Di artikel ini · 8 bagian
Materi agama toleransi kerukunan seleksi perangkat desa perlu dipelajari dengan memperhatikan cakupan ujian setempat. Agama tidak selalu diujikan dengan porsi yang sama karena kabupaten dan panitia menentukan ketentuannya.
Sebagai contoh, menurut catatan kami, Peraturan Bupati Ciamis Nomor 74 Tahun 2023 menyebut 70 soal, termasuk 15 soal dalam kelompok “sosial budaya dan agama”. Kamu perlu memeriksa kembali angka tersebut dalam naskah peraturan resminya. Ketentuan tersebut tidak boleh dianggap berlaku untuk seluruh seleksi perangkat desa.
Dalam latihan yang menjadi rujukan artikel ini, sebagian besar soal berbentuk sikap dan situasi. Fokusnya adalah pelayanan adil, penghormatan terhadap perbedaan, dan batas kewenangan, bukan perdebatan teologi. Ada pula soal fakta tentang sila, semboyan, pasal, kitab, tempat ibadah, dan hari besar.
1. Apa Cakupan Materi Agama Toleransi Kerukunan Seleksi Perangkat Desa?
Pisahkan bahan belajar menjadi dasar hukum, penerapan dalam pelayanan, dan pengetahuan umum agama. Dasar hukum membantu menilai kewenangan, sedangkan contoh situasi membantu kamu memilih tindakan ketika warga memiliki kepentingan atau keyakinan berbeda.
Cerita peserta dapat menjadi gambaran tambahan, tetapi tidak menggantikan kisi-kisi. Menurut catatan kami, peserta seleksi kepala dusun di Jawa Timur menyebut pertanyaan tentang salat Jumat, salat jenazah, Wali Songo, dan Al-Qur’an. Untuk memastikan materi seleksi di daerahmu, periksa naskah atau pengumuman resmi panitia. Itu merupakan cerita peserta, bukan aturan tentang materi yang wajib muncul.
Periksa pengumuman panitia sebelum menentukan porsi belajar. Jika cakupannya belum rinci, gunakan landasan hukum dan prinsip pelayanan berikut sebagai bahan awal tanpa menganggapnya sebagai daftar soal resmi.
2. Pancasila dan UUD 1945: Apa yang Perlu Dibedakan?
Pembukaan UUD 1945 alinea keempat memuat Ketuhanan Yang Maha Esa dan Persatuan Indonesia. Dalam konteks pelayanan desa, keduanya perlu dipahami bersama penghormatan terhadap hak warga, bukan dijadikan alasan menyeragamkan keyakinan.
Pasal 28E UUD 1945 menjamin kebebasan memeluk agama, beribadat, meyakini kepercayaan, serta menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani. Pasal 29 menegaskan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dan jaminan negara atas kemerdekaan penduduk untuk beragama dan beribadat.
Pasal 28I melindungi hak beragama sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Pasal yang sama juga melindungi setiap orang dari perlakuan diskriminatif dan menempatkan tanggung jawab perlindungan HAM pada negara, terutama pemerintah.
Namun, setiap orang juga wajib menghormati HAM orang lain. Pasal 28J menegaskan bahwa pembatasan hak hanya dapat ditetapkan dengan undang-undang. Artinya, aparatur desa tidak dapat membuat pembatasan sendiri hanya karena sebagian warga tidak menyukai keyakinan kelompok lain.
Untuk soal semboyan negara, rujuk Pasal 36A UUD 1945 tentang Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bedakan pertanyaan tentang semboyan, sila, dan jaminan hak karena dasar jawabannya tidak sama.
3. UU Desa: Istilahnya Keberagaman
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2024 memakai istilah keberagaman. Istilah ini terdapat dalam asas pengaturan Desa pada Pasal 3 dan asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Pasal 24 huruf j.
