Di artikel ini · 9 bagian
PP Nomor 8 Tahun 2016 sudah tidak berlaku. Melalui Pasal 81 angka 2, PP Nomor 37 Tahun 2023 mencabut PP Nomor 60 Tahun 2014 beserta perubahannya, terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2016. Karena itu, materi tentang Dana Desa PP 8 Tahun 2016 perlu dibaca sebagai ketentuan historis, bukan pedoman pengelolaan Dana Desa saat ini.
Kamu mungkin masih menemukannya karena dokumen lama tetap beredar dan sebagian peraturan daerah masih mencantumkannya sebagai dasar hukum, jadi periksa dokumen aslinya. Namun, hal tersebut tidak membuktikan bahwa soal seleksi masih menggunakan aturan lama. Saat belajar, pisahkan pertanyaan tentang sejarah peraturan dari pertanyaan tentang ketentuan yang berlaku.
1. Rantai aturan Dana Desa dan statusnya
PP 8/2016 bukan peraturan yang berdiri sendiri. Peraturan tersebut merupakan perubahan kedua atas PP 60/2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Peraturan | Kedudukan dan waktu | Status atau fungsi |
|---|---|---|
PP 60/2014 | Ditetapkan dan diundangkan 21 Juli 2014 | Aturan awal Dana Desa dari APBN, sudah tidak berlaku |
PP 22/2015 | Perubahan pertama, 29 April 2015 | Mengubah PP 60/2014, sudah tidak berlaku |
PP 8/2016 | Perubahan kedua, ditetapkan 24 Maret dan berlaku 29 Maret 2016 | Mengubah sejumlah ketentuan penyaluran, pelaporan, dan sisa Dana Desa, sudah tidak berlaku |
PP 37/2023 | Diundangkan 24 Juli 2023 | Mengatur Pengelolaan Transfer ke Daerah dan mencabut rangkaian PP Dana Desa tersebut |
PMK 7/2026 | Ketentuan Dana Desa TA 2026 | Rujukan pembagian, penyaluran, dan ketentuan pengelolaan untuk TA 2026 |
Permendes PDT 16/2025 | Ditetapkan 29 Desember 2025 | Mengatur petunjuk operasional fokus penggunaan Dana Desa TA 2026 |
Geser tabel ke samping
JDIH BPK mencatat PP 60/2014, PP 22/2015, dan PP 8/2016 berstatus Tidak Berlaku. Pencarian kami di JDIH BPK belum menemukan perubahan atas PP 37/2023, tetapi kamu tetap perlu memeriksa status terbarunya di sumber resmi karena pencatatan bisa terlambat.
PP 16/2026 juga menjadi rujukan untuk ketentuan terkait penyaluran dan pelaporan. Jangan tertukar dengan PP 11/2019. PP 11/2019 merupakan perubahan kedua atas PP 43/2014, bukan perubahan PP Dana Desa. PP 17/2021 pun mengatur Jalan Tol, bukan Dana Desa.
2. Apa yang sebenarnya diubah oleh PP 8/2016?
PP 8/2016 mengubah Pasal 1, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 24, Pasal 26, dan Pasal 27, menghapus Pasal 25, serta menambahkan Pasal 26A. Penjelasan umumnya menekankan perbaikan tahapan penyaluran berdasarkan kinerja tahap sebelumnya, penajaman pelaporan, dan pengaturan sisa Dana Desa agar lebih fleksibel.
Artinya, tidak semua ketentuan yang dikenal dalam rangkaian PP Dana Desa berasal dari PP 8/2016.
Materi yang sering tertukar | Sumber historis yang tepat |
|---|---|
Rumus pembagian setelah perubahan pertama | PP 22/2015 Pasal 11–12 |
Tahapan besaran anggaran 3%, 6%, dan 10% | PP 22/2015 Pasal 30A |
Prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat | PP 60/2014 Pasal 19 ayat (2) |
Pola penyaluran 40%–40%–20% | PP 60/2014 dan PP 22/2015, bukan ketentuan jumlah tahap dalam PP 8/2016 |
Geser tabel ke samping
PP 8/2016 menyebut penyaluran bertahap, tetapi tidak menetapkan jumlah tahap atau persentasenya. Pola lama 40%–40%–20% dijadwalkan pada April, Agustus, dan November dalam PP 60/2014. Melalui PP 22/2015, tahap terakhir menjadi Oktober.
Perbedaan sumber ini penting ketika soal menanyakan isi peraturan tertentu. Jangan menganggap semua ketentuan lama Dana Desa merupakan perubahan yang dibuat oleh PP 8/2016.
