materi ujian dalam informasi rujukan ini sehingga jangan menganggapnya pasti diujikan.

7. Contoh soal CAT tentang alur RAK Desa

Setelah DPA kegiatan disetujui kepala desa, Kaur Keuangan menyusun rancangan Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa. Menurut Permendagri 20/2018, langkah berikutnya sebelum RAK Desa dapat dipakai sebagai dasar pengeluaran adalah ...

A. Rancangan disampaikan melalui sekretaris desa untuk diverifikasi, lalu disetujui kepala desa

B. Rancangan dibahas dan disepakati bersama BPD dalam musyawarah BPD

C. Rancangan dievaluasi camat atas nama bupati paling lama 20 hari kerja

D. Rancangan diverifikasi Kaur Perencanaan, lalu ditetapkan dengan peraturan desa

Kunci: A.

Jawabannya A, rancangan disampaikan melalui sekretaris desa untuk diverifikasi, lalu disetujui kepala desa. Pasal 48 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur urutan tersebut, sedangkan Pasal 66 ayat (1) menegaskan bahwa pengeluaran berdasarkan RAK Desa yang disetujui kepala desa.

Pilihan B dan C berkaitan dengan pembahasan atau evaluasi Raperdes APB Desa menurut Pasal 32, Pasal 35, dan Pasal 37. Pilihan D salah karena Kaur Perencanaan bukan verifikator RAK Desa dan dokumen tersebut tidak ditetapkan dengan Perdes.

8. Hubungkan dokumen dengan tanggung jawab jabatannya

Calon perangkat desa perlu memahami siapa yang menyusun, memeriksa, menyetujui, dan membayar agar tidak menempatkan seluruh urusan keuangan pada Kaur Keuangan. Pengetahuan ini berguna untuk menjawab soal berbasis kasus sekaligus mengenali batas tanggung jawab jabatan.

Mulailah dari alur DPA, RAK Desa, SPP, lalu pencatatan BKU. Setelah urutannya dipahami, cocokkan bahan belajar dengan Perbup dan pengumuman panitia di daerahmu.

Sudah bisa membedakan siapa yang menyusun RAK Desa, memverifikasi, dan menyetujuinya? Uji pemahamanmu melalui simulasi CAT, lalu periksa kembali alasan di balik jawaban yang keliru.

Bagikan artikel

Komentar

Memuat komentar…
Lihat semua artikel

Siap ikut seleksi? Mulai latihan hari ini.

Coba simulasi tanpa akun