Penjelasan asas penyelenggaraan pemerintahan tersebut menegaskan bahwa pemerintah desa tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu. Sementara itu, asas pengaturan Desa mengakui dan menghormati sistem nilai masyarakat dengan tetap mengindahkan nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Jadi, ketika soal menanyakan nama asas dalam UU Desa, pilih “keberagaman”, bukan “toleransi” atau “kebhinekaan”. Istilah kebhinneka-tunggal-ikaan dan tujuan meningkatkan toleransi terdapat dalam UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
Perhatikan pula siapa yang dibebani kewajiban. Pasal 67 ayat (2) huruf a UU Desa mewajibkan Desa menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan masyarakat. Sementara itu, kepala desa berkewajiban memelihara ketenteraman, menyelesaikan perselisihan, dan menjadi pengayom semua golongan masyarakat.
UU Desa tidak memuat pasal dengan rumusan “perangkat desa wajib memelihara kerukunan”. Perangkat desa membantu kepala desa dan terikat larangan diskriminasi dalam Pasal 51. Pasal 68 ayat (1) huruf b juga menjamin hak masyarakat memperoleh pelayanan yang sama dan adil.
Syarat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tercantum dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a. Syarat tersebut perlu dibaca bersama ketentuan pelayanan adil, bukan sebagai kewenangan untuk menghakimi keyakinan warga.
4. Siapa yang Menangani Urusan Keagamaan dan Kerukunan?
Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 menempatkan pembinaan keagamaan dalam fungsi pembinaan kemasyarakatan kepala desa. Pasal 9 ayat (3) huruf c mengatur peran Kasi Pelayanan, antara lain dalam penyuluhan dan motivasi terkait hak, kewajiban, partisipasi, nilai sosial budaya, dan keagamaan.
Kasi Pemerintahan memiliki fungsi terkait pembinaan ketenteraman dan ketertiban. Kepala dusun juga menangani pembinaan ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat. Menurut catatan kami, rincian struktur dapat diatur lebih lanjut melalui peraturan bupati sehingga nama seksi bisa berbeda antarkabupaten. Cocokkan keterangan ini dengan naskah resmi peraturan bupati di daerahmu.
Untuk kerukunan umat beragama, rujuk Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, disingkat PBM. Bentuk peraturannya adalah Peraturan Bersama, bukan SKB.
Pasal 7 ayat (2) PBM menugaskan kepala desa memelihara ketenteraman dan ketertiban, termasuk memfasilitasi kerukunan. Kepala desa juga menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya antarumat beragama.
Namun, kepala desa tidak menerbitkan izin bangunan rumah ibadat atau membentuk FKUB tingkat desa. PBM menempatkan FKUB di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Permohonan pendirian rumah ibadat diajukan kepada bupati/wali kota.
Berdasarkan catatan kami per 11 November 2026, penelusuran kami belum menemukan peraturan pengganti PBM yang sudah terbit. Karena status peraturan dapat berubah, periksa kembali naskah atau pengumuman resmi Kementerian Agama sebelum memakai ketentuan tersebut sebagai bahan ujian.
5. Bagaimana Memilih Sikap dalam Pelayanan dan Ketegangan Warga?
UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 4, memuat asas kesamaan hak dan perlakuan tidak diskriminatif. Karena itu, warga harus dilayani dengan prosedur dan standar yang sama tanpa penolakan atau perlambatan karena agama.
Misalnya, warga datang ke balai desa untuk mengurus administrasi. Petugas tidak boleh menjadikan keikutsertaan dalam kegiatan keagamaan sebagai syarat layanan. Data pribadi, termasuk agama, juga perlu dijaga dan tidak dijadikan bahan perdebatan.
Saat membaca soal situasi, gunakan urutan penilaian berikut.
Periksa kebutuhan keselamatan terlebih dahulu. Jika ketegangan di musyawarah dusun berpotensi membahayakan warga, utamakan keselamatan sebelum melanjutkan pembicaraan.
Catat kronologi dan dengarkan semua pihak. Jangan menyimpulkan kesalahan hanya berdasarkan agama atau kedekatan dengan kelompok tertentu.
Koordinasikan penanganan sesuai kewenangan. Libatkan kepala desa, kecamatan, dan polisi sesuai situasi, bukan mengambil keputusan sendiri di luar tugas.