3. Dari mana Dana Desa berasal dan berapa besarannya?
Menurut PP 37/2023 Pasal 1 angka 9, Dana Desa merupakan bagian dari Transfer ke Daerah atau TKD. Dana ini mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Sumbernya tetap APBN. Namun, penjelasan tentang besaran anggarannya perlu mengikuti perubahan aturan, bukan hanya mengingat angka dari ketentuan lama.
Mengapa angka 10% tidak boleh dianggap ketentuan tetap sekarang?
Frasa “10% dari dan di luar dana transfer daerah” terdapat dalam Penjelasan UU 6/2014 Pasal 72 ayat (2) dan PP 22/2015 Pasal 10 ayat (2), bukan PP 8/2016. PP 22/2015 Pasal 30A juga mengatur tahapan anggaran, yaitu minimal 3% untuk TA 2015, minimal 6% untuk TA 2016, lalu 10% untuk TA 2017 dan seterusnya dalam kerangka aturan lama.
UU 3/2024 kemudian mengganti Pasal 72 ayat (2). Rumusan barunya menyebut sumber dari belanja pusat berupa Dana Desa dari dana transfer daerah dan kemungkinan peningkatan sesuai kemampuan keuangan negara, tanpa angka 10%.
Sementara itu, PP 37/2023 Pasal 56 mengatur bahwa Menteri Keuangan menghitung indikasi kebutuhan Dana Desa dengan memperhatikan kebutuhan desa, prioritas nasional, hasil pengalihan belanja kementerian atau lembaga, serta kemampuan keuangan negara.
Untuk memahami perubahan rumusannya, baca perbedaan UU Desa 2014 dan UU 3/2024.
Pagu Dana Desa TA 2026
Khusus TA 2026, pagu Dana Desa sebesar Rp60,57 triliun berdasarkan PMK 7/2026 Pasal 7 ayat (1). Angka ini merupakan pagu tahun anggaran, bukan nominal tetap untuk tahun-tahun berikutnya.
Karena itu, bedakan pertanyaan tentang sumber Dana Desa dengan pertanyaan tentang pagu tahunan. Jawaban untuk sumber dana tidak otomatis berubah hanya karena pagu tahun berikutnya berbeda. Informasi pagu TA 2026 perlu ditinjau kembali pada Desember untuk persiapan pembaruan materi.
4. Bagaimana Dana Desa dibagi kepada setiap desa?
Rumus pembagian Dana Desa telah berubah. PP 60/2014 semula menggunakan bobot penduduk 30%, luas wilayah 20%, dan kemiskinan 50%, dikalikan indeks kemahalan konstruksi atau IKK. Setelah perubahan melalui PP 22/2015, pembagiannya menggunakan alokasi dasar dan alokasi yang memperhatikan penduduk, kemiskinan, luas wilayah, serta kesulitan geografis.
Dalam ketentuan lama tersebut, IKK digunakan pada tingkat kabupaten atau kota. Pada tingkat desa, yang digunakan ialah Indeks Kesulitan Geografis Desa atau IKG Desa, yang disusun bupati atau wali kota berdasarkan PP 22/2015 Pasal 12. Keduanya tidak boleh dipertukarkan.
Kini, PP 37/2023 Pasal 57 menetapkan bahwa Menteri Keuangan menghitung rincian Dana Desa setiap desa. Pertimbangannya meliputi kinerja desa, jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Ini berbeda dari mekanisme lama ketika bupati atau wali kota menghitung pembagian per desa.
Komponen pembagian TA 2026
PMK 7/2026 membagi Dana Desa TA 2026 ke dalam komponen berikut.
Komponen | Persentase TA 2026 |
|---|---|
Alokasi Dasar | 65% |
Alokasi Afirmasi | 1% |
Alokasi Kinerja | 4% |
Alokasi Formula | 30% |
Geser tabel ke samping
Di dalam Alokasi Formula, bobot indikatornya diatur lagi melalui Pasal 14 ayat (1).
Indikator | Bobot dalam Alokasi Formula TA 2026 |
|---|---|
Jumlah penduduk | 31% |
Kemiskinan | 20% |
Luas wilayah | 10% |
Kesulitan geografis | 39% |
Geser tabel ke samping
Perhatikan bahwa bobot kesulitan geografis 39% berlaku di dalam Alokasi Formula. Angka tersebut bukan berarti setiap desa menerima tambahan sebesar 39% dari seluruh Dana Desa.
Untuk desa baru, PP 37/2023 Pasal 58 mengatur pengalokasian pada tahun berikutnya apabila desa ditetapkan sebelum 30 Juni. Ketentuan ini perlu dibedakan dari persentase pembagian yang berlaku khusus TA 2026.
5. Penyaluran lama dan sekarang: apa bedanya?
Agar tidak tertukar, pahami dahulu rekening yang terlibat. RKUN adalah Rekening Kas Umum Negara, RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah, dan RKD adalah Rekening Kas Desa. Hubungan istilah tersebut juga dibahas dalam singkatan keuangan desa.
Alur rekeningnya tetap perlu dikenali sebagai RKUN → RKUD → RKD. Namun, mekanisme pemindahbukuannya sekarang tidak sama dengan ketentuan historis PP 8/2016.
Aspek | PP 8/2016, ketentuan historis | Ketentuan sekarang |
|---|---|---|
Waktu pemindahan ke desa | Paling lambat tujuh hari kerja setelah diterima di RKUD | Pemindahbukuan RKUN ke RKUD dan RKUD ke RKD pada waktu bersamaan |
Dasar mekanisme | Pasal 16–17 | PP 37/2023 Pasal 61 ayat (2) dan PP 16/2026 Pasal 114 ayat (2) |
Dokumen | Persyaratan dibedakan untuk RKUN ke RKUD dan RKUD ke RKD | PMK 7/2026 mengatur antara lain Perdes APB Desa, surat kuasa pemindahbukuan, serta laporan penyerapan dan capaian keluaran |
Tahap dan persentase | PP 8/2016 tidak menyebut jumlah tahap atau persentase | Khusus TA 2026, dua tahap sesuai PMK 7/2026 Pasal 23 |
Geser tabel ke samping
Dalam mekanisme reguler PMK 7/2026, penyaluran dilakukan melalui pemotongan Dana Desa kabupaten atau kota, kemudian disalurkan ke RKD berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan bupati atau wali kota. Karena itu, istilah “melalui APBD kabupaten atau kota” tidak boleh langsung dimaknai sebagai dana yang harus menunggu di RKUD seperti dalam ketentuan lama.
Khusus TA 2026, persentase penyaluran adalah 40% pada tahap pertama dan 60% pada tahap kedua. Untuk desa mandiri, pembagiannya 60% lalu 40%. Persentase ini tidak boleh dianggap berlaku tetap untuk semua tahun anggaran.
Dokumen dan pelaporan yang perlu dibedakan
Dalam PP 8/2016, persyaratan dari RKUN ke RKUD mencakup Perda APBD, peraturan bupati tentang pembagian rincian, serta laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan tahap sebelumnya. Dari RKUD ke RKD, persyaratannya mencakup Perdes APB Desa dan laporan realisasi penggunaan tahap sebelumnya.
Apabila dokumen belum diterima, penyaluran ditunda. Pasal 24 juga mengatur penyampaian laporan sebelum tahap berikutnya, dengan penyampaian laporan kepala desa dikoordinasikan oleh camat.
Untuk rujukan sekarang, PMK 7/2026 Pasal 24 mengatur persyaratan penyaluran, sedangkan PP 16/2026 Pasal 124 mengatur laporan APB Desa bulanan secara elektronik paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Jangan menyamakan laporan bulanan APB Desa dengan laporan yang menjadi persyaratan penyaluran.
Kedudukan Perdes APB Desa dapat dipelajari melalui perbedaan Perdes, Perkades, dan keputusan kepala desa.
Bagaimana membaca aturan lama tentang sisa Dana Desa?
PP 8/2016 Pasal 26A mengatur agar sisa Dana Desa di RKUD dianggarkan kembali dalam APBD tahun berikutnya. Sementara itu, Pasal 27 mengatur penundaan sebesar sisa Dana Desa di RKD apabila sisanya lebih dari 30%. Jika pada tahun berjalan sisanya masih lebih dari 30%, terdapat ketentuan pemotongan tahun berikutnya.
Ketentuan tersebut perlu dipahami untuk membaca dokumen atau soal sejarah aturan. Namun, soal yang menjadikan batas sisa 30% sebagai aturan sekarang menggunakan rujukan yang sudah tidak berlaku.
6. Dana Desa digunakan untuk apa?
Prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan pokok yang tetap dapat dikenali dari aturan lama sampai PP 37/2023. Ketentuan tersebut terdapat dalam PP 60/2014 Pasal 19 ayat (2) dan PP 37/2023 Pasal 71 ayat (1).
Namun, rincian prioritas dan petunjuk operasional fokus penggunaan ditetapkan melalui peraturan menteri yang menangani desa dan pembangunan daerah tertinggal. Untuk TA 2026, rujukannya adalah Permendes PDT 16/2025.
Fokus penggunaan yang disebut dalam PMK 7/2026 Pasal 20 meliputi:
BLT Desa untuk kemiskinan ekstrem.
Desa berketahanan iklim dan tangguh bencana.
Layanan dasar kesehatan skala desa.
Ketahanan pangan dan energi.
Lembaga ekonomi desa dan dukungan KDMP.
Infrastruktur padat karya tunai.
Infrastruktur digital.