Fasilitasi musyawarah tanpa paksaan. Mediasi tidak boleh memaksa korban menerima penyelesaian atau menutup dugaan tindak pidana.
UU Nomor 7 Tahun 2012 mengutamakan penyelesaian perselisihan secara damai melalui musyawarah untuk mufakat. Undang-undang tersebut juga mewajibkan setiap orang mengembangkan toleransi dan menghormati kebebasan beribadah.
Namun, musyawarah memiliki batas. Dugaan tindak pidana diserahkan kepada aparat penegak hukum, bukan diputus oleh perangkat desa melalui penilaian terhadap ajaran agama.
6. Fakta Agama dan Kepercayaan Apa yang Perlu Dipahami?
Penjelasan Pasal 1 Penpres Nomor 1 Tahun 1965 menyebut Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khong Cu sebagai agama yang dipeluk penduduk. Penjelasan itu juga menegaskan bahwa penyebutan tersebut tidak berarti agama lain dilarang.
Karena itu, anggapan “hanya enam agama diakui dan lainnya dilarang” tidak tepat. Penghayat kepercayaan juga berhak dicatat dalam kolom agama KK dan KTP berdasarkan Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016.
Untuk pengetahuan umum, pelajari pasangan istilah berikut berdasarkan rujukan KBBI dan Kementerian Agama. Jangan menjadikan perbedaan ejaan Konghucu dan Khonghucu sebagai penentu jawaban.
Istilah | Keterangan yang perlu diingat |
|---|---|
Weda | Kitab suci Hindu |
Tripitaka | Kitab suci Buddha |
Wujing | Kitab suci Konghucu |
Pura | Tempat ibadah umat Hindu |
Wihara | Tempat ibadah umat Buddha, dengan bentuk lain vihara |
Nyepi | Tahun Baru Saka |
Waisak | Trisuci Waisak |
Geser tabel ke samping
Kerukunan tidak berarti semua warga harus memiliki keyakinan yang sama. Toleransi juga tidak mengharuskan seseorang menyetujui seluruh keyakinan orang lain. Dalam pelayanan, yang dinilai adalah penghormatan terhadap hak warga dan tindakan sesuai kewenangan.
7. Contoh soal CAT
Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, tugas kepala desa dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di wilayahnya adalah ...
A. Menerbitkan izin bangunan rumah ibadat bagi panitia pembangunan di desa
B. Memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah desa
C. Membentuk FKUB tingkat desa dan memilih pengurusnya secara musyawarah
D. Memutus perselisihan pendirian rumah ibadat sebelum dibawa ke pengadilan
Kunci: B
Pembahasan: Pasal 6 ayat (3) PBM melimpahkan sebagian tugas bupati/wali kota kepada kepala desa melalui camat. Pasal 7 ayat (2) menyebut tugas kepala desa memelihara ketenteraman dan ketertiban, termasuk memfasilitasi kerukunan umat beragama di desa, serta menumbuhkembangkan keharmonisan antarumat beragama. Izin bangunan diputus bupati/wali kota (Pasal 16), FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota (Pasal 8), dan perselisihan diselesaikan lewat musyawarah masyarakat, lalu bupati/wali kota, lalu pengadilan (Pasal 21).
8. Mengapa Materi Ini Penting bagi Calon Perangkat Desa?
Perangkat desa melayani warga dengan agama dan kepercayaan yang berbeda. Materi ini membantu kamu membedakan pelayanan administrasi, fasilitasi kerukunan, dan urusan yang harus ditangani instansi lain.
Saat belajar, hubungkan setiap aturan dengan pelaku dan tindakannya. Misalnya, bedakan kepala desa yang memfasilitasi kerukunan, FKUB kabupaten/kota yang memberi rekomendasi, dan bupati/wali kota yang memutus permohonan. Setelah itu, cocokkan bahan belajar dengan kisi-kisi panitia.
Sudah bisa membedakan pelayanan yang adil dan tindakan yang melampaui kewenangan? Coba latihan CAT Perangkat Desa, lalu periksa kembali dasar aturan untuk jawaban yang masih keliru.
Bagikan artikel