Daftar tersebut merupakan fokus TA 2026, bukan daftar tetap untuk setiap tahun. Dalam pelaksanaannya, kepala desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
Untuk TA 2026 pula, operasional pemerintah desa dibatasi paling tinggi 3% dari pagu reguler. BLT Desa ditetapkan paling banyak Rp300.000 per bulan per keluarga penerima manfaat berdasarkan Permendes PDT 16/2025. Batas ini tidak berarti setiap keluarga otomatis menerima BLT sebesar nominal tersebut.
Apakah penghasilan perangkat desa berasal dari Dana Desa?
Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa tidak bersumber dari Dana Desa. PP 16/2026 Pasal 90 ayat (4) mengatur bahwa kekurangannya ditutup dari sumber APB Desa selain Dana Desa.
Dana Desa juga berbeda dari Alokasi Dana Desa atau ADD. ADD merupakan sumber lain dengan ketentuan 10% DAU dan DBH, bukan nama lain Dana Desa. Perbedaan sumber ini penting ketika soal membahas pendapatan desa atau pembiayaan penghasilan perangkat desa.
Penjelasan terkait dapat dibaca dalam PP 16/2026 tentang perangkat desa.
7. Aturan mana yang dipakai untuk belajar ujian?
Tidak ada kisi-kisi nasional yang seragam untuk seleksi perangkat desa. Materi ditentukan panitia atau melalui Perbup. Karena itu, cocokkan bahan belajar dengan pengumuman dan ketentuan seleksi di daerahmu.
Sebagai rujukan yang berlaku, pelajari UU 6/2014 sebagaimana diubah dengan UU 3/2024, khususnya Pasal 72. Setelah itu, hubungkan dengan PP 37/2023 Pasal 1 angka 9, Pasal 56–58, Pasal 61, dan Pasal 71, serta PP 16/2026 Pasal 114. Untuk ketentuan TA 2026, gunakan PMK 7/2026 dan Permendes PDT 16/2025.
Kelompok materi | Yang perlu dipahami | Cara menggunakannya |
|---|---|---|
Fakta relatif stabil | Sumber APBN, bagian TKD, melalui APBD kabupaten atau kota, alur RKUN → RKUD → RKD, prioritas pembangunan dan pemberdayaan, serta perbedaan DD dan ADD | Jadikan dasar memahami hubungan sumber, rekening, dan penggunaan |
Ketentuan TA 2026 | Pagu, persentase alokasi, bobot formula, persentase tahap penyaluran, batas operasional, dan nominal maksimal BLT | Catat tahun anggarannya dan periksa kembali setiap tahun |
Ketentuan historis | PP 60/2014, PP 22/2015, dan PP 8/2016 | Gunakan untuk pertanyaan sejarah, perubahan, atau status peraturan |
Geser tabel ke samping
PP 8/2016 tetap layak dipelajari untuk mengetahui apa yang pernah diatur dan kapan statusnya berubah. Namun, pola 40%–40%–20% tidak boleh dijadikan jawaban untuk penyaluran TA 2026.
Menjelang pergantian tahun, periksa apakah sudah terbit aturan tahun anggaran berikutnya. PMK dan Permendes tentang Dana Desa untuk TA 2027 belum tentu terbit pada waktu tertentu, jadi menjelang pergantian tahun periksa pengumuman resmi Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa dan PDT.
8. Contoh soal CAT: status PP Dana Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, yang terakhir diubah dengan PP Nomor 8 Tahun 2016, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh ....
A. PP Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
B. PP Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.
C. PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014.
D. PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 60 Tahun 2014.
Kunci jawaban: B.
PP 37/2023 Pasal 81 angka 2 mencabut PP 60/2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP 8/2016. PP 16/2026 mencabut PP 43/2014, bukan PP 60/2014. Sementara itu, PP 11/2019 mengubah PP 43/2014, sedangkan PP 22/2015 merupakan perubahan pertama PP 60/2014, bukan pencabutnya.
9. Cara belajar agar aturan lama tidak tertukar
Mulailah dari status peraturan, kemudian pelajari sumber dana, pihak yang menghitung pembagian, mekanisme penyaluran, dan prioritas penggunaannya. Letakkan angka khusus TA 2026 dalam catatan terpisah agar tidak dianggap sebagai ketentuan tetap.
Saat menemukan soal yang menyebut PP 8/2016, baca dahulu apakah yang ditanyakan adalah isi historis atau aturan sekarang. Perbedaan konteks tersebut menentukan rujukan yang harus kamu gunakan.
Ingin menguji pemahaman tentang Dana Desa? Gunakan simulasi CAT Perangkat Desa untuk berlatih, lalu pelajari kembali materi di balik jawaban yang masih keliru.
Bagikan artikel




